Pemkab Takalar Sebut Komposisi Pegawai Sudah Besar

TRIBUN-TRIBUN.COM, TAKALAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar menyampaikan komposisi pegawai negeri sipil (PNS) yang dimiliki saat ini sudah cukup besar.

Hal itu menjadi alasan Pemkab Takalar tidak mengajukan formasi CPNS 2019 ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Takalar, Rahmansyah Lantara mengatakan jumlah pegawai PNS Takalar berjumlah 5.300 orang.

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, Ini Harapan Warga Wajo

Pemkab Luwu Utara Keciprat Dana Insentif Daerah, Jumlahnya Fantastis

Mengenal Nico Siahaan yang Dipanggil KPK Terkait Dugaan Pencucian Uang Eks Bupati Cirebon

Jumlah ini dinilai sudah besar dan tidak perlu ditambah melalui penerimaan CPNS 2019. Bahkan memakan banyak anggaran.

"Komposisi pegawai kita itu sudah besar. Ada 5.300 pegawai. Ini butuh belanja pegawai sekitar 530 miliar," katanya kepada Tribun, Rabu (30/10/2019).

Rahmansyah melanjutkan, selain tidak mengajukan formasi CPNS 2019, Pemkab Takalar sedang merampingkan organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal itu juga dilakukan agar belanja pegawai berjalan dengan efisien, katanya.

Belanja pegawai itu disebutkan bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Takalar.

"Kita ada keterbatasan anggaran maka kita tidak terima CPNS 2019. Karena belanja pegawai itu menyerap anggaran yang sangat besar. Makanya kita mau lakukan efisien dengan tidak menerima CPNS," bebernya.

"Kita juga melakukan perampingan OPD, sehingga distribusi pegawai merata," dalihnya.

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, Ini Harapan Warga Wajo

Pemkab Luwu Utara Keciprat Dana Insentif Daerah, Jumlahnya Fantastis

Mengenal Nico Siahaan yang Dipanggil KPK Terkait Dugaan Pencucian Uang Eks Bupati Cirebon

Dinilai Tidak Masuk Akal

Sementara itu, Legislator DPRD Takalar, Andi Noor Zaelan mengatakan, keterbatasan anggaran dinilai tidak masuk akal dijadikan sebagai alasan.

Sebab, rekruitmen pegawai melalui CPNS 2019 akan berimplikasi pada peningkatan dana alokasi umum (DAU).

"Alasan anggaran itu keliru. BKD harusnya paham tupoksi kerjanya. Semestinya koordinasi dengan pemerintah pusat," katanya kepada Tribun, Rabu (30/10/2019).

Politikus PDIP ini menyampaikan, rekrutmen CPNS merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Andi Ellang, sapaan, menilai Rahmansyah selaku Pelaksana tugas BKPSDM tidak memahami tupoksi kerjanya.

Hal itu ditandai dengan menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan tak membuka formasi CPNS 2019.

"Bukan tupoksi BKD bicara anggaran. Itu tupoksi keuangan, karena bukan dia yang gaji. Tugas BKD menyiapkan penerimaan pegawai demi peningkatan layanan publik," tegasnya.

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, Ini Harapan Warga Wajo

Pemkab Luwu Utara Keciprat Dana Insentif Daerah, Jumlahnya Fantastis

Mengenal Nico Siahaan yang Dipanggil KPK Terkait Dugaan Pencucian Uang Eks Bupati Cirebon

"Penerimaan CPNS itu dibawah naungan pemerintah pusat, ini bukan pegawai honorer. Jawaban BKD tidak masuk akal," katanya.

DAU, kata Ellang, dihitung berdasarkan jumlah pegawai. Kalau ada tambahan pegawai maka DAU ditingkatkan.

"Kalau anggaran kurang, sekalian dia berhenti saja jadi pegawai supaya bisa merampingkan anggaran," tandasnya.

Ellang juga menegaskan, ketiadaan penerimaan CPNS ini karena sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak paham tupoksi.

Menurutnya, ketiadaan formasi CPNS Pemkab Takalar ini adalah dampak mutasi semrawut yang sering dilakukan Bupati Syamsari Kitta.

"Ini persoalan yang kompleks dan berhubungan satu sama lain. Sejumlah pimpinan OPD tidak paham tupoksi kerjanya karena mutasi pejabat" tandasnya.

Laporan Wartawan Tribun Timur @bungari95

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: