DPRD Sulsel Tambah Tenaga Profesional dan Rumah Aspirasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mengusulkan tambahan tenaga profesional untuk memaksimalkan kinerja dewan periode 2019 - 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pansus Rancangan Tatib DPRD Sulsel Ince Langke kepada Tribun, Selasa (29/10/2019), melalui telepon selulernya.

Usulan itu disampaikan dalam rancangan peraturan tata tertib dewan. Saat ini rancangan tatib tersebut telah dipelajari Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

Baca: Ini Skala Prioritas Program Pembangunan Pemkab Mamasa Tahun 2020

"Tadi kami telah melakukan konsultasi ke Depdagri dan menyerahkan draf rancangan tatib," kata Ince Langke.

Politisi Partai Golkar mengatakan dalam kunjungan ke Depdagri mengungkap beberapa hal pokok pikiran dewan untuk meningkatkan kinerja yang dituangkan dalam tatib.

Depdagri disebut merespon sangat baik karena semuanya mengarah peningkatkan dprd, sebagaimana tuntutan masyarakat kepada pemerintah, termasuk DPRD untuk meningkatkan pelayanan kemasyarakat.

Baca: VIDEO: Jangan Asal Pasang Behel, Ini Dampaknya Menurut Dokter Spesialis Ortodonti

"Hal hal yang kita ungkapkan pertama soal rumah aspirasi. Respon Mendagri sangat baik bahkan memberikan jempol. Karena rumah aspirasi ini sebuah gagasan baik sekali, dewan bisa pro aktif hadir di tengah masyarakat," tuturnya.

Kedua yang dipaparkan adalah gagasan memperkuat fraksi dan alat kelengkapan dewan lain yakni dengan menambah tenaga profesional dua sampai tiga orang.

Tenaga profesional ini akan ditempatkan di Badan anggaran, Legislasi dan pengawasan. "Selama ini satu orang . Kita mendorong tenaga profesonal yang ahli dibidangnya,"ujarnya.

Baca: Lods Pasar Tramo Tergenang, Begini Reaksi Pemkab Maros

Ketiga, kata Ince juga memaparkan soal penguatan alat kelengkapan, misalnya disetiap komisi harus punya program tahunan untuk meningkatkan kapasitas dengan mitra kerjanya.

"Kami sudah serahkan drafnya tadi. Kita menunggu jawaban selama 14 hari," sebutnya.

Ince juga mengakui untuk melaksanakan rapat paripurna tatib tidak perlu menunggu jawaban dari Depdagri. Karena itu akan memperlambat proses kerja dewan.

"Tidak harus menunggu, karena kita sudah atur pada peraturan peralihan. Kalau berubah secara otomatis akan menyesuaikan," ujarnya.

Baca: Gol Telat Ferdinand Tak Selamatkan PSM dari Kekalahan

Mendagri Pelajari 246 Pasal Rancangan Tatib DPRD Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan konsultasi ke Departemen Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) terkait rancangan peraturan tata tertib dewan periode 2019 - 2020 mendatang.

Konsultasi ke Mendagri dilakukan, sebelum 246 pasal yang dituangkan dalam rancangan Tatib disahkan dalam rapat paripurna DPRD Sulsel.

"Alhamdulillah sudah selesai kunjungan fasilitasi ke depdagri," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel Musayyin Arif kepada Tribun, Selasa (29/10/2019).

Baca: ASNP Sulbar Tolak Reklamasi dan Tuntut Perbaikan Jalan Ulumanda

Dalam kunjungannya diterima langsung Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

DPRD Sulsel saat ini tinggal menunggu jawaban dari Depdagri. Depdagri meminta waktu selama dua pekan untuk mempelajari draf rancangan tatib yang dibuat legislator DPRD Sulsel.

"Mendagri belum memberikan tanggapan atas kerja pansus tatib, dalam aturan memang tanggapan mendagri akan disampaikan dalam waktu 14 hari," ujarnya.

Baca: LPPM Unhas Latih Warga Desa Pasempe di Bone tentang Pengelolaan Konflik Sosial

Kendati belum ada jawaban, kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan rapat paripurna pengesahan rancangan tatib bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

"Sambil menunggu tanggapan, dimungkinkan dewan menjalankan agenda kedewanan dengan menggunakan tatib lama yang sahkan melalui paripurna," ujarnya.

Baca: Ferdinand Perkecil Kedudukan, Skor 3-2 untuk Tuan Rumah Bhayangkara FC

"Insha Allah hari Kamis Tatib kita paripurnakan . Tatib lama ini berlaku sementara sampai tatib hasil kunjungan ke depdagri, turun," turun.

Bareng Srikandi DPRD Sulsel, DPPPA Komitmen Sejahterakan Perempuan

Bareng Srikandi DPRD Sulsel, DPPPA Komitmen Sejahterakan Perempuan

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Sulsel, menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Perempuan Anggota DPRD Terpilih tingkat Provinsi untuk tahun 2019.

Para wakil rakyat yang berasal dari sejumlah partai politik pun menjadi peserta dalam kegiatan ini.

Kadis PPPA Sulsel, Ilham A Gazaling, mengatakan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif DPR/DPRD menjadi hal yang sangat penting.

Baca: Daftar Kehebatan Idham Azis Calon Tunggal Kapolri Pengganti Tito Karnavian, Pemburu Tommy Soeharto

Baca: Hasil Lengkap Liga Inggris Spurs Cetak Gol Cepat ke Gawang Liverpool, Manchester United Menang!

Baca: Niat Tulus Jokowi Sehingga Memilih Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan

Olehnya melalui kegiatan ini, keterwakilan perempuan di DPRD Sulsel, sejumlah kebijakan yang disusun di lembaga legislatif diharapkan dapat memihak kepada kaum perempuan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik maupun bidang-bidang lainnya.

Menurut Ilham, hasil pemilu legislatif di Sulawesi Selatan sendiri dalam hal keterwakilan sudah cukup baik. Di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota, keterwakilan perempuan sudah hampir menyentuh angka 30 persen.

"Peningkatan keterwakilan perempuan secara kuantitas, tentu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas anggota legislatif perempuan yang terpilih. Sehingga, mereka dapat memahami isu-isu apa yang dapat mereka perjuangkan di lembaga legislatif," katanya, Senin (28/10/2019).

Isu-isu terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sendiri, menrurut Ilham, masih banyak ditemukan mulai di level kebijakan hingga di level teknis.

"Isu ketidakberdayaan perempuan di lingkungan domestik, seperti budaya patriarkhi yang masih melekat kuat, kekerasan seringkali menimpa kaum perempuan. Kemudian di berbagai bidang pembangunan, akses, partisipasi dan manfaat yang diperoleh kaum perempuan. Jadi saat ini bukan lagi esok, tapi hari ini kita komit bersama srikandi DPRD Sulsel untuk sejahterakan perempuan," ujarnya.

Melalui pelatihan ini, Ilham berharap, para anggota dewan perempuan terpilih, dapat meningkatkan wawasan, membuat komitmen tentang pentingnya isu perempuan dan anak segera diatasi, kemudian menyusun strategi, mengawal penyelesaian masalah tersebut.

"Kami yakin, dengan komitmen dan peran aktif para ibu anggota legislatif yang baru saja dilantik dapat membawa perubahan positif yang nyata dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak di provinsi maupun kabupaten dan kota," pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Kadis PPPA Kota Makassar Tenri Palalo. Ia mengatakan apresiasi atas upaya penguatan yang dilakukan oleh DPPPA Sulsel untuk mensejahterakan perempuan.

"Tentu dengan keterlibatan para wakil rakyat, juga semakin menguatkan program pemerintah dalam hal kesetaraan gender bagi perempuan," katanya.

Sejumlah politisi perempuan yang hadir diantaranya, Andi Rachmatika Dewi (Nasdem), Rezki Mulfiaty Lutfi, dan sejumlah wakil rakyat lainnya. 

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: