DPRD Sulbar Kebut Pembentukan AKD

Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Barat Usman Suhuriah mengatakan, usai dilantik pihaknya bakal fokus pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

DPRD Sulbar Kebut Pembentukan AKD
nurhadi/tribunmamuju.com
Pengambilan sumpah/janji empat pimpinan DPRD Sulbar oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr Sahriel Sidik 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Empat pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2019-2024 resmi dilantik Ketua Pengadilan Tinggi Makaasar Sahriel Sidik di ruangan paripurna gedung DPRD Jl And Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (28/10/2019).

Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Barat Usman Suhuriah mengatakan, usai dilantik pihaknya bakal fokus pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Dinternal DPRD sudah membuat berbagai persiapan. Termasul draf untuk menyusun agenda yang akan dikerjakan oleh DPRD sebelum diputuskan di badan musyawarah,"kata Usman.

Baca: Warga Binaan Rutan Makassar Ikut Peringati Hari Sumpah Pemuda, Segini Jumlahnya

Jika AKD tak segera dibuat, pihaknya mengkhawatirkan akan menghambat agenda-agenda kedewanan. Termasuk pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2020.

"Tapi tentu dengan melihat formasi antara DPRD dan DPRD baru ini, kita berharap akan semakin kuat dengan meyakini bahwa DPRD memiliki pengalaman sampai pada hal-hal detail. Tapi yang baru juga ini tentu harus lebih baik dalam melakukan kerja-kerja kedewanan yang akan datang,"kata dia.

Baca: Begini Cara Siswa SMAN 2 Luwu Timur Peringati Sumpah Pemuda

Sementara Wakil Ketua III Abdul Rahim mengatakan, selain fokus dengan pembentukan AKD pihaknya juga akan fokus merespon aspirasi masyarakat. Termasuk persoalan GTT-PTT yang cukup rumit.

"GTT-PTT ini sesungguhnya bukan masalah baru. Ini sudah klasik. Lama. Hanya memang secara teknik di dinas terkait belum bisa validasi betul dan itu terkonfirmasi pada saat kita RDP. Beberapa nama itu dianggap orangnya tidak ada,"ujar Rahim.

Baca: Diskon Jasa Servis 20% Hingga Suku Cadang 5% di Bengkel Resmi Kalla Toyota

Olehnya, lanjut Rahim, pihaknya akan segera menangani persoalan ini. Bahkan rencananya akan membentuk pansus untuk menangani masalah tersebut untuk memastikan bahwa data yang diverifikasi itu adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Karena konsekuensinya ini bukan hanya soal anggaran yang akan digunakan untuk bayar mereka, tentu akan ada implikasi lain kalau kita keliru dalam membuat keputusan. Termasuk implikasi hukum,"tuturnya.

Baca: Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan III Diperkirakan Topang Ketahanan Eksternal

"Kami akan kaji bersama di DPRD untuk mengambil satu langkah yang tepat, apakah DPRD turun langsung di sekolah memastikan bahwa data yang di SK kan Pemprov sudah diyakini kebenarannya. Atau jangan-jangan masih datang informasi bukan data terverifikasi,"sambungnya.

Halaman
1234
Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved