KPK Ada di DPRD Sulsel, Ada Apa?

Dalam pertemuan dihadiri langsung Koordinator Wilayah VIII Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adliansyah Malik Nasution.

KPK Ada di DPRD Sulsel, Ada Apa?
hasan/tribun-timur.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Jumat (25/10/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Jumat (25/10/2019).

Pertemuan itu berlangsung di lantai 9 gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang Makassar dengan agenda diseminasi program pemberantasan korupsi DPRD Provinsi Sulsel.

Baca: VIDEO VIRAL Detik-detik Pesulap Nakal Kerjain Wanita, Dalam Sekejap Bra Lepas Tanpa Disadari

Dalam pertemuan dihadiri langsung Koordinator Wilayah VIII Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adliansyah Malik Nasution.

Sementara di pihak DPRD Sulsel yakni hadir Ketua DPRD Andi Ina Kartika Sari dan tiga orang wakilnya Syaharuddin Alrif, Darmawangsa Muin dan Musayyin Arif serta sejumlah legislator.

Baca: Tinggalkan Polres Bone, Fahsar Doakan AKBP Kadarislam Jadi Jenderal

Menurut Adliansyah Malik Nasution kedatangan di lembaga wakil rakyat untuk mendorong peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang dilakukan ada Provinsi Sulsel untuk mencegahan korupsi.

"Saya hanya menyampaikan kepada dewan bahwa KPK sudah ada, sudah hadir di Provinsi, termasuk di beberapa daerah. Sebetulnya sejak 2017 kita sudah ada di Sulsel dan sudah kelihatan di Sulsel," paparnya.

Baca: Putra Sekda Sulsel Pendaftar Pertama di PKB Barru

Dalam pertemuan itu KPK menyampaikan delapan intervensi program lembaga anti rasua untuk didorong di Provinsi Sulsel.

Pertama penggunaan sistem elektronik e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi, menggunakan standar satuan narga, analisis standar hiaya, harga satuan pokok per kegiatan.

Baca: Tuntaskan Jalan Rusak, Dinas PU Bone Siapkan Rp 30 Miliar

"Intinya tidak mungkin lagi adanya perencanaan yang berbeda dengam pengganggaranya serta program Pokok pokok pikiran yang harus sesuai dengan RPJMD dan Visi Misi Bupati,"sebutnya.

Kedua adalah pokja dan lembaga yang independent terkait proses pengadaan barang dan jasa. Harus dilakukannya kajian terkait Konsolidasi Pengadaan atau todak dipecah pecah serta dibuatnya E-katalog lokal untuk produk pengadaan seperti makan minum, ATK, baju seragam, dan lain lain.

Baca: Tuntaskan Jalan Rusak, Dinas PU Bone Siapkan Rp 30 Miliar

Halaman
1234
Penulis: Hasan Basri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved