Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel Bedah Pergulatan Politik Makassar 1945-1966

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel menggelar Seminar dan Bedah Buku.

Buku yang dibedah adalah Pergulatan Politik di Makassar 1945-1966 yang ditulis Prof Dr Anwar Arifin.

Lengkapi Kendaraan Anda, Operasi Zebra 2019 di Majene Dimulai Hari Ini

SYL Jadi Menteri, Anggota DPRD Maros Nobar di Kantornya

VIDEO: Preview Liga 1 2019 PSM vs Madura United - Pelajaran Penting dari Marko Simic dan Persija

Jadwal Operasi Zebra 2019 di Enrekang Mulai 23 Oktober - 5 November

Iqbal Suhaeb Bicara Transparansi SKPD di Rakorwasda

Seminar dan Bedah buku dilakasanakan di Hotel Continent Centerpoint, Jl Adiaksa, Makassar, Rabu (23/10/2019).

Prof Dr Anwar Arifin mengatakan buku ini berisi tentang sejarah politik di Makassar pada masa era kemerdekaan.

Sejumlah tokoh Makassar, Sulsel disebut-sebut dalam buku yang ditulis Prof Dr Anwar.

"Makassar pada masanya merupakan daerah yang paling komplit pergulatan politiknya. Ada nama AP Pettarani, Andi Jemmah, hingga Andi Matalatta," paparnya.

Dalam bedah buku ini, ada dua narasumber yang berpartisipasi memaparkan isi.

Mereka adalah Dekan Fakultas FISIP Unhas, Prof Dr Armin Arsyad dan sejarawan yang juga dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Dr Andi Suriadi Mappangara.

Prof Dr Armin mengatakan pergulatan politik terkait dengan kekuasaan dan jika terjadi dinamika, adalah perebutan kekuaaaan.

Oleh karen itu, tidak dapat dihindari pembentukan kelompok yang berusaha menjaga kepentingan politik.

"Selain itu pergulatan politik tidak lepas dari idiologi karena mempengaruhi pandangan hidup berbangsa dan bernegara," paparnya.

Dr Andi Suriadi Mappangara menegaskan setiap jaman memiliki sejarah masing-masing.

Misalnya saat kerajaan Gowa, harus tahu kapan itu terjadi.

"Oleh karena itu buku ini dapat mengingatkan kembali kita bahwa sejarah itu ada. Karena banyak pemuda kita bahkan mahasiswa sudah tidak tahu sejarah," jelasnya. (*)

Rekrut Panwascam, Bawaslu Makassar Gunakan CAT

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Makassar Nursari, menyatakan, perekrutan penyelenggara ad hoc pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar 2020 dilaksanakan November mendatang.

“Sesuai hasil rapat koordinasi dengan PSDM, maka kita akan melakukan perekrutan terhadap Panwascam bulan November. Kenapa? Karena KPU mulai merekrut penyelenggara 1 Januari 2020,” kata Nursari usai diskusi bersama puluhan awak media di Warkop Bugis, Jl Toddopuli Raya, Makassar, Selasa (22/10/2019).

Nursari pun menjelaskan, salah satu poin penting mengapa Panwascam harus terbentuk lebih awal daripada perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca: Prabowo Subianto Cueki Grace Natalie PSI di Pelantikan Jokowi - Maruf Amin, Efek Kebohongan Award?

Baca: Kejutan, Wanita jadi Pelatih Klub Liga Utama Thailand. Pernah jadi Pemain Hockey, Lihat Sosoknya!

Baca: ILC TV One tadi malam Jokowi & Prabowo Kini Sepiring Berdua, Liat Ekspresi Said Didu & Ali Ngabalin

Menurutnya, segala bentuk kegiatan KPU harus di bawah pengawasan Bawaslu.

“Kita ini kan akan mengawasi tahapan perekrutan PPK oleh KPU karena itu kami yang harus terbentuk lebih dulu dari pada teman-teman PPK,” ujarnya.

Hanya saja, Nursari mengaku belum menentukan jadwal perekrutan panwascam di Makassar.

Namun yang pasti, katanya, perekrutan penyelenggara ad hoc di 15 kecamatan dilaksanakan November 2019.

“Tanggalnya belum ada tapi yang pasti bulan depan. Setelah panwascam, panwas kelurahan kita bentuk lagi yang masa kerjanya selama delapan bulan, lebih panjang masa kerjanya dari pada 2018 kemarin,” jelasnya.

Nursari menambahkan, syarat umum bagi pendaftar di antaranya, minimal berusia 25 tahun dan berpendidikan paling rendah SLTA dan sederajat.

Peserta bisa mendaftar melalui online, bisa juga datang langsung ke Kantor Bawaslu Makassar.

“Terpenting lagi, calon Panwascam mengikuti seleksi dengan menggunakan sistem computer assisted test atau CAT. Pendaftar tidak boleh anggota partai politik. Rekrutmen dilaksanakan secara terbuka,” tegasnya.

Terkait persiapan Bawaslu dalam menyambut Pilwali 2020, Komisioner Bawaslu Makassar Zulfikarnain Tallesang menyatakan, Pilwali Makassar akan lebih rumit dibandingkan Pilwali 2018 lalu.

“Kenapa? Karena kita pernah awasi calon tunggal. Peran media sangat diharapkan mengawal pesta demokrasi ini.

Melalui forum ini, kita ingin bagaimana cara mengawal pilwali berjalan sesuai harapan,” katany

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @wahyususanto_21

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur