Citizen Analisis: Menteri Tanpa Tangkapan KPK

Pakta integritas yang diteken para menteri tidak akan berguna jika soal integritas, pengabaian sumpah jabatan dan sifat serakah harta benda masih menjadi incaran dalam jabatannya. Harusnya, hal demikian sudah selesai dengan dirinya dan berpikir semata-mata dedikasi dan pengabdian yang tulus kepada negara dan bangsa. Itu baru Top dan negarawan bukan hartawan.

Dalam pandangan lain, hemat saya jabatan wakil menteri tidak diperlukan kecuali Presiden Jokowi terlalu akomodatif dalam struktur pemerintahan.

Selain karena pertimbangan jabatan Wamen tidak dikenal dalam UU kementerian negara, juga akan makin membebani keuangan negara yang saat ini tengah bertumpuk utang kita, juga kadang memunculkan konflik dan matahari kembar dalam satu kementerian.

Fakta-fakta perseteruan antara menteri dan Wamen ya telah banyak terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja dan selalu mengkritisi secara konstruktif kebijakan-kebijakan pemerintahan jilid II Presiden Jokowi sembari memberikan saran dan usulan solutif dan terpercaya.(*)

Makassar, 23/10/3019