Citizen Analisis: Menteri Tanpa Tangkapan KPK

Jabatan itu bisa memuliakan seseorang, namun bisa juga menghinakan diri, keluarga dan bahkan tempat asal daerah. Kan banyak yang ditangkap KPK....

Citizen Analisis: Menteri Tanpa Tangkapan KPK
dok.tribun
Lesehan pengenalan menteri di tangga Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019) pagi 

oleh
Dr Syamsuddin Radjab SH MH
Direktur Eksekutif Jenggala Center

Banyak orang merasa pintar untuk menduduki jabatan menteri sehingga sibuk melakukan tawaf, bahkan kadang-kadang melempar jumrah (menjelek-jelekkan) orang atau kelompok tertentu untuk kepentingannya semata.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hari ini, Rabu (23/10/2019), susunan komposisi kabinet Jokowi-Maruf diumumkan. 34 nama dengan penugasan masing-masing resmi bertugas untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan sesuai bidangnya. Ada yang dipos lama untuk melanjutkan program yang belum selesai, ada juga pergeseran dan sebagian lainnya orang baru.

Dari sisi usia saya kira terwakili generasinya, dan keberlanjutan program juga terakomodasi. Di sisi lain, soal representasi masih banyak yang kritik baik dari pendekatan keorganisasian maupun geografis dan daerah.

Jika ingin diakomodasi semua kelompok kepentingan dan perwakilan, maka jumlahnya bisa mencapai ratusan menteri. Padahal, UU No 39/2008 tentang kementerian negara membatasi maksimal 34 orang.

Masyarakat dan parpol harus menyadari bahwa penyusunan menteri yang merupakan pembantu Presiden menjadi hak prerogatif Presiden terpilih untuk menyusun dan mengangkat para pembantunya itu.

Tentu saja tidak seenaknya, tetapi tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada terutama UU Kementerian Negara juga asas- pemerintahan yang baik (Good Government) seperti asas profesionalitas, proporsionalitas dan akuntabilitas.

Artinya, orang yang ditempatkan sebagai menteri haruslah tahu dan ahli di bidangnya masing-masing bukan sekedar didudukkan pada kementerian tertentu namun nihil kemampuan.

Pada kementerian penugasannya dia adalah pemimpin, pemegang otoritas kebijakan strategis nasional yang bertujuan pencapaian visi misi dan pelaksanaan program yang telah dirumuskan oleh Presiden dan wakil presiden.

Namun demikian sebagai hak presiden selain pertimbangan profesionalitas tentu juga ada target dan capaian tertentu yang ingin diwujudkan oleh si pemberi mandat yakni presiden. Disini soal aspek politik tidak dapat dihindarkan.

Halaman
12
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved