BPJS Ketenagakerjaan Palopo Bertemu Pemkab Enrekang, Ada Apa?

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palopo menggelar Rapat Kerja Sama Operasional (KSO) bersama Pemkab Enrekang di Pendopo Rujab Bupati Enrekang, Selasa (22/10/2019).

Rapat yang dihadiri oleh Asisten 1 Pemkab Enrekang, Hamsir, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palopo, Robby serta pimpinan OPD dan camat.

Dalam kesempatan itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palopo, Robby, mengatakan rapat kali ini membahas terkait evaluasi dan optimalisasi terhadap kerjasama dengan Pemda Enrekang selama ini.

RAMALAN ZODIAK CINTA Rabu 23 Oktober 2019: Gemini Sabar Yah & Kamu Virgo Jangan Cemburu

LINK Live Streaming TV Online Indosiar Bali United vs Badak Lampung Akses di Sini via Vidio.com

Operasi Sikat Lipu 2019 di Wajo, 17 Pelaku Terancam Tinggal di Bui Selama 7 Tahun

Kabupaten Enrekang memang merupakan salah satu dari tujuh Kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo.

Menurut Robby, saat ini sudah ada 4.545 pegawai non ASN yang ditanggung oleh Pemkab Enrekang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan kerjasama tersebut telah berlangsung selama dua tahun, sejak pertengahan 2017 hingga saat ini.

Hanya saja baru sebatas dua program dari BPJS Ketenagakerjaan yang diikutkan yakni Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Padahal di BPJS Ketenagakerjaan masih ada dua program jaminan bagi para pekerja lagi yang belum diakodmodir yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.

RAMALAN ZODIAK CINTA Rabu 23 Oktober 2019: Gemini Sabar Yah & Kamu Virgo Jangan Cemburu

LINK Live Streaming TV Online Indosiar Bali United vs Badak Lampung Akses di Sini via Vidio.com

Operasi Sikat Lipu 2019 di Wajo, 17 Pelaku Terancam Tinggal di Bui Selama 7 Tahun

Untuk itu, pihaknya berharap Pemkab Enrekang bisa menambah lagi program bagi para pegawai non ASN tersebut.

"Tentu harapan kita, kalau Pemda Enrekang mampu agar bisa menambah program bagi para pegawai Non ASN tersebut agar punya JHT dan Pensiun," kata Robby.

Robby menjelaskan, jika Pemkab Enrekang bisa menambah anggarannya untuk dua progra itu, maka para pegawai non ASN akan terjamin dengan baik.

Saat ini untuk dua program JKK dan JKM, Pemda Enrekang sudah mengalokasikan anggaran Rp 5.400 per orang tiap bulannya untuk 4.545 pegawai non ASN atau total sekitat Rp 293 juta per tahun.

"Kalau Pemda mau menambah dua program JHT dan Pensiun lagi, maka iurannya per bulan Rp 92.400 per orang, untuk setahun Rp 1.108.000 per orang, jadi total untuk 4.545 non ASN bisa mencapai sekitar Rp 5,03 miliar untuk setahun," ujarnya.

Untuk saat ini, di seluruh Indonesia baru Kota Makassar yang mengakomodir tiga program untuk para pegawai non ASNnya.

Sehingga kemarin Kota Makassar dapat penghargaan anugerah Paritrana dan dapatkan mobil Avansa veloz.

"Harapan kita tentu di Enrekang bisa makin perluas kepesertaannya, bisa tingkatkan programnya.

Untuk aparat desa bisa ikut penambahan lagi desa serta sektor informal, jasa konstruksi bisa ditambahkan untuk ikut jadi peserta juga," tuturnya. (tribunenrekang.com)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: