Berlangsung Sekitar 20 Menit, Gubernur Sulsel Diminta Klarifikasi Harta ke KPK

Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Salim AR mengatakan kegiatan yang diadakan ini adalah permintaan klarifikasi KPK kepada para pejabat yang telah melakuk

Berlangsung Sekitar 20 Menit, Gubernur Sulsel Diminta Klarifikasi Harta ke KPK
fahrizal/tribun-timur.com
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (Fahrizal Syam) 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai rangkaian pemeriksaan harta kekayaan 35 Penyelenggara Negara aktif/non-aktif di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulsel, serta beberapa Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan.

Salah satunya adalah Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah.

Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Salim AR mengatakan kegiatan yang diadakan ini adalah permintaan klarifikasi KPK kepada para pejabat yang telah melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Klarifikasi dipusatkan di Kantor BPSDM, Jl Cendrawasih, Kota Makassar.

Lebih Leluasa Berselancar di Sosial Media Lewat Paket Data OMG Telkomsel

Diduga Arus Pendek Listrik, Tiga Rumah Ludes Dilalap Sijago Merah di Perbatasan Bantaeng - Bulukumba

LINK Live Streaming TV Online Indosiar Bali United vs Badak Lampung FC Akses di Sini Tonton di HP

Menurut Salim, klarifikasi ini bertujuan untuk sinkronisasi data harta/kekayaan bagi para pejabat daerah.

"Permintaan klarifikasinya ini sebentar sekali ji, mungkin sekitar 10 sampai 20 menit perorang," ujar Salim, Selasa (22/10/2019).

Salim menambahkan, Gubernur Sulsel adalah orang pertama yang diminta klarifikasi data terkait harta kekayaan.

Dalam rilis ke tribun, Kegiatan pemeriksaan LHKPN ini dilakukan dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi untuk mengetahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta pejabat.

Pasalnya, LHKPN merupakan wujud komitmen Penyelengara Negara yang berintegritas.

Lebih Leluasa Berselancar di Sosial Media Lewat Paket Data OMG Telkomsel

Diduga Arus Pendek Listrik, Tiga Rumah Ludes Dilalap Sijago Merah di Perbatasan Bantaeng - Bulukumba

LINK Live Streaming TV Online Indosiar Bali United vs Badak Lampung FC Akses di Sini Tonton di HP

Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Halaman
12
Penulis: Saldy Irawan
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved