Pemprov Terbitkan 5 Rekomendasi Penyelesaian Konflik PT Mamuang dan Warga Pasangkayu

Rekomendasi Gubernur itu ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat dan Gubernur.

Pemprov Terbitkan 5 Rekomendasi Penyelesaian Konflik PT Mamuang dan Warga Pasangkayu
Nurhadi/tribunsulbar.com
Serah Terima Rekomendasi Gubernur terkait Penyelesaian Konflik Lahan dan Sengketa Pertanahan antara Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Pasangkayu dengan PT Mamuang (Astra Grup), di Lantai II Kantor Gubernur Sulbar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Konflik Agraria yang melibatkan antara warga Pasangkayu dan PT Mamuang (Astra Group) kembali dimediasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pemprov Sulbar berupaya mengakhiri konflik yang terjadi jauh sebelum Pasangkayu terbentuk menjadi sebuah kabupaten.

Bukan Ivan Apalagi Shaheer Sheikh, Didi Riyadi & Robby Purba yang Nikahi Ayu Ting Ting Tahun Depan?

Bosowa Bagi-bagi Kacamata Gratis kepada Seribu Pelajar di Maros

Curi HP di Pinrang, Warga Enrekang Ini Diamankan Polisi

Harap Irjen Pol Laupe Konsisten, LBH Pers Surati Polda Sulsel Soal Kekerasan Tiga Jurnalis

Video:Pelantikan 5 Pimpinan Definitif DPRD Sulsel

Konfilik tersebut bermula dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 96 Tahun 1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan yang Terletak di Kelompok Hutan Pasangkayu, (Saat itu masih Mamuju - Sul-Sel) seluas 12.901 hektar, untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mamuang.

Asisten I Pemprov Sulbar Muhammad Natsir menjelaskan, konflik ini sudah ditangani beberapa kali namun tak kunjung selesai. Pada akhirnya, saat 2017 lalu, melalui Plt Gubernur Carlo Brix Tewu menerbitkan keputusan gubernur dalam rangka penyelesaian konflik tersebut.

Lalu dilanjutkan dengan Surat Keputusan Gubernur Ali Baal Masdar pada 2018 dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) penyelesaian konflik yang berlarut tersebut.

"Persoalan ini sudah lama dan banyak dinamika di dalamnya. Makanya Pemprov selaku pemberdayaan masyarakat melalui pokja agar menyelesaikan masalah tersebut,"kata Muhammad Natsir.

Rekomendasi Gubernur Ali Baal Masdar terkait Penyelesaian Konflik Lahan (KPM) Pasangkayu dengan PT. Mamuang dengan warga duserahkan di Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, pagi tadi.

Rekomendasi Gubernur turun setelah Pokja menjalankan tugasnya secara maksimal selama dua tahun sebagai solusi yang ditawarkan kepada kedua bela pihak, Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan pihak PT. Mamuang.

Rekomendasi Gubernur itu ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat dan Gubernur.

Adapun tawaran solusi gubernur, Pertama, melalukna pengukuran ulang terhadap Hak Guna Usaha Nomor 1/Martajaya atas nama PT Mamuang.

Halaman
123
Penulis: Nurhadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved