Honorer Pemprov Sulsel Bakal Dievaluasi BKD, Ada Apa?

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Sahrun mengatakan, evaluasi ini dilakukan untuk perampingan struktur organisasi.

Honorer Pemprov Sulsel Bakal Dievaluasi BKD, Ada Apa?
hardiansyah/tribunwajo.com
Sejumlah mahasiswa dan guru honorer di Kabupaten Wajo menggeruduk Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulsel Wilayah IV (Wajo-Soppeng), di Kabupaten Wajo, Senin (7/10/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan bakal mengevaluasi para honorer yang ada di lingkungan Pemprov Sulsel.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Sahrun mengatakan, evaluasi ini dilakukan untuk perampingan struktur organisasi.

Menurutnya selain karena membebani anggaran pemerintah, juga karena kerja-kerja para honorer dinilai tidak produktif.

"Rencananya kita akan mengevaluasi mereka di akhir tahun 2019 ini," ujar Asri, ditemui di Kantor BKD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (21/10/2019).

Penguatan Demokrasi, KPU Jeneponto Libatkan Jurnalis

HUT ke-9 TSM Makassar, Manajemen Tribun Timur Beri Kejutan Kue Ulang Tahun

Maju Pilkada Tana Toraja, Albertus Patarru Didukung Amping Situru

Penggajian honorer di Pemprov Sulsel kata Asri, itu disesuaikan dengan anggaran tempat honorer itu bertugas.

Hanya saja, karena beban anggaran, sebagian honorer tidak menerima gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel.

"Kedepan, kita akan pilah, mana honorer yang akan kita evaluasi. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan gaji yang merata sesuai UMP," katanya.

Saat ini, tercatat sebanyak 25 ribu honorer yang mengabdi di Pemprov Sulsel.

Penguatan Demokrasi, KPU Jeneponto Libatkan Jurnalis

HUT ke-9 TSM Makassar, Manajemen Tribun Timur Beri Kejutan Kue Ulang Tahun

Maju Pilkada Tana Toraja, Albertus Patarru Didukung Amping Situru

Dari total honorer ini, sebanyak 16 ribu yang bertugas di sekolah (SMA, SMK, dan SLB), selebihnya di struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, M Nurdin Abdullah mengatakan bahwa Pemprov Sulsel memiliki beban dalam penggajian pegawai honorer.

Menurut dia, biaya untuk penggajian honorer itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 700 miliar, olehnya itu pihaknya akan mengevaluasi para honorer yang tidak produktif.

"Bayangin, kalau penggajian honorer Rp 700 miliar, hampir menyamai gaji pegawai. Ini tentu menjadi pertanyaan besar. Oleh karenanya kita akan evaluasi," katanya.(*)

 
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Penulis: Saldy Irawan
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved