RILIS

LLDIKTI IX Sulawesi Gelar Binwasdal di 51 Perguruan Tinggi se-Sulawesi

LLDIKTI IX Sulawesi Gelar Binwasdal di 51 Perguruan Tinggi se-Sulawesi di Aula LLDIKTI Wilayah IX, Makassar

LLDIKTI IX Sulawesi Gelar Binwasdal di 51 Perguruan Tinggi se-Sulawesi
Rilis LLDIKTI Wilayah IX
Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Prof Jasruddin saat Binwasdal di Aula LLDIKTI Wilayah IX, Makassar, Kamis (17/10/2919). 

LLDIKTI IX Sulawesi Gelar Binwasdal di 51 Perguruan Tinggi se-Sulawesi

MAKASSAR - Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), salah satu tugas LLDIKTI adalah melakukan pemantauan, evaluasi kelembagaan dan penilaian kinerja perguruan tinggi.

Menjalankan tugas tersebut, LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi akan menggelar kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) di 51 Perguruan Tinggi di enam provinsi di Sulawesi yang akan dimulai pekan ketiga Oktober hingga akhir November 2019.

Hal tersebut disampaikan Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Prof Jasruddin sesaat setelah memberikan arahan kepada seluruh anggota tim yang akan melaksanakan kegiatan Binwasdal di Aula LLDIKTI Wilayah IX, Kamis (17/10/2919).

Baca: Punya Harta Kekayaan Rp 20 M, Cara Walikota Medan Dzulmi Eldin Memalak dan Menghabiskannya

Baca: Ditangkap, Lihat Wajah Penikam Deri Datu Padang Asal Toraja di Wamena Pupua, 2 Jenderal Turun Tangan

Baca: Final Liga Champions 2020 Terancam Batal di Turki. Kerugian bagi Liverpool jika ke Final?

Menurut Jasruddin, kegiatan Binwasdal bertujuan untuk memotret kondisi terkini di perguruan tinggi dan mengklarifikasi dugaan terjadinya pelanggaran akademik dan non akademik yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi.

"Berbeda dengan kegiatan Binwasdal tahun-tahun sebelumnya yang mengevaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kegiatan Binwasdal tahun ini akan lebih difokuskan untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran yang kami dapatkan data awalnya melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) serta aplikasi Early Warning System (EWS) yang dikembangkan tim LLDIKTI WIlayah IX", ujar Prof. Jasruddin.

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi beragam, mulai dari yang jenisnya ringan, sedang hingga berat.

Jumlah Dosen kurang dari lima orang di setiap program studi, rasio dosen dan mahasiswa yang tidak sesuai aturan hingga Perguruan Tinggi tidak melakukan pelaporan ke PD Dikti merupakan beberapa contoh pelanggaran ringan.

Adapun pelanggaran sedang diantaranya terjadi ketika Perguruan Tinggi melaporkan data yang tidak valid ke PD Dikti, tidak memiliki statuta, dan/atau tidak memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan ketentuan perundan-undangan.

Halaman
12
Penulis: CitizenReporter
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved