TRIBUN WIKI

Pro Kontra UU KPK hingga Timbulkan Aksi Demonstrasi di Berbagai Wilayah, Kini Resmi Berlaku

Perjalanan undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwarnai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Pro Kontra UU KPK hingga Timbulkan Aksi Demonstrasi di Berbagai Wilayah, Kini Resmi Berlaku
Tribunnews
Pro Kontra UU KPK hingga Timbulkan Aksi Demonstrasi di Berbagai Wilayah, Kini Resmi Berlaku 

Pro Kontra UU KPK hingga Timbulkan Aksi Demonstrasi di Berbagai Wilayah, Kini Resmi Berlaku

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Perjalanan undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwarnai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Meski demikin, hasil revisi undang-undang tersebut mulai berlaku Kamis (17/10/2019) ini tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo

Secara UU itu otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan di paripurna DPR, 17 September lalu.

Hal itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2.

Pasal 73 ayat 1 menyatakan, "rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden".

Lalu, Pasal 73 ayat 2 berbunyi, "dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan".

Suasana aksi mahasiswa di depan DPRD Sulsel yang menuntut pembatalan UU KPK dan RKUHP, RUU Pertanahan, dan Pemasyarakatan, Minerba dan minta segera menetapkan RUU PKS, Selasa (24/9/2019).
Suasana aksi mahasiswa di depan DPRD Sulsel yang menuntut pembatalan UU KPK dan RKUHP, RUU Pertanahan, dan Pemasyarakatan, Minerba dan minta segera menetapkan RUU PKS, Selasa (24/9/2019). (abdiwan/tribun-timur.com)

Simak pro kontra UU KPK dilansir dari Tribunnews:

Melemahkan KPK UU

KPK hasil revisi ini sendiri ramai-ramai ditolak aktivis antikorupsi lantaran dinilai disusun terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Halaman
1234
Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved