Izin Tak Terbit, PSM Ajukan Opsi Laga Lawan Persija Dipindah ke Tanggal 21 Oktober, Ini Respon LIB
Pihak Polda Sulawesi Selatan enggan mengeluarkan izin keramaian, karena pertandingan itu bertepatan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Ilham Mulyawan Indra
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --– Pertandingan PSM versus Persija Jakarta pada pekan ke-23 yang seyogianya digelar tanggal 20 Oktober di Stadion Mattoanging, kabarnya harus ditunda.
Pihak Polda Sulawesi Selatan enggan mengeluarkan izin keramaian, karena pertandingan itu bertepatan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang masuk agenda nasional.
Baca: Bandingkan! Daftar Harta Kekayaan Mulan Jameela Ini dengan Maia Estianty, Mobil Mulan Hanya 2
Baca: Listrik KPU Luwu Timur Disegel, Imbas Posisi Sekretaris Lowong
Baca: Tujuh Startup Makassar Ikut Kompetisi National Pitch Up Digital Valley
Baca: Zulham Zamrun Paling Banyak Habiskan Uang PSM Bayar Denda Kartu Kuning
Baca: Digarap Sejak 2008, Curhat Tara Basro Digantung, Berikut 7 Fakta Film Perempuan Tanah Jahanam
Terkait hal itu, pihak manajemen PSM memaklumi dan sejalan dengan itu, mereka mengajukan opsi lain. Yaitu meminta pertandingan diundur ke tanggal 21 Oktober, atau sehari setelah acara pelantikan tersebut.
Media Officer PSM, Sulaiman Abdul Karim menuturkan bahwa izin sulit karena agenda nasional yang juga sangat penting. Mendapatkan izin di tempat lain juga belum tentu dapat.
“Panpel sudah komunikasi dengan Polda Sulsel, kalau tanggal 21 digelar pertandingan. Pihak Polda bilangnya ya opsi itu lebih bagus, “ ujar Sule - sapaan akrabnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Hubungan Media PT Liga Indonesia Baru (LIB), Hanif Marjuni mengatakan, surat dari PSM menyangkut izin keramaian yang tidak diberikan pihak kepolisian telah diterima.
Sekaitan permintaan kubu PSM yang berharap pertandingan dipindah ke tanggal 21, Hanif belum dapat memastikan.
“Karena harus melibatkan (komunikasi/persetujuan) beberapa pihak, termasuk Persija, “ ujar Hanif.
Ia juga menerangkan bahwa kepastian pertandingan disepakati jadi H-4, lalu tiap klub harus mendaftarkan satu stadion di tempat lain.
"Kenapa demikian? Ini sebagai pengganti jika izin pertandingan tidak keluar. Nah, dalam surat yang dikirimkan PSM tidak ada pemberitahuan soal stadion alternatifnya," sambung Hanif.
Kalau H-1, status pertandingan masih tidak jelas dan sudah diselenggarakan MCM dan dihadiri tim tamu, maka Match Commisioner akan mengambil alih.
"Kita serahkan ke Komdis PSSI. Nanti Komdis yang akan memutuskan," jelasnya.
Sementara itu, Sule menyayangkan sikap LIB yang dinilai membuat jadwal tak tepat. Ia menyebutkan PSSI dan LIB seharusnya tahu kalau 20 Oktober tahun ini ada agenda nasional pelantikan presiden.
“Nah, kita lagi upayakan agar pertandingan tetap di Makassar dan tetap ada penonton, meskipun harus di tanggal 21, “ kata Sule lagi.
Sejauh ini kubu Persija belum mau mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik izin keramaian tersebut.
“Besok (Jumat, 18/10/2019) kami ke Makassar, “ singkat Media Officer Persija, Dwi Putra saat dikonfirmasi. (*)
