Polda Sulsel Larang Unjuk Rasa, Ketua IMM Unismuh: Melanggar UUD
Salah satunya, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Korkom Unismuh, Indra Darius Kala.
Penulis: Muslimin Emba | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Polda Sulsel mengeluarkan larangan melakukan unjuk rasa jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin akan digelar di Gedung MPR RI, 20 Oktober 2019.
Larangan dikeluarkan Polda Sulsel memantik reaksi aktivis di Makassar.
Baca: Putra Mantan Bupati Barru Andi Idris Syukur Ambil Formulir di Gerindra
Salah satunya, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Korkom Unismuh, Indra Darius Kala.
"Miris, jelas ini menyalahi peraturan perundang-undangan kita yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 28 ayat E point 3 tentang kebebasan menyampaikan pendapat," kata Indra Darius Kala, Selasa (15/10/19).
Menurutnya, jika pelarangan itu hanya karena alasan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden, maka tidaklah tepat.
Baca: Polres Tator Operasi Cipkon, Ini Sasaran Polisi
"Kalau alasan melarang aksi karena ingin mensterilkan kondisi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden saya rasa kurang tepat dan tidak rasional," ujarnya.
Ia pun mengaku sangat menyayangkan adanya pelarangan itu.
Baca: Harga & Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 8 Pro, HP Pertama dengan Kamera 64 Megapiksel di Indonesia
"Intinya kami sangat menyanyangkan pernyataan Kapolda Sulsel ini," jelas Indra.
"Harapan kita tentunya Pak Kapolda mengklarifikasi pernyataan ini karena kurang tepat. Karena aksi yang kita lakukan kemarin itu tetap kita follow up sudah sampai dimana dan apa tindaklanjutnya di pusat," terangnya.
Meski ada pelarangan, tidak menutup kemungkinan IMM Unismuh akan tetap melakukan aksi unjuk rasa.
Antisipasi Demo Pelantikan Presiden, Polda Sulsel Siagakan 2300 Personel Gabungan
Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, 20 Oktober 2019, Polda Sulsel telah menyiapkan 2.300 personel gabungan.
Terdiri polisi, tentara dan satpol PP.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe memimpin apel Patroli Skala Besar di mapolda, Selasa (15/10/2019) sore.
Baca: Deng Ical dan Penggiat HIV AIDS Makassar Bertemu, Bahas ini
Kata Kapolda, apel gabungan Patroli Skala Besar dalam rangka mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
"Jadi kita siagakan 2000 personel jelang pelantikan presiden, ada 300 personel yang akan patroli," ungkap Laupe kepada tribun.
Laupe enggan merincikan 2000 personel gabungan tersebut. Tapi dia memastikan, agar jelang pelantikan area Sulsel aman.
Baca: Interkoneksi Listrik Sulsel-Sultra, PLN Klaim Hemat Rp 44 Miliar Per Bulan
"Jadi ada yang disiagakan, ada laksanakan patroli, untuk Makasar tidak ada yang perlu dikhawatirkan, aman saja," lanjut Laupe.
Sebagaimana yang diketahui, pada tanggal 20 Oktober mendatang, akan dilaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.
"Ditanggal 20 oktober ini adalah tahapan akhir pemilihan umum presiden, makanya kita harus tetap solid," kata Irjen Laupe.
Baca: BNI Wilayah Makassar Manjakan Merchant Loyal, Beri Hadiah Innova
Untuk itu, lanjutnya, diminta agar semua unsur yang tergabung dalam apel skala besar ini bisa sukseskan pelantikan.
"Terkait adanya unjuk rasa massa berskala besar, diharapkan agar tetap menjaga sinergitas dilapangan," jelas Irjen Laupe.
Pantauan tribun, pasukan gabungan yang tergabung dalam apel skala besar ini, ada TNI dari satuan Pomdam, dan Raider 700.
Baca: BNI Wilayah Makassar Manjakan Merchant Loyal, Beri Hadiah Innova
Sementara Polri, ada Resmob, Intelkam, Dokpol, Reskrim, Sat Brimob, Lantas, Dit Sabhara, Propam, Binmas, dan lainnya.
Sedangkan pihak Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP).
Dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Pemprov Sulsel.
Baca: VIDEO: Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Luwu Utara Periode 2019-2024
Rencananya, pasukan gabungan ini mulai melakukan patroli di Makassar hingga 20 Oktober disaat pelantikan Presiden RI.
Untuk itu tambah Irjen Laupe, 300 personel yang dilibatkan dibagi tiga kelompok. Tiga kelompok ini, berpatroli secara bergantian.
"Jadi ini ada tiga kelompok sesuai dengan rutenya masing-masing, dan mereka sudah paham dengan tugasnya," tambahnya.
Baca: Reaksi Mempelai Wanita Lihat Mantan & Suaminya Berpelukan, Pria ini Nangis 11 Tahun Jaga Jodoh Orang
Kapolda Sulsel: Demo Boleh, Tapi Setelah Pelantikan Presiden 20 Oktober
Kapolda Sulsel, Irjen Mas Guntur Laupe, mempersilahkan masyarakat melakukan demo, asal tidak mengganggu keamanan.
"Tidak ada larangan, silahkan demo tetapi sesuai prosedur kita kawal," ungkap Laupe di Mapolda Sulsel, Selasa (15/10/2019) petang.
Sebelumnya, melalui Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, Kapolda melarang aksi demo karena bisa mengganggu pelantikan Presiden RI periode 2019-2024, 20 Oktober.
Baca: Preview PSM Vs Arema FC: Kami Tak Ingin Kalah Lagi di Kandang Sendiri
Menurut Laupe, demo tidak dilarang tapi diimbau dan diharapkan agar demonstrasi ditiadakan sampai pelantikan.
"Boleh saja demo, tetapi tentunya harapan saya ini tidak ada penyampaian pendapat dalam siklus pelantikan presiden," jelasnya.
Hal itu diminta, agar pihak keamanan bisa mengantisipasi adanya oknum yang dinilai dapat memanfaatkan demonstrasi tersebut.
Baca: Jelang PSM vs Arema, Darije Soroti Kinerja Wasit
Menurut Laupe dikatakan rawan tidak ada, tetapi karena mengumpulkan banyak orang dapat memecahkan konsentrasi massa.
"Itu yang dikhawatirkan, jika penumpukan masyarakat yang banyak akan terpicu dan terpancing provokasi yang lain," ujar Laupe.
Baca: Upaya Tingkatkan Minat Literasi Mahasiswa, BI Corner Hadir di Unibos
Hal itu dimungkinkan bisa saja terjadi di Makasaar, mengingat beberapa kelompok massa yang dianggap mencederai demo.
"Demo bisa, tetapi kembali lagi himbauan saya tidak ada penyampaian pendapat sampai tanggal 20 nanti," harap Laupe.
Baca: Target Sejahtera di 2019, 60 Perempuan Bakal Dijadikan Seperti ini Oleh DPPPA Sulsel
Kapolda Sulsel Pimpin Apel Patroli Skala Besar Jelang Pelantikan Presiden RI
Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe pimpin apel gabungan Patroli Skala Besar, di Mapolda, Selasa (15/10/2019) petang.
Irjen Mas Guntur pimpin apel gabungan di halaman depan Mapolda Sulsel. Diikuti 300 oranh dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP.
Dalam sambutannya, Kapolda Irjen Laupe mengatakan gelar apel gabungan ini untuk menjaga keamanan dilingkup Makassar.
Tunggakan Peserta BPJS Kota Makassar Capai Rp 120 Miliar
Ayah di Enrekang Tega Gauli Anak Tirinya, Begini Kronologi Hingga Terungkap Perbuatan Bejatnya
Hebatnya Janda Cantik Ini, Punya Ilmu Perdayai Investor Rp 1.5 Miliar & Mulus Gelapkan 62 Mobil
Sebagaimana yang diketahui, pada tanggal 20 Oktober mendatang, akan dilaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.
"Ditanggal 20 oktober ini adalah tahapan akhir pemilihan umum presiden, makanya kita harus tetap solid," kata Irjen Laupe.
Untuk itu lanjut Irjen Laupe, diminta agar semua unsur yang tergabung dalam apel skala besar ini bisa sukseskan pelantikan.
"Terkait adanya unjuk rasa massa berskala besar nanti, diharapkan agar tetap menjaga sinergitas dilapangan," jelas Irjen Laupe.
Tunggakan Peserta BPJS Kota Makassar Capai Rp 120 Miliar
Ayah di Enrekang Tega Gauli Anak Tirinya, Begini Kronologi Hingga Terungkap Perbuatan Bejatnya
Hebatnya Janda Cantik Ini, Punya Ilmu Perdayai Investor Rp 1.5 Miliar & Mulus Gelapkan 62 Mobil
Pantauan tribun, pasukan gabungan yang tergabung dalam apel skala besar ini, ada TNI dari satuan Pomdam, dan Raider 700.
Sementara Polri, ada Resmob, Intelkam, Dokpol, Reskrim, Sat Brimob, Lantas, Dit Sabhara, Propam, Binmas, dan lainnya.
Sedangkan pihak Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP). Dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Pemprov Sulsel.
Rencananya, pasukan gabunhan ini mulai melakukan patroli di Makassar hingga 20 Oktober saat pelantikan Presiden RI. (*)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Kabinda Sulbar Minta Seluruh Elemen Masyarakat Jaga Keamanan Daerah Jelang Pelantikan Presiden
Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Susetyo, mengecam aksi, paham Radikal, maupun terorisme di Sulbar.
Menurutnya, paham radikal dan aksi-aksi anarkis hanya akan memberikan dampak negatif, seperti menghadirkan kebencian ataupun kerusakan.
Untuk itu, Ia mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan dan menjaga keamanan daerah cara menolak segala bentuk anarkis dan terorisme.
Sosok Fajar Bustomi, Sukses dengan Film Dilan, Kini Sutradarai Film dari Novel Terlaris Mariposa
Sulli Eks f(x) Tak Sendiri, Ini 6 Idol KPop yang Tewas Tragis karena Bunuh Diri, Depresi Jadi Momok
VIDEO: Preview Pertandingan Pekan ke-23 Liga 1 Persija vs Semen Padang
Sosok Fajar Bustomi, Sukses dengan Film Dilan, Kini Sutradarai Film dari Novel Terlaris Mariposa
Sulli Eks f(x) Tak Sendiri, Ini 6 Idol KPop yang Tewas Tragis karena Bunuh Diri, Depresi Jadi Momok
VIDEO: Preview Pertandingan Pekan ke-23 Liga 1 Persija vs Semen Padang
Susetyo juga meminta seluruh masyarakat Sulbar mendukung pelantikan presiden 20 Oktober mendatang.
"Ayo Sukseskan pelatikan presiden demi keamana dan ketertiban NKRI", kata Kabinda Susetyo, Senin (14/10)
Kabid Humas Polda Sulbar AKBP Hj Mashura juga berharap agar keamanan negeri ini menjadi tanggung jawab bersama.
"Keamanan negeri harus menjadi tanggung jawab kita bersama dengan menolak segala tindakan anarkis, menolak paham radikal, dan mendukung pelantikan presiden dengan menciptakan situasi kondusif", kata Mashura.
