KPU Minta Rp 34 M, Pembahasan NPHD Pilkada Maros Berjalan Alot, Ini Masalahnya
Hal itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Maros.
Penulis: Amiruddin | Editor: Ansar
lihat foto
Menurutnya, selama ini belum dilaksanakan penandatanganan NPHD, karena belum ada kesepakatan.
"Kita belum sepakat nilainya, awalnya mereka minta Rp 34 miliar, lalu dilaksanakan rasionalisasi anggaran," ujar Hatta Rahman.
Padahal, dibanding daerah lainnya, hanya membutuhkan anggaran Rp 30 miliar sampai Rp 31 miliar.
Kajari Luwu Baru Erni Veronika Maramba Target Luwu Bebas Korupsi
VIDEO: Polres Barru Ringkus Lima Tersangka Pengedar Obat Daftar G dan Pengguna Ganja
Penyebab Kematian Sulli Diduga Bunuh Diri Seperti Jonghyun SHINee, Jang Ja Yeon, dan 4 Kpop Idol Ini
"Jangan sampai kita dikira ada markup. Makanya saya minta dirasionalisasi dululah," ujarnya.
Hatta berharap anggaran Rp 31,1 miliar yang dikucurkan, dapat digunakan untuk Pilkada Maros dengan sebaik-baiknya.
Sekadar diketahui, Pilkada Maros akan dihelat pada September tahun depan.
Pilkada dihelat, seiring bakal berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wabup Maros, Hatta Rahman dan Harmil Mattotorang.
Sejumlah figur yang mencuat bakal bertarung di Pilkada Maros, seperti Chaidir Syam (Wakil Ketua DPRD Maros), Ilham Nadjamuddin (birokrat), Suhartina Bohari (politisi), Devo Khaddafi (birokrat), dan balon lainnya.
Laporan Wartawan Tribun Timur, @amir_eksepsi
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
