VIDEO: GMNI Unjuk Rasa di Kantor DPRD Mamuju

Pengunjuk rasa menyoroti dinamika dunia pendidikan di Kabupaten Mamuju yang dinilai tak sesuai dengan harapan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju unjuk rasa di kantor DPRD Mamuju Jl Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Sulbar, Kamis (10/10/2019).

Pengunjuk rasa menyoroti dinamika dunia pendidikan di Kabupaten Mamuju yang dinilai tak sesuai dengan harapan.

Ingin Saingi Juventus, Inter Milan Incar Gelandang Manchester United Nemanja Matic

llmu Politik UIN Alauddin Gelar Workshop Penelitian

Gelar Workshop di Mamuju, Dewan Pers Bahas Peliputan Pasca Pemilu 2019

Cegah Pembalakan Liar, Petugas Gabungan Lakukan Patroli Hutan Lindung Madokko Tator

Macet di Poros Sudiang, Wagub Sulsel Turun dari Mobilnya Atur Lalu Lintas

Panataun Tribun-Timur.com, pengunjuk rasa membawa sejumlah atribut organisasi dan spanduk serta peraka berisi tuntutan mereka.

Aksi demonstrasi yang berjatuk GMNI Menggugat "Wujudkan Pendidikan yang Berkualitas" dipimpin koordinator lapangan Fatir dan Ketua GMNI Mamuju Esa Hermansyah.

Fatir mengatakan pendidikan merupakan masa depan bangsa. Dengan merawat pendidikan sama dengan merawar masa depan bangsa.

"Jika kita ingin hidup sejahtera dan maju di hari esok, maka hari ini harus memperbaikin kondisi pendidikan kita,"kata Fatir dalam orasinya.

Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Mamuju untuk pemerataan infrastruktur pendidikan yang berkualitas sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945.

"Lahirkan perda pendidikan muatan lokal, untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Mamuju,"ujarnya.

Dalam selebaran pernyataan sikap setidaknya ada 8 poin tuntutan GMNI Cabang Mamuju yang di suarakan di depan kantor DPRD.

Diantaranya; mendesak Penda melaksanakan amanat UUD 1945 yaitu mencerdasakab kehidupan bangsa, laksanakan UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 17 tentang rasio guru secara adil dan merata.

GMNI Mamuju unjuk rasa di depan kantor DPRD Mamuju
GMNI Mamuju unjuk rasa di depan kantor DPRD Mamuju (Nurhadi/tribunsulbar.com)

Pemerataan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, realisasikan alokasi APBD 20 persen untuk pendidikan sesuai amanat UU, lahirkan perda tentang muatan lokal.

Dorong pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan, stok kriminalisasi dunia pendidikan dan tingkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik.(tribun-timur.com).

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:


Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Penulis: Nurhadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved