Sanksi Baru Buat Penunggak BPJS Kesehatan

Secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan publik, seperti perpanjangan SIM, pembuatan p

HANDOVER
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris kala mendampingi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh berkunjung ke Kantor BPJSkes Cabang Jakarta Selatan memantau proses pendaftaran peserta JKN-KIS menggunakan card reader KTP-El, Jumat (5/1). 

TRIBUN TIMUR.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali akan menyiapkan aturan baru kepada warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatannya.

Secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan publik, seperti perpanjangan SIM, pembuatan paspor, dan IMB.

Wanita Bertato dan Telanjang Ditemukan Meninggal di Kamar Hotel, Motif?

VIDEO; Kebakaran di Tanasitolo Wajo

Program PATEN Kelurahan Salomenraleng Mudahkan Warga Berduka

VIDEO: Api Lalap Tempat Pembuatan Batu Bata di Tanasitolo Wajo

Mentan Amran Sulaiman Terancam, Prabowo Subianto Minta Jatah Kursi Menteri Pertanian ke Jokowi

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pemberlakuan sanksi layanan publik itu untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

"Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada, tapi hanya tekstual tanpa eksekusi karena itu bukan wewenangnya BPJS," kata Fachmi di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Melalui regulasi instruksi presiden ini, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain.

Maka, apabila ada seseorang yang ingin mengakses layanan publik, seperti memperpanjang SIM tapi masih menunggak iuran, sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut.

Sanksi layanan publik tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Regulasi itu mengatur mengenai sanksi tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bila menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan.

Namun, Fachmi menyampaikan bahwa tidak ada satu pun sanksi tersebut yang pernah dilaksanakan karena institusi terkait yang memiliki wewenang.

BPJS Kesehatan: Menaikkan Iuran Jadi Solusi Agar Tidak Defisit Lagi, Peserta Capai 222 Juta Jiwa
BPJS Kesehatan: Menaikkan Iuran Jadi Solusi Agar Tidak Defisit Lagi, Peserta Capai 222 Juta Jiwa (Tribunnews.com)

Hasilnya, tingkat kolektabilitas iuran peserta mandiri atau PBPU yang berjumlah 32 juta jiwa hanya sekitar 50 persen.

Halaman
12
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved