Perusda Sulsel Tanggapi 744 Randis yang 'Hilang' Hingga Tawarkan Konsep Sewa

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Plt Dirut Perusda Sulsel Taufik Fachrudin, menanggapi terkait berita terkait 744 kendaraan Pemprov Sulsel yang tidak diketahui keberadaannya.

Menurutnya, konsep yang ada saat ini di Pemprov Sulsel sudah saatnya diubah, dengan konsep yang berbeda.

Saat ini, idealnya kata Taufik, kendaraan dinas itu sedianya harus disewa, sehingga bisa mengirit anggaran.

Alasannya, tak ada lagi biaya pemeliharaan, sehingga pemerintah hanya mengalokasikan anggaran operasional bahan bakar kendaraan saja.

Buron Setelah Curi Baterai Menara di Wajo, Pemuda Asal Sidrap Dibekuk

Selalu Bela Jokowi, Denny Siregar Dianggap Buzzer Bayaran Istana, Benarkah? Ini Profilnya

Kronologi Warga Soppeng Terlindas Truk Hingga Tewas di Pitumpanua Wajo

"Dengan konsep kami, kendaraan dinas tidak akan hilang lagi," katanya Selasa 8/10/2019).

Mengenai konsep tersebut, Perusda Sulsel bersama Pemprov Sulsel sedang menjajaki sewa Randis untuk Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemprov Sulsel.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Perusahaan Daerah (Perusda) Sulsel, bakal mengadakan kendaraan dinas baru bagi jajaran pejabat eselon II dan III.

Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Dinas, Kepala Biro, Kepala Bidang, dan Kepala Bagian dan Kepala UPT.

Ada dua jenis kendaraan yang akan diadakan Pemprov Sulsel yaitu Toyota Kijang Innova Venturer untuk eselon II, dan Toyota Avanza Veloz.

Menurutnya pengadaan kendaraan dinas baru ini tidak seperti biasanya, kali ini kendaraan dinas Pemprov Sulsel justeru di sewa melalui pihak ketiga.

Kalla Toyota dipercaya sebagai mitra Pemprov Sulsel untuk mengadakan randis tersebut.

Buron Setelah Curi Baterai Menara di Wajo, Pemuda Asal Sidrap Dibekuk

Selalu Bela Jokowi, Denny Siregar Dianggap Buzzer Bayaran Istana, Benarkah? Ini Profilnya

Kronologi Warga Soppeng Terlindas Truk Hingga Tewas di Pitumpanua Wajo

Taufik menjelaskan, ada nilai positif jika kendaraan dinas operasional pejabat ini disewa. Selain mengirit biaya pemeliharaan, juga tejaga akan kualitas armadanya.

Tak hanya itu, randis ini juga tak masuk dalam asset Pemprov Sulsel, sehingga beban pajak kendaraan tidak dibebankan ke Pemprov.

"Jadi begini, dengan sistem sewa ini, para pejabat hanya memakai dan beli bahan bakar saja," katanya.

"Tidak ada lagi anggaran pemeliharaan, sehingga ini bisa mengirit alokasi dana pemeliharaan untuk randis pejabat," ujar Taufik,

Sebelumnya diberitakan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel melalui Samsat Makassar II, mencatat sebanyak 744 kendaraan dinas atau plat merah tidak diketahui keberadaannya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala UPT Samsat Makassar II, Gita Ikayani, usai menggelar rapat terbatas bersama Sekprov Sulsel beserta pimpinan OPD terkait, di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (7/10/2019) kemarin.

Buron Setelah Curi Baterai Menara di Wajo, Pemuda Asal Sidrap Dibekuk

Selalu Bela Jokowi, Denny Siregar Dianggap Buzzer Bayaran Istana, Benarkah? Ini Profilnya

Kronologi Warga Soppeng Terlindas Truk Hingga Tewas di Pitumpanua Wajo

"Kita belum rincika berapa kendaraan roda dua (motor) dan berapa roda empat (mobil), ini kami baru mau rincikan," kata dia.

"Adapun total kendaraan yang belum diketahui keberadaannya sebanyak 744 unit motor dan mobil," katanya.

Kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya ini, memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 460 juta.

Ia menjelaskan, kendaraan ini ada beberapa kendaraan yang sudah jadi rongsokan, bahkan hilang tanpa fisik kendaraan.

Tunggakan Randis ini kata Gita, lebih kecil dibandingkan awal tahun 2019. Dimana randis di Pemprov Sulsel memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 2.2 miliar.

Adapun total kendaraan yang masuk dalam daftar wajib pajak sendiri itu sebanyak 4264 unit. (*)

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: