Isu Gerindra Masuk Kabinet Jokowi, Puan Maharani PDIP: Setuju Nggak Setuju Kita Liat Saja
Isu Gerindra Masuk Kabinet Jokowi, Puan Maharani PDIP: Setuju Nggak Setuju Kita Liat Saja
Isu Gerindra Masuk Kabinet Jokowi, Puan Maharani PDIP: Setuju Nggak Setuju Kita Liat Saja
TRIBUN-TIMUR.COM,- Tinggal menghitung hari pelantikan Jokowi untuk periode keduanya.
Publikpun masih bertanya-tanya siapa bakal menteri Jokowi di periode kedua ini.
Rekam Jejak Bupati Lampung Utara yang di OTT KPK, Muda, Kaya & Anak Mantan Bupati
Kenapa Rocky Gerung Sering Kritik Jokowi? Jawabannya Saat Ditanya Apa Pernah Kritisi SBY & AHY
Rumah Tangga Raffi Ahmad Nagita Diisukan Retak, Nia Ramadhani Terseret Bukan Karena Ayu Ting Ting
Sejumlah nama sudah menguat.
Bahkan partai koalisi Jokowi secara terang-terangan meminta jatah kursi menteri.
Salah satu yang paling militan yaitu PDIP.
Tak tanggung-tanggung Mewagawati bahkan meminta yang terbanyak dari partai koalisi lainnya.
Hal itu disamapaikan saat kongres PDIP di Bali beberapa bulan lalu.
Lalu siapa sebenarnya yang akan jadi menteri Jokowi?
Lalu bagaimana respon PDIP saat merebak isu Gerindra akan mendapat jatah kursi menteri?
Presiden Joko Widodo disebut belum mengajak PDI Perjuangan berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II.
Demikian diungkapkan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P Puan Maharani ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Rekam Jejak Bupati Lampung Utara yang di OTT KPK, Muda, Kaya & Anak Mantan Bupati
Kenapa Rocky Gerung Sering Kritik Jokowi? Jawabannya Saat Ditanya Apa Pernah Kritisi SBY & AHY
Rumah Tangga Raffi Ahmad Nagita Diisukan Retak, Nia Ramadhani Terseret Bukan Karena Ayu Ting Ting
"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ngajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan.
Puan menekankan, keputusan kader Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri.
Melainkan harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya.