744 Kendaraan Dinas Pemprov Sulsel Hilang

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel melalui Samsat Makassar II, mencatat sebanyak 744 kendaraan dinas atau plat merah tidak diketahui keberadaannya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala UPT Samsat Makassar II, Gita Ikayani, usai menggelar rapat terbatas bersama Sekprov Sulsel beserta pimpinan OPD terkait, di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (7/10/2019).

"Kita belum rincikan berapa kendaraan roda dua (motor) dan berapa roda empat (mobil), ini kami baru mau rincikan. Adapun total kendaraan yang belum diketahui keberadaannya sebanyak 744 unit motor dan mobil," katanya.

Baca: Kronologi Penarik Becak Sesak Napas karena Emosi saat Pergoki Istri Selingkuh dengan Pria Bermobil

Kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya ini, memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 460 juta.

Ia menjelaskan, kendaraan ini ada beberapa kendaraan yang sudah jadi rongsokan, bahkan hilang tanpa fisik kendaraan.

Tunggakan randis ini kata Gita, lebih kecil dibandingkan awal tahun 2019. Dimana randis di Pemprov Sulsel memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 2,2 miliar.

Baca: Ingin Lebih Dekat dengan Milenial Makassar, Kalla Group Gelar Career Experience Day 2019

Adapun total kendaraan yang masuk dalam daftar wajib pajak sendiri itu sebanyak 4264 unit.

Terpisah, Kepala Biro Aset Sulsel, Nurlina mengatakan bahwa pihaknya berupaya agar kendaraan yang belum diketahui keberadaannya ini segera ditelusuri oleh tim yang akan dibentuk.

Menurutnya, kendaraan dinas yang ada di Pemprov Sulsel hanya sebagian yang ditangani oleh Biro Aset, selebihnya ditangani sendiri oleh OPD masing-masing.

Baca: Clubeighties Masih Eksis dan Tampil di Synchronize Fest 2019, Ini Profilnya

"Kita berupaya agar tim yang dibentuk bisa menemukan kendaraan yang masuk dalam daftar pencarian ini," katanya.

Ia menambahkan adapun kendaraan yang rusak berat, pihaknya akan menganggarkan untuk membayar tunggakan Randis tersebut.

Kendaraan Dinas Pemprov Sulsel Menunggak Pajak Rp 800 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Sebanyak 3.309 unit kendaraan dinas (randis) Pemprov Sulsel menunggak pajak. Nilainya Rp 800.502.022.

Kepala UPT Samsat Makassar II, Gita Ikayani, mengatakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) paling banyak menunggak pajak randis adalah Biro Pengelolaan Barang dan Aset, yakni Rp 480 juta, sedangkan OPD paling kecil tunggakannya adalah BKD sebesar Rp 400 ribu.

Baca: 3 Hari Gelar Operasi Patuh, Samsat Sidrap Raup Rp 46 Juta PKB

Baca: Viral, Kedua Pengantin Tak Hadir di Hari H Pernikahan, Orangtua Mempelai Gantikan Duduk di Pelaminan

Baca: Eks Satgas Prabowo-Sandi Deklarasi Dukung Adnan Purichta di Pilkada Gowa 2020

OPD yang masih menunggak didesak agar segera menyelesaikan tunggakan.

Gita mengatakan, data tunggakan tersebut berdasarkan hasil rekonsiliasi tunggakan pajak.

Langkah ini juga menjadi bagian rekomendasi Korsupgah KPK untuk menertibkan aset dan mengoptimalkan pajak kendaraan di pemprov.

Meski sudah ada beberapa OPD yang membayar tunggakan, namun jumlah tunggakan dinilai masih besar.

Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan UPT Pendapatan Makassar II, M Doddy Rahmat mengatakan OPD menunggak pajak karena berbagai alasan.

Misalnya, sudah lama tidak beroperasi karena dalam keadaan rusak, namun masih tercatat sebagai aset. Selain itu, adapula yang hilang kelengkapan administrasi kendaraannya sehingga belum bisa melakukan pembayaran pajak.

Baca: Emak-emak Smanli 93 Makassar Ngumpul dan Kulineran di CFD

Baca: Ini Spesifikasi Lengkap Honor Play 3, Ponsel Gaming Murah dengan Harga Rp 2 Jutaan, Intip Videonya

Ajudan mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini berharap, OPD bisa segera menyelesaikan tunggakan pajak randisnya.

Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Pemprov Sulsel, Nurlina enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi tribun.

Minimalisir Calo, Samsat Parepare Buka Tiga Loket Pembayaran

Antisipasi terjadinya penggunaan jasanya untuk menguruskan (calo) pajak motor atau mobil, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Parepare membuka tiga loket pembayaran pajak.

Ketiga loket pembayaran tersebut yaitu, gerai Samsat yang berada di Pasar Lakessi, Samsat Keliling, dan di Kantor Samsat.

Kantor Samsat Kota Parepare berlokasikan di Jl Jenderal Sudirman No 95, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulsel.

Mengenai hal ini, Kanit Regident Satuan Lantas Polres Parepare, Ipda Syarifuddin mengatakan, kami senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, disetiap pengurusan pajak maupun surat-surat kendaraan yang lain.

"Kami terus tingkatkan pelayanan dengan berlandaskan kinerja pelayanan prima," kata Syarif kepada TribunParepare.com, Jum'at (16/8/2019) siang.

Lanjutnya, hal ini di buktikan dengan kinerja maksimal para personil Polres Parepare melalui Satuan Lalu Lintas dan staf di Samsat Parepare.

"Kami menghimbau kepada wajib pajak, agar percaya diri dalam mengurus surat kendaraan, atau membayar pajak motor, dengan cara datang langsung ke loket-loket yang telah disediakan, dan tidak menggunakan jasa calo," harap Syarif.

"Dikarnakan jikalau menggunakan jasa calo, justru merugikan masyarakat sendiri," paparnya.

Lebih lanjut Ipda Syarif menjelaskan, kami juga ingin Kota Parepare menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani.

"Polres Parepare mencanangkan zona integritas, demi terwujudnya daerah bebas korupsi dan bersih dalam melayani," tutup Ipda Syarifuddin.

3 Hari Gelar Operasi Patuh, Samsat Sidrap Raup Rp 46 Juta PKB

TRIBUN-SIDRAP.COM, SIDRAP - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel melalui UPT Samsat Sidrap, 3 hari berturut-turut menggelar penertiban kendaraan bermotor yang berlangsungsung di sejumlah titik di daerah Sidrap.

Penertiban ini bekerja sama antara Bapenda, Satuan Lalulintas Polres Sidrap, dan Jasaraharja.

Terkait hal ini, Kepala UPT Pendapatan Wilayah Samsat Sidrap, Yarham Yasmin, mengatakan operasi patuh pajak kendaraan ini, berlangsung selama tiga hari.

"Oprasi ini, digelar selama tiga hari, mulai 22-24 Agustus 2019," kata Yarham kepada TribunSidrap.com, Sabtu, (24/8/2019) siang.

"Ini digelar, untuk menjaring pelanggaran administrasi, atau tunggakan pajak," paparnya.

Lanjutnya, hasil dari oprasi patuh ini, ada 69 unit kendaraan yang terjaring.

Yaitu, 37 unit roda dua, 32 unit roda empat, dan 70 unit kendaraan yang terkena tilang polisi, karena tidak memiliki kelengkapan administrasi kendaraan.

"Sementara, untuk total penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terbayar pada operasi ini, sejumlah Rp 46.496.095," beber Yarham Yasmin.

"Penerimaan ini, diperoleh dari 39 unit kendaraan yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di tempat operasi," tutupnya.

Laporan wartawan TribunSidrap.com, Darullah, @uull_darullah

Baca: Baru Terkuak Ternyata Raffi Ahmad Pernah Naksir Desy Ratnasari Selain Yuni Shara, Ini Bukti-buktinya

Baca: V Wanita di Video Viral Vina Garut Zina Demi Keluarga hingga Penyakit Mematikan Diderita A Eks Suami

Baca: Mahasiswi Lia Yulrifa Tewas Tergantung Jelang Hari Pernikahan, Baca Isi Suratnya, Siapa Hendra?

Baca: Kecanduan Mobile Legends, Bocah Datangi Rumah Janda Muda dan Lakukan Perzinahan

Baca: Pejabat Negara dan Eks Kepala Daerah Dirazia saat Ngamar dengan Wanita Muda, Cek 7 Faktanya

Baca: Bagaimana Ular Weling Bunuh Iskandar Sekuriti Perumahan Mewah? Berikut Kronologi Kejadian

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Tanggapi Rekomendasi Hak Angket, Kopel: Di Luar Hasil Paripurna Itu Abal abal

Baca: Gerakan Literasi dan Pramuka Menyatu di Lapas Maros

Baca: Kenalkan Yohanes Korang, Satu-satunya Pengrajin Tulang Kerbau di Toraja

Baca: Pekerjaan Baru Putra Almarhum Uje, Abidzar Al Ghifari, Bareng Verrel Bramasta dan Febby Rastanty

Baca: Ketakutan Darije Terbukti, Yudo Penentu Kemenangan PSS Sleman

Baca: Nasib Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wakilnya Setelah Rekomendasi Hak Angket Diterima DPRD

Pemprov Sulsel Kembali Akan Lelang 220 Kendaraan Dinas

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan inventarisir asset yang dinilai tak layak lagi dipertahankan sebagai bentuk efesiensi anggaran. 

Salah satunya adalah menginventarisir kendaraan dinas yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dilelang.

Hasil inventarisir itu, tercatat 70 roda empat, dan 150 roda dua yang dinyatakan layak dilelang.

"Jadi hasilnya ada 70 roda empat dan 150 motor atau roda dua," kata Kabir Asset Pemprov Sulsel, Hj Nurlina, Senin (14/1/2019).

Baca: Pemerintah Gerak Cepat Antisipasi Anjloknya Harga Cabai

Baca: VIDEO: Haidar Madjid dan HM Squad Silaturahmi di Kantor Tribun Timur

Baca: VIDEO: Dengarkan Lelaki Ini Menyanyi, Seluruh Penonton di Pasar Segar Tepuk Tangan

Baca: Malam Ini, Luwu Raya Bakal Hujan Deras, Angin Kencang Disertai Petir

Baca: VIDEO: Guru SMA Negeri 1 Wajo Ajak Pengurus Osis Study Tour dan Liburan di Makassar

Inventarisir asset ini kata Hj Nurlina melibatkan Inspektorat Sulsel dan tim peguji kelayakan kendaraan.

Mengacu Perda no 3 tahun 2017, setiap kendaraan yang bisa di lelang itu yakni dengan syarat usia 7 tahun.

Ia melanjutkan untuk lelang kendaraan, pihaknya menyerahkan kepada Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan.

"Kita akan serahkan ke JKN, nanti mereka yang lelang," katanya.

Gubernur Sulsel Larang Pejabat Mudik Pakai Kendaraan Dinas

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Bagi pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulsel yang difasilitasi kendaraan dinas (Randis) rupanya tak bisa menikmati Randisnya untuk mudik lebaran.

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menegaskan agae seluruh kendaraan dinas milik Pemprov Sulsel tidak dimanfaatkan ASN untuk mudik lebaran.

Alasannya, ini sesuai dengan perintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin.

Bukan hanya Menpan RB, larangan untuk menggunakan fasilitas negara, termasuk randis untuk mudik, juga diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, Randis yang sehari-hari dipakai oleh ASN bisa diamankan dikediaman ASN itu sendiri.

"Yah tetap kita hindarkan, tidak boleh menggunakan randis karena itu sudah menjadi ketentuan dan himbauan oleh KPK tidak menggunakan randis," kata Nurdin Abdullah , Minggu (2/6/2019)

"Disimpan dirumah aja. Nanti disimpan di kantor hilang (kendaraannya) orang, kalau hilang dirumahnya dia tanggung jawab sendiri," tambahnya.

Terpisah, Sekretaris provinsi (sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, menjelaskan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan pada ASN yang menggunakan randis untuk mudik, yakni sesua peraturan pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

"Mungkin masuk Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil Negara. Karena itu kan sudah sesuai dalam KPK, sehingga nanti sanksi ringan, sanksi menengah. Setalah itu, sehingga ada himbauan ASN, Sebenarnya gubernur bukan menghimbau, tapi aturan KPK itu untuk menghimbau kita," ujar mantan Direktur Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI ini. (sal)

 Laporan wartawan tribun-timur, Saldy