Nurdin Abdullah Temui Anggota DPR dan DPD RI Asal Sulsel di Jakarta, Bahas Apa?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah menghadiri ramah tamah anggota DPR RI dari Sulsel di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Ini pertemuan pertama Nurdin Abdullah dengan anggota DPR RI dan DPD RI periode 2019-2024 dari Sulawesi Selatan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi, Abdul Hayat Gani menemani Nurdin Abdullah.

Baca: Artis Elly Sugigi Meriahkan Beauty Class Mandiri Vaganza

Hadir anggota DPR RI dari Sulsel yakni Muhammad Aras (PPP) Hasnah Syam (Nasdem), Muhammad Fauzi (Partai Golkar), Yuliani Paris (PAN), Ashabul Kahfi (PAN).

Selain itu, ada juga Andi Akmal Pasluddin (PKS) dan Eva Stevany Rataba.

Muhammad Aras mengatakan, ramah tamah dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan silaturahmi sehabis pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024.

Baca: Polres Maros Salurkan Bantuan Semen untuk Masjid di Tompobulu

"Acara silaturrahim seperti ini saya sangat apresiasi dan acaranya ngobrol- ngobrol santai dan cerita-cerita waktu sosialisasi di dapil," kata Ketua DPW PPP Sulsel ini.

Selanjutnya, Aras meminta ada sinergi antara anggota DPR RI-DPD RI dari Sulsel.

"Saya kira pertemuan ini, kita akan lakukan secara intensif. Pak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan jangan ragu untuk komunikasi terkait pembangunan di Sulsel," kata Muhammad Aras.

Baca: Merry Asisten Raffi Ahmad Nagita Tak Kunjung Bilang Balik Lagi Rupanya Minta Diberi Barang Mahal Ini

Terpisah, Direktur Eksekutif Jenggala Center, Dr Syamsuddin Radjab SH MH memberikan masukan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk saling sinergi.

Bahkan, dia meminta Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah untuk mengumpulkan para legislator DPR RI dan empat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebelum pelantikan, September 2019 mendatang.

Tujuannya, supaya arah pembangunan Sulawesi Selatan terarah ke depan.

"Kami meminta kepada Gubernur mesti bersinergi dengan anggota DPR RI dan 4 DPD," kata Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) ini, Minggu (16/6/2019) pagi.b

Ia mengatakan, Nurdin Abdullah sebaiknya memaparkan visi dan misi di depan para anggota DPR RI dan DPD RI ini.

"Misalnya yah, Pak Gubernur dalam program yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah) butuh anggaran besar dan itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, maka anggota DPR RI dapat segera mengkomunikasikan ke eksekutif, karena mereka punya hak budgeting," kata Ollenk, sapaan akrabnya.

Ia mengatakan, ketika gubernur Sulsel mampu merangkul dan bekerja sama secara baik maka, pembangunan Sulsel bakal cepat.

"Harus bekerja bersama untuk membangun Sulsel. Berpartisipasi membantu pembangunan Sulsel sesuai dengan komisi dan dapilnya," katanya.

Ollenk meminta kepada Nurdin Abdullah untuk bekerja sama secara berkala.

"Mungkin pertemuan bisa setiap enam bulan sekali, hal ini penting untuk mempercepat akselerasi pembangunan fisik dan sumber daya manusia di Sulsel," katanya.

Ketika, lanjut Ollenk, tak ada sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Legislator DPR RI maka, pembangunan jadi tak terarah.

"Bahkan, berakhir dengan saling klaim keberhasilan pembangunan," katanya.

Baca: Aktifis Mahasiswa dan Pemuda Mamuju Soroti Rencana Pembangunan Manakarra Tower

Menurut Ollenk, pada era pasar bebas saat ini, maka sinergitas antara lembaga baik dari pemerintah pusat, parlemen, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah kabupaten dan kota menjadi hal mutlak.

"Ketika tak ada maka jangan harap pembangunan bakal maju, justru tak terarah," katanya.

"Saya harus ingatkan ini supaya tata negara kita tertata dengan baik, karena tugas ilmuwan, seperti saya ini mengingatkan kepada pemerintah."

Baca: Bantu Korban Rusuh Wamena, Bupati Tator Sumbang Sepatu Sekolah, Segini Jumlahnya

Warga Keluhkan Layanan Kelurahan Lalolang Barru, Lurah Ramai-ramai Hadiri Pelantikan DPR RI?

TRIBUN BARRU.COM, TANETE RILAU - Seorang warga Maros, Amir mengeluhkan kinerja dan pelayanan Kelurahan Laloang dan Pekkae, Kecamatan Tane Rilau, Kabupaten Barru.

Pasalnya, dua hari berturut-turut Amir ke Barru untuk mendampingi keluarganya, mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)nya.

Namun tidak pernah menemui Lurah. Staf beralasan, lagi menghadiri pelantikan anggota DPR RI, di Jakarta.

"Jadi sejak tanggal 1 kemarin, kami datang di kantor Lurah Lalolang dan Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, untuk memprtaakan PBBnya," kata Amir, Kamis (3/10/2019).

VIDEO : Patarai Amir Dilantik Jadi Ketua DPRD Maros, Chaidir Syam dan Fatmawati sebagai Wakil Ketua

Rapat Paripurna DPRD Sulsel Diwarnai Interupsi, Nimatullah Minta Pimpinan Sementara Konsisten

Nurdin Abdullah dan SYL Pamer Kemesraan di Kediaman Almarhum HZB Palaguna

"Namun lurah tidak ada. Katanya berangkat ke Jakarta. Dan itu informasi dari staf," lanjut Amir.

Berdasarkan, penyampaian staf yang ogah disebutkan namanya, hampir semua kepala desa dan lurah, serta camat ke Jakarta.

"Semua mengikuti pelantikan DPR RI. Pelayanan lumpuh sejak tanggal 1 sampai 2 kemarin," katanya.

Amir ke Barru menggunakan anggaran ratusan ribu. Namun hasil pengurusan tidak ada.

Seharusnya, pejabat tetap melakukan pelayanan dan berada di Barru. Bukan malah ramai-ramai ke Jakarta.

"Kalau begitu, kami yang dirugikan. Kami jauh-jauh ke Barru. Tapi hasilnya mengecewakan," kata dia.

Sementara itu, Lurah Lalolang, Munarti, saat dikonfirmasi membantah keluhan warga tersebut.

VIDEO : Patarai Amir Dilantik Jadi Ketua DPRD Maros, Chaidir Syam dan Fatmawati sebagai Wakil Ketua

Rapat Paripurna DPRD Sulsel Diwarnai Interupsi, Nimatullah Minta Pimpinan Sementara Konsisten

Nurdin Abdullah dan SYL Pamer Kemesraan di Kediaman Almarhum HZB Palaguna

Menurut Munarti, pelayanan di kelurahan Lalolang tetap berjalan normal seperti biasa.

Namun adapun warga yang mengurus PBB, kata Munarti, harusnya koordinasi atau mengurus di kepala lingkungan setempat, bukan di kantor kelurahan.

"Siapa bilang tidak ada pelayanan. Pelayanan di kelurahan kami tetap berjalan," kata Munarti kepada TribunBarru.com, melalui via telepon selularnya.

Terkait kabar kunjungan ke Jakarta dalam rangka menghadiri pelantikan Hasnah Syam di DPR RI, Munarti juga membantah.

Munarti mengaku, sejak 29 September - 2 Oktober 2019, Lurah dan Kepala Desa di Barru sedang menjalankan agenda studi banding di Bandung, Jawa Barat.

"Mulai Minggu sampai Rabu kemarin saya berangkat studi banding di Bandung," ujar Lurah yang baru pekan lalu dilantik itu. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: