Nurdin Abdullah Temui Anggota DPR dan DPD RI Asal Sulsel di Jakarta, Bahas Apa?
Ini pertemuan pertama Nurdin Abdullah dengan anggota DPR RI dan DPD RI periode 2019-2024 dari Sulawesi Selatan.
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah menghadiri ramah tamah anggota DPR RI dari Sulsel di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Ini pertemuan pertama Nurdin Abdullah dengan anggota DPR RI dan DPD RI periode 2019-2024 dari Sulawesi Selatan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi, Abdul Hayat Gani menemani Nurdin Abdullah.
Baca: Artis Elly Sugigi Meriahkan Beauty Class Mandiri Vaganza
Hadir anggota DPR RI dari Sulsel yakni Muhammad Aras (PPP) Hasnah Syam (Nasdem), Muhammad Fauzi (Partai Golkar), Yuliani Paris (PAN), Ashabul Kahfi (PAN).
Selain itu, ada juga Andi Akmal Pasluddin (PKS) dan Eva Stevany Rataba.
Muhammad Aras mengatakan, ramah tamah dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan silaturahmi sehabis pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024.
Baca: Polres Maros Salurkan Bantuan Semen untuk Masjid di Tompobulu
"Acara silaturrahim seperti ini saya sangat apresiasi dan acaranya ngobrol- ngobrol santai dan cerita-cerita waktu sosialisasi di dapil," kata Ketua DPW PPP Sulsel ini.
Selanjutnya, Aras meminta ada sinergi antara anggota DPR RI-DPD RI dari Sulsel.
"Saya kira pertemuan ini, kita akan lakukan secara intensif. Pak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan jangan ragu untuk komunikasi terkait pembangunan di Sulsel," kata Muhammad Aras.
Baca: Merry Asisten Raffi Ahmad Nagita Tak Kunjung Bilang Balik Lagi Rupanya Minta Diberi Barang Mahal Ini
Terpisah, Direktur Eksekutif Jenggala Center, Dr Syamsuddin Radjab SH MH memberikan masukan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk saling sinergi.
Bahkan, dia meminta Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah untuk mengumpulkan para legislator DPR RI dan empat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebelum pelantikan, September 2019 mendatang.
Tujuannya, supaya arah pembangunan Sulawesi Selatan terarah ke depan.
"Kami meminta kepada Gubernur mesti bersinergi dengan anggota DPR RI dan 4 DPD," kata Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) ini, Minggu (16/6/2019) pagi.b
Ia mengatakan, Nurdin Abdullah sebaiknya memaparkan visi dan misi di depan para anggota DPR RI dan DPD RI ini.
"Misalnya yah, Pak Gubernur dalam program yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah) butuh anggaran besar dan itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, maka anggota DPR RI dapat segera mengkomunikasikan ke eksekutif, karena mereka punya hak budgeting," kata Ollenk, sapaan akrabnya.
