BIN: Masih Ada Aksi Massa Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Tujuannya Jatuhkan Pemerintahan Sah

BIN Masih Ada Aksi Massa Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Tujuannya Jatuhkan Pemerintahan Sah

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Badan Intelijen Negara ( BIN) memprediksi masih ada pergerakan massa pada hari-hari jelang pelantikan Joko Widodo-Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Kalau dilihat dari peredaran ajakan (di media sosial), mereka kan ngajak terus tuh, jadi masih," ujar Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, saat wawancara khusus di Kantor Tribunnews.com, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (3/10/2019).

Isu yang dinarasikan juga sama, yakni kektidakpuasan atas kebijakan DPR RI dan pemerintah tentang sejumlah peraturan perundang-undangan.

Baca: Dinas Dukcapil, PP dan KB Kembali Melakukan Pembinaan Ketaatan Keluarga di Makassar

Namun, Wawan menyebut, isu itu hanya akan dijadikan tameng. Tujuan sebenarnya adalah menjatuhkan pemerintahan yang sah.

"Mereka akan terus menambahi (narasi). Aksinya sih bareng-bareng, tapi mumpung ada ini (aksi), ya dia terus melontarkan sesuatu, ajakan-ajakan mengarah ke sana," ujar Wawan.

Meski demikian, BIN memastikan, pergerakan massa itu terpantau penuh. BIN sekaligus berupaya agar meredamnya sehingga tidak menjadi besar.

"Secara prinsip, (aksi massa) under control. Karena kami ini kan juga terus dekati. Kita ini kan saling kenal juga," ujar Wawan.

Baca: Maju di Pilwali Makassar, Dokter Onasis Temui Tokoh Masyarakat Enrekang

"Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Ini semuanya kan hanya kepentingan. Sedikit banyak gesekan, enggak apa-apa. Kita boleh berbeda, bertarung, habis itu rangkul-rangkulan lagi," lanjut dia.

Ia sekaligus memastikan, Polri dan TNI solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

"Yang jelas Panglima dan Kapolri sudah menyatukan tekad menjaga NKRI ini tetap utuh serta agenda yang digulirkan sampai pelantikan (presiden dan wakil presiden) tidak ada hambatan," ujar Wawan. 
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BIN Prediksi Masih Ada Gejolak Massa Jelang Pelantikan Kepala Negara", https://nasional.kompas.com/read/2019/10/03/18323871/bin-prediksi-masih-ada-gejolak-massa-jelang-pelantikan-kepala-negara.

MENTERI Baru Jokowi Diumumkan Usai Pelantikan, 2 Kementerian Baru Diisi Bos Bukalapak & Gojek?

MENTERI Baru Jokowi Diumumkan Usai Pelantikan, 2 Kementerian Baru Diisi Bos Bukalapak & Gojek?

TRIBUN-TIMUR.COM,- Dalam hitungan belasan hari, Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin bakal dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan digelar pada 20 Oktober 2019.

SEBAB Megawati Cueki Surya Paloh, Koalisi PDIP & Nasdem Retak Usai Jokowi Terpilih Lagi?

Seiring pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, akan diikuti hadirnya kabinet baru dengan komposisi berbeda.

Hingga berita ini ditulis, Jokowi-Maruf masih menutup rapat siapa-siapa yang akan menduduki kursi menteri di kabinet baru.

Ditemui ‎usai menghadiri Puncak Perayaan Batik Nasional, Rabu (2/10/2019) di Pura Mangkunegara, Solo, Jawa Tengah, Jokowi masih enggan bicara soal susunan kabinet.

"Dilantik saja belum, nanti kalau sudah pelantikan, baru kita bicara soal kabinet," ujar Jokowi.

Namun demikian, beberapa waktu lalu, Jokowi sudah memberikan bocoran terkait gambaran kabinet baru.

Ada menteri berusia muda, ada kementerian baru, ada menteri yang dipertahankan, ada pula menteri yang keluar dari kabinet dan diberi posisi lain.

Terkini, sejumlah menteri kabinet saat ini mengundurkan diri karena memilih bertugas di DPR.

Berikut update prediksi menteri-menteri di Kabinet Jokowi-Maruf dirangkum Tribunnews.com, Kamis (3/10/2019):

1. Prediksi Menteri-menteri yang Tak Masuk di Kabinet Baru

Sejumlah menteri yang beberapa hari lalu mengundurkan diri dipastikan tak akan masuk dalam kabinet Jokowi-Maruf.

Mereka antaralain mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Puan dipastikan tak lagi menjadi menteri setelah dia terpilih sebagai Ketua DPR.

Yasonna Laoly diperkirakan juga tak akan menjadi menteri karena memilih menjadi anggota DPR.

Sementara Imam Nahrawi dipastikan tak akan berada di kabinet baru karena menjadi tersangka di KPK.

Selain tiga nama itu, beberapa nama menteri lainnya diperkirakan tak masuk masuk dalam kabinet karena berpotensi terkena kasus hukum.

Mereka yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.

2. Prediksi Menteri yang Dipertahankan

Pada Juli 2019 lalu, pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengungkapkan siapa saja sosok menteri di Kabinet Kerja I yang layak dipertahankan.

Ketujuh menteri 'lama' ini, kata Hendri Satrio, dianggap mampu membantu Jokowi merealisasikan janji kampanye untuk periode 2019-2024.

Selain itu, dalam periode kedua menjabatnya, Jokowi ingin ada warisan (legacy) yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan generasi mendatang.

Dari sinilah, menurut dia, akan bisa diprediksi siapa saja menteri yang akan dipertahankan Jokowi untuk jilid II pemerintahannya.

Memang banyak sosok menteri baik dalam kinerjanya, tapi yang akan bisa memberikan warisan yang dapat dikenang oleh masyarakat di kala pemerintahannya ada beberapa.

Ketujuh sosok menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Nama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro juga ada dalam daftar Hendi.

Tiga nama terakhir adalah Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Luar Negeri Retno, Lestari Priansari Marsudi.

3. Dua Kementerian Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah buka-bukaan dalam pertemuan dan makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019) kemarin.

Dikutip dari Warta Kota, Presiden Jokowi menyebut, dirinya akan membentuk dua kementerian baru di kabinet periode keduanya.

Kementerian tambahan itu yakni Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespons itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

Adapun untuk pengumuman lengkap nama-nama yang akan mengisi kabinet barunya, Jokowi mengaku akan melihat momentum yang tepat.

"Kita melihat momentumnya. Mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu. Kita lihatlah, tetapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik, tetapi ini masih tetap kita hitung," kata dia.

4. Ada Kementerian Dilebur

Presiden Jokowi mengakui, nantinya ada perubahan nomenklatur kementerian di kabinet barunya.

Selain ada kementerian baru, ada kementerian lama yang akan dilebur menjadi satu.

"Ada (perubahan nomenklatur). Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru," kata Jokowi selepas menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (14/8/2019) petang, dikutip dari Kompas.com.

Akan tetapi, Jokowi masih belum mau buka-bukaan terkait kementerian yang akan digabung dalam Kabinet Kerja Jilid II.

Dirinya pun meminta kepada publik untuk sabar menunggu dan tidak berspekulasi lebih jauh.

3. Menteri Muda

Pasca-memenangi Pilpres 2019, Jokowi menyatakan sedari awal, bakal ada menteri berusia muda di kabinetnya.

Pada saat mengadakan pertemuan dan makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2019 lalu, Jokowi menyatakan sudah memilih menteri berusia muda untuk masuk ke dalam pemerintahan periode kedua bersama Maruf Amin.

Dikutip dari Kompas.com, calon menteri itu ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun.

"Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ujar Jokowi.

Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum.

Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya. Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.

"Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," katanya.

Mencuat nama Bos Bukalapak dan bos Gojek.

Nadiem Makarim

Nama baru yang muncul dalam bursa calon menteri Jokowi adalah bos Go-Jek, Nadiem Makarim.

Pria berusia 35 tahun itu disebut sebagai kandidat menteri Jokowi lantaran dinilai memberikan pengaruh besar untuk perekonomian bangsa Indonesia.

Berdasarkan riset terbaru Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Go-Jek telah berkontribusi sebesar Rp 9,9 triliun per tahun kepada perekonomian Indonesia.

Kesuksesan Nadiem Makarim mengelola perusahaan menjadi daya tarik tersendiri di mata publik.

Sosoknya juga telah menjadi banyak panutan orang dalam berbisnis.

Selain Nadiem makarim, Bos Bukalapak Achmad Zaky.

Achmad Zaky adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang bergerak di bidang internet.

Ia merupakan pendiri sekaligus CEO dari situs e-commerce Bukalapak, sebuah perusahaan e-commerce Indonesia berbasis marketplace C2C yang berfokus pada pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.

Lahir: 24 Agustus 1986 (usia 33 tahun), Kabupaten Sragen

Kebangsaan: Indonesia

Pendidikan: Institut Teknologi Bandung

Pasangan: Diajeng Lestari (m. 2010)

Anak: Laiqa Anzani

5. Calon Jaksa Agung Tidak Berasal dari Parpol

Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

"Tidak dari partai politik," ujar Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dikutip dari Tribunnews.com.

Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.

Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.

6. Parpol Dapat Jatah 45 Persen

Presiden Joko Widodo menyebut kabinet baru akan diisi oleh 55 persen profesional dan 45 persen kader partai politik.

"Iya 55 persen profesional, 45 persen dari partai," kata Jokowi usai menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (14/8/2019), dikutip dari Kompas.com.

Jokowi menegaskan, semua pihak harus menerima komposisi tersebut. Termasuk ketua umum dan elite parpol.

Meski mendapat jatah yang lebih sedikit dibanding kalangan profesional, namun elite parpol tak boleh menolak.

Sebab, penyusunan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Kamu tahu tidak kabinet itu apa? Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," kata Jokowi saat ditanya wartawan apakah parpol bisa menerima komposisi yang telah ditetapkan.

Adapun untuk pengumuman nama-nama yang akan mengisi kabinet barunya, Jokowi mengaku akan melihat momentum yang tepat.

"Kita melihat momentumnya. Mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu. Kita lihat lah. Tapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti. Sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik. Tapi ini masih tetap kita hitung," kata Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pelantikan Presiden Sebentar Lagi, Ini Gambaran Kabinet Jokowi Periode 2019-2024, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/03/pelantikan-presiden-sebentar-lagi-ini-gambaran-kabinet-jokowi-periode-2019-2024?page=1.