Tertinggi Secara Nasional, Perkawinan Usia Anak di Sulbar Jadi Perhatian KAPAL Perempuan

Direktur Institut KAPAL Perempuan, Misiyah mengatakan, Provinsi Sulawesi Barat berada di urutan tertinggi tingkat nasional.

Tertinggi Secara Nasional, Perkawinan Usia Anak di Sulbar Jadi Perhatian KAPAL Perempuan
nurhadi/tribunmamuju.com
Dialog multipihak Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) dan Institut KAPAL Perempuan di ruangan Angrek Hotel Maleo Town Square Mamuju Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulbar, Selasa (1/10/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Angka perkawinan usia anak masih jadi perhatian di Provinsi Sulawesi Barat.

Direktur Institut KAPAL Perempuan, Misiyah mengatakan, Provinsi Sulawesi Barat berada di urutan tertinggi tingkat nasional.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 menyebutkan di Sulawesi Barat nilai rata-rata perkawinan anak sebesar 37 persen.

Baca: Polres Bone Didemo Mahasiswa, Tuntut Pembunuh Randi

Hal ini diperkuat dengan pendataan keluarga terkait usia kawin pertama di Sulawesi Barat tahun 2017, bahwa untuk perempuan yang menikah dibawah usia 21 tahun mencapai 114.741 orang dan laki-laki yang menikah di bawah usia 25 tahun mencapai 94.567 orang.

Menurut Misiyah, keprihatinan tersebut harusnya menjadi keprihatinan semua pihak, sebab persoalan perkawinan anak bukan persoalan perempuan saja, tapi persoalan hak asasi manusia.

"Hak asasi untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, keluar dari kemiskinan dan berbagai masalah yang terkait mengenai pembangunan manusia,"kata Misiyah pada dialog multipihak rivisi UU Perkawinan untuk Pencapaian SDGs Upaya Mewujukan Keadilan dan Kesetaraan Gender di Sulbar, Selasa (1/10/2019).

Baca: Habibienomics, Perbankan Syariah

Olehnya, pihaknya mendorong kepada semua pihak untuk mengimplementasi revisi Undang-undang Perkawinan dari usai perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun.

"Hal itu penting, sehingga tidak ada lagi pelanggaran terhadap perkawinan di bawah umur,"ujarnya.

Misiyah mengungkapkan, salah satu penyebab tinggi perkawinan anak, adalah tradisi atau norma-norma yang masih menganggap anak perempuan jika tidak segera dinikahkan menjadi aib bagi keluarga.

Baca: Gaji Guru Kontrak Belum Dibayar, DPRD Mamasa Warning Disdikbud

"Menurut saya ini harus dihilangkan, jadi bukan semata-mata ekonomi, karena ekonomi itu justru menjadi dampak setelah anak menikah, dia tidak akan sekolah dan tidak mendapat pekerjaan yang layak, sehingga menjadi orang yang tidak punya pendapatan yang baik, akhirnya terjadi kemiskinan,"pungkasnya.

Halaman
1234
Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved