Tribun Wiki
Muhammad Yunus Yosfiah Orang Pertama Larang Pemutaran Film Pengkhianatan G30S/PKI, Ini Profilnya
Selang empat bulan setelah setelah jatuhnya Soeharto, Departemen Penerangan memutuskan tidak lagi memutar film ini.
Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Ina Maharani
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pada 30 September, merupakan hari dimana film Pengkhianatan G30S/PKI tak lagi ditayangkan di TVRI stasiun televisi milik pemerintah.
Padahal sebelumnya, film tersebut menjadi tontonan wajib seluruh rakyat Indonesia.
Sosok pertama yang melarang pemutaran film tersebut ialah Letnan Jenderal TNI Muhammad Yunus Yosfiah.
Dilansir dari Tribunnews, Yunus adalah Menteri Penerangan di era Pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie.
Baca: Film Pengkhianatan G30S/PK Gambarkan Soeharto Sebagai Superhero, Ini Profil Sutradara Arifin C Noer
Baca: Najwa Shihab Bantah Baru Bertemu Tommy Soeharto, Sebut Serangan Personal, Ini Profil Tommy Soeharto
Yunus mencatatkan diri sebagai orang yang pertama membuat aturan bahwa film Pengkhianatan G30S/PKI tak lagi wajib diputar.
Memang, pada periode kepemimpinan Presiden Soharto, sebuah film legendaris berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI atau lazim dikenal dengan nama Pengkhianatan G30S/PKI wajib diputar di seluruh bioskop dan stasiun televisi Tanah Air.
Film produksi Perum Produksi Film Negara (PPFN) tahun 1984 ini disutradari dan ditulis oleh Arifin C Noer.
Kala itu, ia menghabiskan waktu dua tahun untuk memproduksi film yang menghabiskan anggaran Rp 800 juta tersebut.
Setelah selesai, film berdurasi 3 jam itu lalu ditayangkan dan diputar secara terus menerus menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila selama 13 tahun.
Kemudian, peristiwa reformasi mengubah kembali arah sejarah Bangsa Indonesia.
Selang empat bulan setelah setelah jatuhnya Soeharto, Departemen Penerangan memutuskan tidak lagi memutar film ini.
Arsip pemberitaan Harian Kompas 30 September 1998 menyebutkan, kala itu, Departemen Penerangan beralasan, film ini sudah terlalu sering ditayangkan.
"Karena terlalu sering diputar, filmnya juga sudah kabur," ucap Dirjen RTF Deppen Ishadi SK.
Bahkan Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah berpendapat, pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi.
"Karena itu, tanggal 30 September mendatang TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan Lagi Film Pengkhianatan G30S/PKI," ujar Muhammad Yunus seperti dikutip dari Harian Kompas, 24 September 1998.
