Fraksi Nasdem DPRD Soroti Tujuh OPD di Mamasa, Ini Masalahnya
Tujuh OPD yang disorot diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Penulis: Semuel Mesakaraeng | Editor: Sudirman
lihat foto
Tim yang dibentuk diharapkan dapat memberi solusi yang komprehensif, dan melakukan langkah-langkah agar relokasi pasar lama dapat berjapan degan baik sesuai harapan.
Sementara Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, terkait DAK sebesar Rp 4 Miliar, yang dikelolah oleh Disnakertrans dinilai tidak sesuai lantaran dana tersebut dianggap bergeser dari Dinas PU.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut tidak jelas sebab ketidak jelasan dari awal oleh pihak kementerian teknis apa yang mengalokasikan dana tersebut dalam daftar resmi.
Dengan demikian, pihaknya berharap kejadian itu tidak terulang di Mamasa yang akan datang.
Sementara Dinas PUPR, sebagai OPD yang menjadi lini sektor pembangunan sarana jalan dan jembatan, agar betul-betul memperhatikan pengawasan rerhadap proyek yang sementara berjalan.
Pasalnya, masih terdapar beberapa ruas jalan yang menjadi sorotan masyrakat lantraan kualitas pekerjaan tidk sesuai ketentuan teknis.
Dinas Perikanan, mendapatkan sorotan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari balai benih ikan mengalami penurunan yang sangat signifikan.
Penyebabnya karena BBI Tamalantik yang menjadi penyumbang PAD masih dalam sengketa.
Dengan demikian, Fraksi Partai Nasdem berharap agar pemerintah daerah lebih memaksimalkan pengawalan dalam proses hukum yang masih berlangsung.
Sementara Bupati Mamasa H Ramlan Badawi mengatakan, terhadap semua masukan dan koreksi dari semua anggota dewan, kiranya dapat menjadi perbaikan bagi OPD.
"Hal itu, untuk kemajuan rakyat Kabupate Mamasa yang kita cintai," ungkap Ramlan Selasa (1/10/2019).
Laporan wartawan @sammy_rexta
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
