Fraksi Nasdem DPRD Soroti Tujuh OPD di Mamasa, Ini Masalahnya

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menyoroti sejumlah Organisaai Perangkat Daerah (OPD).

Sorotan itu disampaikan anggota Fraksi Nasdem Elisabeth, pada agenda paripurna penyampaian pendapat akhir tentang Ranperda APBD Perubahan tahun 2019, Senin (30/9/2019) siang.

Sedikitnya ada tujuh OPD yang disorot Fraksi Nasdem DPRD Mamasa.

Mereka Tak Terpilih Lagi di DPR Jubir TKN Jokowi hingga Lawan Debat Dhandy Budiman & Ponakan Prabowo

KPU Luwu Timur Dapat Dana Hibah Pilkada Rp 30,6 M, Bawaslu Rp 10 M dari Pemkab

Kisah Sejarah Sjam Kamaruzaman Tokoh PKI Dibalik Kekejaman G30S, Akhirnya Dihukum Mati

Tujuh OPD yang disorot diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bidang perencanaan pada BPBD dianggap belum memahami proses penyusunan RKA pada aplikasi penyusunan.

Akibatnya, pada pertanggungjawaban penggunaan anggaran dianggap membingungkan.

Begitupula RSUD Kondosapata. Sebagai fasilitas kesehatan masyarakat, menurut fraksi ini, tentu saja diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal.

Namun berdasarkan laporan masyarakat, ketersediaan air bersih tidak memadai.

Olehnya itu, disarankan agar penanggungjawab menyisipkan anggaran perubahan untuk penyediaan air bersih.

Selain fasilitas air bersih, yang menjadi sorotan yakni keberadaan dokter ahli, agar lebih dimaksimalkan terhadap pelayanannya.

BREAKING NEWS : PMII Bone Kembali Kuasai Ruang Paripurna DPRD Bone

Dinas Perdagangan Sulsel Gelar Bimtek Pelayanan dan fasilitasi Ekspor Impor

Pakar Politik Ungkap 3 Faktor Penyebab Demonstrasi Terus Berlanjut

OPD lainnya ialah Dinas Perhubungan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) penempatan rambu lalulintas dan marka jalan, agar dapat menginplementasikan perda yang dimaksud.

Dengan begitu, penataan arus lalulintas dapat berjalan dengan baik.

Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan juga mendapatkan sorotan.

Terkait relokasi pedagang ke pasar Barra-barra yang telah disediakan pemerintah yang sampai saat ini masih berpolemik.

Fraksi Nasdem memandang perlu membentuk sebuah tim terpadu untuk penanganan dan penataan pedagang pasar.

Tim yang dibentuk diharapkan dapat memberi solusi yang komprehensif, dan melakukan langkah-langkah agar relokasi pasar lama dapat berjapan degan baik sesuai harapan.

Sementara Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, terkait DAK sebesar Rp 4 Miliar, yang dikelolah oleh Disnakertrans dinilai tidak sesuai lantaran dana tersebut dianggap bergeser dari Dinas PU.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut tidak jelas sebab ketidak jelasan dari awal oleh pihak kementerian teknis apa yang mengalokasikan dana tersebut dalam daftar resmi.

Dengan demikian, pihaknya berharap kejadian itu tidak terulang di Mamasa yang akan datang.

Sementara Dinas PUPR, sebagai OPD yang menjadi lini sektor pembangunan sarana jalan dan jembatan, agar betul-betul memperhatikan pengawasan rerhadap proyek yang sementara berjalan.

Pasalnya, masih terdapar beberapa ruas jalan yang menjadi sorotan masyrakat lantraan kualitas pekerjaan tidk sesuai ketentuan teknis.

Dinas Perikanan, mendapatkan sorotan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari balai benih ikan mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Penyebabnya karena BBI Tamalantik yang menjadi penyumbang PAD masih dalam sengketa.

Dengan demikian, Fraksi Partai Nasdem berharap agar pemerintah daerah lebih memaksimalkan pengawalan dalam proses hukum yang masih berlangsung.

Sementara Bupati Mamasa H Ramlan Badawi mengatakan, terhadap semua masukan dan koreksi dari semua anggota dewan, kiranya dapat menjadi perbaikan bagi OPD.

"Hal itu, untuk kemajuan rakyat Kabupate Mamasa yang kita cintai," ungkap Ramlan Selasa (1/10/2019).

Laporan wartawan @sammy_rexta

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: