Buka Lomba Kadarkum Kemenkumham, Begini Pesan Wagub Sulbar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, gelar lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tingkat Provinsi Sulbar.

Kegiatan ini dibuka wakil Gubernur Sulbar Enny Angraeny Anwar, di Aditorium Lantai IV Kantor Gubernur, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (30/9/2019).

Pascatertembak Saat Aksi Demo Mahasiswa Tolak UU KPK, Ibu Hamil di Kendari Trauma

Gempi Bikin HONNE Meleleh Gara-gara Nyanyi Lagu Day 1, Ini Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Usai Ditolak Masuk Sidang Umum PBB,Benny Wenda Desak Jokowi Laksanakan Referendum untuk Rakyat Papua

Rocky Gerung Sebut Menteri Yasonna Laoly Ngaco Seusai Permalukan Mahasiswa di ILC

Paket Nginap dan Dinner Malam Tahun Baru Hotel BWP Makassar Mulai Rp 1.402.020

Enny menilai, lomba Kadarkum ini adalah lomba positif, untuk menambah ilmu tentang hukum.

" Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masyarakat dapat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi dikehidupan sehari-hari," kata Enny.

Dikatakan, penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan aparat hukum pada umumnya, dan khusus mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Menurut Enny, seiring perkembangan zaman, dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum untuk menjadi modal bagi pemerintah daerah menghadapi tentangan global.

" Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus mengupayakan pertumbuhan kelurahan sadar hukum ke depan, yang diselaraskan dengan kebutuhan tuntutan perkembangan zaman,"katanya.

Kakanwil HAM Sulbar Harun Sulianto mengatakan, lomba merupakan bentuk sinergi dari Kemenkumham Sulbar dan Pemprov Sulbar dalam pemenuhan pelayanan hukum dan sinergi yang harmonis.

"Maka dari itu diharapkan, tercipta dan terbangun sinergitas yang kuat dari Pemkot dan Pemda, agar terwujud harmonisasi hukum yang merupakan salah satu misi Kemenkumham Sulbar,"ujarnya.

Dikatakan, lomba Kadarkum ini merupakan salah satu bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat.

"Pembentukan masyarakat sadar hukum, merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu system masyarakat yang menghargai satu dengan yang lain,"kata dia. (tribun-timur.com)

PMII-IMM Mamuju Bersatu Desak Polri Usut Kasus Penembakan Mahasiswa

Aliansi PMII dan IMM di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar unjuk rasa damai di depan Mapolda Sulbar, Jl Aiptu Nurman, Kulubibing, Kelurahan Mamunyu, Senin (30/9/2019).

Para pengunjuk rasa berangkat dari Jl Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, menuju depan Mapolda. Sebelum berunjuk rasa mereka menggelar Salat Ghoib di Lapangan Ahmad Kirang.

TRIBUNWIKI : Kenalkan Pemain PSM Putri Jessica Virginia, Pernah Ikut TC Timnas

Pakai Hercules ke Wamena, Wagub Sulsel Temui Perantau Asal Sulsel

Sekprov Sulsel Gunakan Kemeja Sulsel Melayani di Wamena

Lowongan Kerja PT Angkasa Pura Support Terima Karyawan Baru, Lulusan S1, Cek Syarat & Link Daftar!

BREAKING NEWS: Mahasiswa STKIP Muhamamdiyah Enrekang Unjuk Rasa di Mapolres Enrekang

Unjuk rasa tersebut mengecam tindakan brutal oknum aparat kepolisian saat melakukan pengamanan unjuk rasa di Kendari yang menyebabkan dua orang mahasiswa Universitas Haluolea meninggal dunia.

Satu meninggal karena tertembak bernama Randi yang merupakan kader PMII dan satu orang lainnya bermana Muh Yusuf Kadrawi, meninggal setelah menjalani masa kritis di rumah sakit karena luka pada bagian kepala.

"Sebagai pemuda yang sadar akan hak dan tanggungjawab, maka hari ini kamu kembali turun ke jalan untuk menyampaikan rintihan rakyat Indonesia, rintihan Sahabat Randi dan mahasiswa lainnya yang korban akibat tindakan brutal aparat saat melakukan unjuk rasa,"ujar Koordinator Lapangan Syamsuddin.

Dalam selebaran penyataan sikap yang dibagikan, aliansi PMII dan IMM Mamuju menyampaikan tujuh tuntutan kepada aparat kepolisian.

PMII dan IMM mendesak Polri mengusut tuntas dan memberikan hukuman terhadap oknum aparat yang melakukan tindakan brutal dan refresif dalam pengamanan aksi demonstrasi.

Selain itu, mereka juga mendesak Polri untuk mengadili oknum polisi yang melakukan penembakan terhadap Randi dan aktivisi lainnya.

"Kami juga menolak Polri menempati jabatan sipil,"ujar Syamsuddin.

Mereka juga menyuarakan aspirasi tolak kriminalisasi aktivis, mahasiswa dan jurnalis dan mendesak Polda Sulbar khususnya memberikan pendisikan moral kepada personelnya.

"Jika tidak mampu menetapkan tersangka pembunuhan Sahabat Randi dalam waktu dekat. Maka kami mendesak Kapolri harus turun dari jabatannya,"tuturnya. (tribun-timur.com).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: