Cuti Bersyarat Rekreasi Terpidana

Euforia Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan RUU Pemasyarakatan

Cuti Bersyarat Rekreasi Terpidana
dok_pribadi
Andi Haidir Indar SH, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar 

Oleh: Andi Haidir Indar SH
Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

EUFORIA Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan RUU Pemasyarakatan, tengah menghangat di tengah masyarakat Indonesia.

Betapa tidak, gelombang pro dan kontra serta saran sejumlah pihak baik itu dari lembaga penggiat hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kalangan akademisi silih berganti baik itu untuk menunda ataupun menyegerakan pengesahan tersebut menjadi Undang-Undang.

Mengapa hal ini penting, sebab untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Undang-Undang yang murni digagas dan dibuat sendiri yang nantinya menjadi sandaran penegakan hukum di Indonesia.

Pun demikian beberapa pasal-pasal yang termaktub dalam rancangan tersebut dinilai tidak melambangkan asas keadilan utamanya pada kasus-kasus luar biasa (extraordinary crime).

Hal yang menjadi perhatian penulis, yakni informasi dan kabar yang menggambarkan kemudahan para terpidana kasus luar biasa utamanya kasus korupsi dalam menerima ”hadiah" berupa remisi dan cuti bersyarat serta rekreasi saat menjalani pidana. Bahkan terkesan memudahkan para pesakitan koruptor dalam melenggang bebas dan menerima sejumlah hak yang menjurus pada keistimewaan terpidana.

Cuti Bersyarat

Sebelumnya ditulisan yang singkat ini, izinkan penulis menerjemahkan perihal cuti bersyarat dan syarat substantif dan administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang di breakdown dan diterjemahkan prosedurnya ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

Mengapa hal ini penting? Sebab akan menjadi pembanding ketika RUU Pemasyarakatan yang disahkan nantinya menjadi UU Pemasyarakatan yang baru, menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1995.

Cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Halaman
123
Editor: syakin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved