Forum Dosen: Gerakan Mahasiswa Terbesar Setelah Reformasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Gelombang protes atas kebijakan pengesahan Undang-Undang KPK serta rencana pembahasan sejumlah RUU di DPR RI terus bergulir di tanah air.

Penggeraknya adalah para mahasiswa yang tergabung dalam lintas kampus termasuk di Makassar, Selasa (24/9).

Menariknya aksi serentak ini seperti terkonsolidasi dengan baik.

Lantaran para mahasiswa memilih kantor DPRD Provinsi masing-masing sebagai titik aksi dengan rencana pendudukan.

UNGGUL SEMENTARA 1-0 Live Streaming Persebaya vs Bali United - Liga 1 2019 Nonton via Vidio Premier

Spesifikasi Lengkap Samsung A20s, Dilengkapi Tiga Kamera Belakang

Gerbong Tomakaka Maju Lewat Jalur Perseorangan di Pilkada Mamuju 2020

Tak hanya tentang pembahasan RUU seperti RKUHP dan RUU Pertahanan yang menjadi isu utama.

Para mahasiswa ini juga menuntut sikap Pemerintah yang membiarkan terjadinya intimidasi melalui peristiwa konflik Papua dan kebakaran hutan di Riau yang makin meluas.

Forum Dosen Tribun Timur yang menggelar diskusi rutin di ruang redaksi Tribun Timur, Selasa (24/9/2019) Sore.

Mereka menyebut bahwa gerakan mahasiswa ini merupakan yang terbesar setelah gerakan reformasi 1998 lalu.

"Ini boleh kita sebut gerakan massif yang terbesar setelah reformasi," ujar Akademisi FKM Unhas, Prof Amran Razak.

Prof Amran juga menambahkan bahwa isu yang menjadi tuntutan mahasiswa saat ini hanyalah pemantik.

Menurutnya ada satu kejenuhan dalam generasi sekarang yang dalam catatan sejarah pergerakan dikenal dengan siklus 20 tahunan.

UNGGUL SEMENTARA 1-0 Live Streaming Persebaya vs Bali United - Liga 1 2019 Nonton via Vidio Premier

Spesifikasi Lengkap Samsung A20s, Dilengkapi Tiga Kamera Belakang

Gerbong Tomakaka Maju Lewat Jalur Perseorangan di Pilkada Mamuju 2020

"Jangan terlena dengan RUU itu mungkin hanya pemantik, kita harus lihat siklus 20 tahun ini harus diwaspadai dan itu sejarah, setiap 20 tahun kegelisahan memuncak,' katanya.

"Jenuh dengan anggota DPR, negara terlalu dominan mereka tidak tahu masyarakat sudah cerdas dan dalam gerkan mahasiswa itu ada siklus 20 tahun yang bisa meledak," ungkapnya.

Diskusi Forum Dosen ini dihadiri oleh delapan akademisi lintas kampus. Seperti akademisi Unhas, UMI, Unifa, dan Unismuh.

Koordinator Forum Dosen Tribun Timur, Adi Suryadi Culla, mengatakan bahwa agenda diskusi ini awalnya akan menghadirkan sejumlah Rektor.

Namun lantaran berhalangan maka mereka merekomendasikan Wakil Rektor III hadir sebagai perwakilan.

"Rata-rata tengah berhalangan karena ada agenda lain tapi para Rektor sudah kami hubungi dan mengutus WR 3 tetapi para WR 3 ini juga sedang mengawal mahasiswa-mahasiswa yang turun aksi," ucapnya.

Dari diskusi yang berlangsung sekitar dua jam itu dihasilkan beberapa rekomendasi atau kesimpulan.

Yakni yang pertama Pemerintah diharapkan mengambil sikap tegas untuk meminimalisir intensitas gejolak.

"Semisal untuk masalah UU KPK yang sudah disahkan ini kan jadi pintu awal protes ini membesar," katanya.

'Jadi untuk meredam kondisi Pemerintah harus bersikap dengan menerbitkan Perpu KPK seperti tuntutan yang tengah terjadi," terangnya.

Berikutnya pemerintah di daerah bersama dengan forum rektor mengambil sikap dengan menjadi penengah menerima aspirasi mahasiswa.

Sebab para mahasiswa ini telah menyatakan sikap mosi tidak percaya kepada DPR.

"Di sini Forum Rektor dan Gubernur bisa melakukan pertemuan menangkap aspirasi para mahasiswa dan menjadi jembatan untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat" tambahnya.

Selain itu pihak Kepolisian juga diminta untuk tidak bertindak refresif.

Begitupun dengan media dalam hal memberitakan agar tetap fokus pada subtansi isu yang tengah disuarakan.

"Agar ini kondusif Polisi harusnya tak bertindak refresif, setiap hal juga perlu untuk dikabarkan terkait dengan apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa," tambah Aswar Hasan.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @piyann__

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: