Desak Jokowi Mundur, Ini 12 Poin Tuntutan Mahasiswa UMI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ratusan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI), melakukan aksi unjuk rasa di Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (23/9/2019) siang.

Unjukrasa digelar dengan melakukan aksi bakar ban di tengah badan jalan.

Para pengunjukrasa membentuk barisan simpul dan menutupi dua lajur badan jalan.

Baik dari ke arah Jl Perintis Kemerdekaan maupun sebaliknya.

Ini Kendalanya, Jalan di Kampung Cambatoa Pangkep Belum Dibenahi

SEDANG BERLANGSUNG, Link Live Score Persipura Jayapura vs Persib Bandung, Pantau Disini via HP

Dosen UMI Beri Latih Warga Takalar untuk Penggunaan Pupuk Ramah Lingkungan

Hanya separuh bahu jalan yang disediakan bagi pengendara.

Akibatnya, kemacetan panjang pun tidak terhindarkan.

Adapun tuntutan pengunjukrasa yang menamakan diri 'Aliansi Mahasiswa UMI' itu menuntut agar presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.

Seperti tertulis dalam spanduk yang dibentangkan, 'Aliansi Mahasiswa UMI Tumbangkan Rezim Anti Demokrasi'.

'Turunkan Jokowi', 'Save KPK'

Tuntutan agar Jokowi mundur itu adalah buntut dari sejumlah kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.

"Indonesia," teriak orator unjukrasa yang disahuti teriakan pengunjukrasa," Turunkan Jokowi'

Mereka yang tergabung dalam 'Aliansi Mahasiswa UMI', HMI Komisyariat FTI, FOSIS, HMI Komisyariat Teknik, FMK, Kabamafatek UMI, BEM FAI UMI, PMII Rayon FAI UMI, Germafik, BEM FTI UMI, HMI Komisyariat Fikom, BEM Pertanian UMI, Pembebasan Kol Kom UMI dan CGMT.

Pengunjukrasa juga menyebarkan selebaran pernyataan sikap kepada pengguna jalan, terkait kondisi bangsa dan negara saat ini.

Berikut 12 poin tuntutan 'Aliansi Mahasiswa UMI' yang tertuang dalam lemabaran pernyataan sikapnya:

1. Tolak revisi UU ketenagakerjaaan berdasarkan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang sangat merugikan buruh secara umum melalui penghapusan pesangon, fleksibilitas tenaga kerja, di tambah lagi dengan penghapusan cuti haid yang sangat-sangat merugikan buruh perempuan.