Demo di Flyover Gabungan Mahasiswa Makassar Ini Dukung Revisi UU KPK, Ini Alasanya

Mahasiswa ini tergabung dalam Forum Pemuda dan Masyarakat Anti Korupsi menggelar aksi demonstrasi di kolong Flyover, Jl Urip Sumoharjo

Demo di Flyover Gabungan Mahasiswa Makassar Ini Dukung Revisi UU KPK, Ini Alasanya
alfian/tribun-timur.com
Demo di Flyover Gabungan Mahasiswa Makassar Ini Tergaskan Dukung Revisi UU KPK 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Diantara maraknya sikap penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK, sejumlah mahasiswa lintas kampus di Makassar sebaliknya memberikan dukungan.

Mahasiswa ini tergabung dalam Forum Pemuda dan Masyarakat Anti Korupsi menggelar aksi demonstrasi di kolong Flyover, Jl Urip Sumoharjo, Senin (16/9/2019) siang.

Mereka berjumlah sekitar 100an orang, bukan hanya mahasiswa aksi ini diklaim juga diikuti oleh sejumlah lapisan masyarakat.

Ketua Bidang Kehormatan PDIP Sulsel Benarkan Caleg Terpilih PDIP Novianus Dipecat

Lucinta Luna Tak Mau Lagi Datang ke Pesbukers, Fans Raffi Ahmad Ngamuk Gegara Omongannya Kayak Gini

 Jadwal Pekan Perdana Liga Champions, Laga Berlangsung Live di TV

Pernyataan dukungan terhadap revisi UU KPK mereka sampai melalui orasi dan selebaran pernyataan sikap yang dibagikan kepada pengendara yang melintas.

Terdapat lima poin penting yang disampaikan para peserta aksi ini yang menjadi alasan perlunya mendukung revisi UU KPK.

Syahrir Ramadhan selaku juru bicara Forum Pemuda dan Masyarakat Anti Korupsi mengatakan poin pentingnya bahwa dengan revisi ini KPK akan semakin kuat bukan dilemahkan.

"Revisi UU KPK ini penting sebagai upaya perbaikan sistem peradilan pidana demi menghindari politisasi penegakan hukum dan demi penegakan demokrasi," ucapnya.

Ketua Bidang Kehormatan PDIP Sulsel Benarkan Caleg Terpilih PDIP Novianus Dipecat

Lucinta Luna Tak Mau Lagi Datang ke Pesbukers, Fans Raffi Ahmad Ngamuk Gegara Omongannya Kayak Gini

 Jadwal Pekan Perdana Liga Champions, Laga Berlangsung Live di TV

Ia menambahkan dengan hadirnya Dewan Pengawas dan wewenang penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah hal yang diperlukan dalam tubuh KPK.

"Namun penghentian penyidikan ini harus dilaporkan ke Dewan pengawas dan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban," katanya.

"Tetapi kembali bisa dilanjutkan jika ditemukan bukti baru," tambahnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @piyann__

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Alfian
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved