Setelah Tol Laut, AirNav Indonesia Juga Usulkan Tol Udara, Maksudnya?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Indonesia melalui Perusahan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau dikenal dengan nama AirNav Indonesia, akan mengembangkan program tol udara.

Selaras dengan program tol laut yang telah digagas sebelumnya, tol udara dibentuk untuk mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi yakni pemerataan ekonomi dan juga membuka aksesibilitas daerah-daerah pedalaman.

Baca: BJ Habibie Meninggal Dunia, GM AirNav Makassar: Beliau Anak Bangsa yang Sangat Membanggakan

General Manager AirNav Indonesia Cabang Utama Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), Rosedi mengatakan nawacita presiden salah satunya meratakan ekonomi dan membuat aksesibilitas masyarakat daerah terpencil dan terluar bisa difasilitasi.

Sehingga nantinya, perekonomian bergerak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan terluar.

"Untuk itu kami membuat yang namanya tol udara, angkutan udara yang mendistribusikan barang yang diperlukan dan membuka aksesibilitas masyarakat dalam menggerakan ekonomi," kata Rosedi kepada Tribun Timur, Minggu (15/9/2019).

Baca: GM MATSC AirNav Makassar Novy Pantaryanto Ditarik ke Jakarta, Orang Ini Penggantinya

Menurut Rosedi, mereka menyarankan dibuat Tol Udara yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang bersih, serta mengirit bahan bakar yang semkin terbatas.

Tol Udara ini, kata dia adalah jalur pesawat udara yang sebelumnya pakai ground base, yaitu jarak atau rute antar bandara keberangkatan dan tujuan yang zig-zag, dibuat lurus.

"Dengan adanya Tol Udara maka akan lurus. Misalnya antara Jakarta-Sulawesi bisa ditempuh jarak langsung, langsung tarik lurus ke Sulawesi," terangnya.

Baca: Situasi Masih Mencekam, Petugas AirNav Dua Bandara di Papua Dievakuasi

Menurut Rosedi, AirNav Indonesia telah men-deploy enam rute direct Tol Udara yaitu Jakarta-Bali, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Makassar, dan rute sebaliknya.

"Kalau ini sudah sukses dua tahun mendatang seluruh penerbangan di Indonesia sudah gunakan rute Tol Udara, jadi efisiensi penerbangan tercapai dan tentunya harga tiket bisa ikut turun," kata dia.

Rosedi melanjutkan, saat ini sedang dalam proses sosialisasi kepada airlines dan juga mempersiapkan peralatan yang ada, sehingga 30 Januari 2020 sudah bisa direalisasikan.

"Lalu akan dilihat enam bulan berikutnya, kalau banyak keuntungan maka dalam dua tahun kita akan total pakai tol udara.

Menurut Rosedi, AirNav Indonesia sebagai otoritas bertanggung jawab terhadap navigasi penerbangan, sejauh ini siap dengan program tol udara, termasuk SDM dan segala jenis peralatannya.

Tinggal bagaimana menyampaikan ke airlines atau maskapai untuk bisa ikut mempersiapkan diri, karena salah satu syarat suksesnya program ini adalah pilot harus terlatih dan memiliki pesawat kapabel.

Baca: AirNav Cabang MATSC: Tak Ada Pesawat Jatuh di Mejene

"Kalau kita memang AirNav yang usulkan. AirNav usulkan adanya tol udara jadi secara SDM dan peralatan kita sudh siap, termasuk prosedur," terangnya.

Program ini, menurut Rosedi juga menjadi langkah AirNav Indonesia untuk membantu pemerintah menekan harga tiket pesawat yang mahal.

"Itulah tujuan yang ingin kami laksanakan, membantu pemerintah turunkan harga tiket pesawat. Dengan tol udara, jarak tempuh lebih rendah kemudian fuel burning lebih kecil alias lebih efisien, itu kita mau kejar," imbuhnya.

Situasi Masih Mencekam, Petugas AirNav Dua Bandara di Papua Dievakuasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kerusuhan yang masih terjadi di Papua membuat aktivitas penerbangan di beberapa bandara di Bumi Cendrawasih terganggu.

Seperti Bandara Waghete yang terletak di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai dan Bandara Moanamani Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua.

Baca: Kerusuhan di Papua Masih Mencekam, Polda Sulsel Kirim Brimob Parepare

Baca: BREAKING NEWS : Batalyon C Pelopor Bone Kembali Kirim Pasukan ke Papua

Baca: Jumat Dinihari, Kota Jayapura Papua Mencekam, Warga Mengungsi ke Markas Angkatan Laut

Hal itu diungkapkan GM Makassar Air Traffic Services (MATSC) AirNav, Novy Pantaryanto, saat ditemui di sebuah acara yang berlangsung di Hotel Dalton, Makassar, Jumat (30/8/2019) malam.

"Sampai malam hari ini, hanya dua (bandara) yang di sekitar Nabire. Nama bandaranya Waghete dan Moanamani," kata Novy.

Menurutnya, kedua bandara kecil itu untuk sementara tidak dapat beroperasi lantaran keadaan di sekitar bandara belum cukup kondusif.

"Berdasarkan penilaian karyawan Airnav di sana, kondisi sudah tidak kondusif. Jadi kami minta prioritas awal adalah keselamatan, terutama keselamatan karyawan itu sendiri," ujar Novy.

Menurutnya, karyawan atau petugas Airnav di Bandara Waghete dan Moanamani telah dievakuasi ke Bandara Nabire untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Meski demikian, lanjut Novy, Bandara Sentani, Papua hingga saat ini masih beroperasi secara normal.

"Kalau Sentani sendiri, Alhamdulillah berkat bantuan TNI aparat keamanan kepolisian. Jadi sudah ada posko gabungan disana yang akan menjaga Bandara Sentani," jelasnya.

Begitu juga dengan penerbangan yang ada di Papua Barat. Situasinya masih kondusif dan penerbangan masih lancar.

"Bandara yang sangat kondusif di Papua Barat. Kita punya Biak, kita punya Sorong. Kemudian kira juga bisa optimalkan bandara yang ada di Ambon. Begitu juga dengan Merauke, masih relatif aman," tutur Novy.

MATSC AirNav Makassar adalah perusahaan BUMN yang mengatur arus lalu lintas udara atau penerbangan. Wilayah kerjanya meliputi sebagian pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Baca: Masih Jarang di Dunia, AirNav MATSC Pakai Dua Teknologi Canggih untuk Navigasi Penerbangan

Baca: AirNav Salurkan Santunan untuk Yatim Piatu di Makassar dan Palu

Sejarah Terbentuknya Papua

 Simak Sejarah Terbentuknya Papua

Papua menjadi trending topic Google, Jumat (30/8/2019).

Seperti diketahui kondisi Papua saat ini belum kondusif.

Hal tersebutlah yang menyebabkan Papua menjadi topik perbincangan.

Dilansir dari Wartakotalive, kondisi Papua semakin mencekam usai kerusuhan Manokwari, Papua Barat beberapa pekan lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait hal tersebut.

Dikutip dari Setkab.go.id Presiden Jokowi mengaku sudah mengeluarkan beberapa intruksi kepada jajarannya dalam menangani kerusuhan Papua.

“Saya juga telah memerintahkan, sebetulnya tadi malam sudah perintahkan kepada Menko Polhukam pada saat rapat di Istana bersama Kapolri, Kepala BIN, dan Panglima TNI,” kata Presiden Jokowi di Alun-alun, Jawa Tengah, Kamis (29/8/2019) malam.

Semua lembaga tersebut jelas Presiden diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis.

Presiden juga mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak melakukan melakukan tindakan-tindakan anarkis yang dapat merugikan semuanya.

Presiden menegaskan dirinya dan pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua, baik di bidang fisik maupun SDM (sumber daya manusia).

“Agar semuanya khususnya mama-mama, pace, mace, dan anak-anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera,” janji Kepala Negara.

Oleh karenanya Presiden Jokowi mengajak masyarakat Papua untuk menjaga tanah Papua secara bersama-sama.

“Mari kita semuanya menjaga agar Tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai,” seru Kepala Negara.

Terkhusus kata Presiden ia mengajak semua ketua dan tokoh-tokoh adat, ketua dan tokoh-tokoh agama, serta kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai.

“Sekali lagi, mari kita jaga Tanah Papua sebagai sebuah tanah yang damai,” sambung Kepala Negara.

Papua adalah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia.

Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini.

Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Papua Bagian barat.

Sejak tahun 2003, dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat.

Papua memiliki luas 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia.

Sejarah Papua

Dilansir dari wikipedia, Papua berada di wilayah paling timur negara Indonesia.

Ia merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Greenland di Denmark.

Luasnya mencapai 890.000 km2 (ini jika digabung dengan Papua New Guinea).

Besarnya diperkirakan hampir lima kali luas pulau Jawa.

Pada sekitar tahun 200 M, ahli geografi bernama Klaudius Ptolemaeus (Ptolamy) menyebut pulau Papua dengan nama Labadios.

Sampai saat ini tak ada yang tahu, kenapa pulau Papua diberi nama Labadios.

Sekitar akhir tahun 500 M, oleh bangsa China diberi nama Tungki.

Hal ini dapat diketahui setelah mereka menemukan sebuah catatan harian seorang pengarang Tiangkok, Ghau Yu Kuan yang menggambarkan bahwa asal rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang digunakan oleh para pedagang China saat itu untuk Papua.

Selanjutnya, pada akhir tahun 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi.

Dalam buku Kertagama 1365 yang dikarang Pujangga Mpu Prapanca “Tugki” atau “Janggi” sesungguhnya adalah salah eja diperoleh dari pihak ketiga yaitu Pedagang Cina Chun Tjok Kwan yang dalam perjalanan dagangnya sempat menyinggahi beberapa tempat di Tidore dan Papua.

Di awal tahun 700 M, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua, juga termasuk pedangan dari India.

Tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah di wilayah ini setelah melihat kesuksesan pedangang asal China.

Para pedagang ini sebut nama Papua dengan Dwi Panta dan juga Samudranta, yang artinya Ujung Samudra dan Ujung Lautan.

Pada akhir tahun 1300, Kerajaan Majapahit menggunakan dua nama, yakni Wanin dan Sram.

Nama Wanin, tentu tidak lain dari semenanjung Onin di daerah Fak-Fak dan Sram, ialah pulau Seram di Maluku.

Ada kemungkinan, budak yang dibawa dan dipersembahkan kepada Majapahit berasal dari Onin dan yang membawanya ke sana adalah orang Seram dari Maluku, sehingga dua nama ini disebut.

Sekitar tahun 1646, Kerajaan Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai Papa-Ua, yang sudah berubah dalam sebutan menjadi Papua.

Dalam bahasa Tidore artinya tidak bergabung atau tidak bersatu (not integrated). Dalam bahasa melayu berarti berambut keriting. Memiliki pengertian lain, bahwa di pulau ini tidak terdapat seorang raja yang memerintah.

Ada juga yang memakai nama Papua sebagai bentuk ejekan terhadap warga setempat—penduduk primitif, tertinggal, bodoh— yang merupakan slogan yang tidak mempunyai arti apapun dengan nama Papua.

Respon penduduk terhadap nama Papua cukup baik.

Alasannya, sebab nama tersebut benar mencerminkan identitas diri mereka sebagai manusia hitam, keriting, yang sangat berbeda dengan penduduk Melayu juga kerajaan Tidore.

Tapi, tentu mereka tak terima dengan ejekan yang selalu dilontarkan warga pendatang.

Pada tahun 1511, Antonio d’Arbau pelaut asal Portugis menyebut wilayah Papua dengan nama “Os Papuas” atau juga llha de Papo.

Don Jorge de Menetes, pelaut asal Spanyol juga sempat mampir di Papua beberapa tahun kemudian (1526–1527), ia tetap menggunakan nama Papua.

Ia sendiri mengetahui nama Papua dalam catatan harian Antonio Figafetta, juru tulis pelayaran Magelhaens yang mengelilingi dunia menyebut dengan nama Papua.

Nama Papua ini diketahui Figafetta saat ia singgah di pulau Tidore.

Berikutnya, pada tahun 1528, Alvaro de Savedra, seorang pimpinan armada laut Spanyol beri nama pulau Papua Isla de Oro atau Island of Gold yang artinya Pulau Emas.

Ia juga merupakan satu-satunya pelaut yang berhasil menancapkan jangkar kapalnya di pantai utara kepulauan Papua.

Dengan penyebutan Isla Del Oro membuat tidak sedikit pula para pelaut Eropa yang datang berbondong-bondong untuk mencari emas yang terdapat di pulau emas tersebut.

Pada tahun 1545, pelaut asal spanyol Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinee. Dalam bahasa Inggris disebut New Guinea.

Ia awalnya menyusuri pantai utara pulau ini dan karena melihat ciri-ciri manusianya yang berkulit hitam dan berambut keriting sama seperti manusia yang ia lihat di belahan bumi Afrika bernama Guinea, maka diberi nama pulau ini Nueva Guinee/Pulau Guinea Baru.

Nama Papua dan Nueva Guinea dipertahankan hampir dua abad lamanya, baru kemudian muncul nama Nieuw Guinea dari Belanda, dan kedua nama tersebut terkenal secara luas diseluruh dunia, terutama pada abad ke-19.

Penduduk nusantara mengenal dengan nama Papua dan sementara nama Nieuw Guinea mulai terkenal sejak abad ke-16 setelah nama tersebut tampak pada peta dunia sehingga dipakai oleh dunia luar, terutama di negara-negara Eropa.

Pada tahun 1956, Belanda kembali mengubah nama Papua dari Nieuw Guinea menjadi Nederlands Nieuw Guinea. Perubahan nama tersebut lebih bersifat politis karena Belanda tak ingin kehilangan pulau Papua dari Indonesia pada zaman itu.

Pada tahun 1950-an oleh Residen JP Van Eechoud dibentuklah sekolah Bestuur.

Di sana ia menganjurkan dan memerintahkan Admoprasojo selaku Direktur Sekolah Bestuur tersebut untuk membentuk dewan suku-suku.

Di dalam kegiatan dewan ini salah satunya adalah mengkaji sejarah dan budaya Papua, termasuk mengganti nama pulau Papua dengan sebuah nama lainnya.

Tindak lanjutnya, berlangsung pertemuan di Tobati, Jayapura.

Di dalam turut dibicarakan ide penggantian nama tersebut, juga dibentuk dalam sebuah panitia yang nantinya akan bertugas untuk menelusuri sebuah nama yang berasal dari daerah Papua dan dapat diterima oleh seluruh suku yang ada.

Frans Kaisepo selaku ketua Panitia kemudian mengambil sebuah nama dari sebuah mitos Manseren Koreri, sebuah legenda yang termahsyur dan dikenal luas oleh masyarakat luas Biak, yaitu Irian.

Dalam bahasa Biak Numfor “Iri” artinya tanah, "an" artinya panas. Dengan demikian nama Irian artinya tanah panas.

Pada perkembangan selanjutnya, setelah diselidiki ternyata terdapat beberapa pengertian yang sama di tempat seperti Serui dan Merauke.

Dalam bahasa Serui, "Iri" artinya tanah, "an" artinya bangsa, jadi Irian artinya Tanah bangsa, sementara dalam bahasa Merauke, "Iri" artinya ditempatkan atau diangkat tinggi, "an" artinya bangsa, jadi Irian adalah bangsa yang diangkat tinggi.

Secara resmi, pada tanggal 16 Juli 1946, Frans Kaisepo yang mewakili Nieuw Guinea dalam konferensi di Malino-Ujung Pandang, melalui pidatonya yang berpengaruh terhadap penyiaran radio nasional, mengganti nama Papua dan Nieuw Guinea dengan nama Irian.

Nama Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik.

Frans Kaisepo pernah mengatakan “Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. (Buku PEPERA 1969 terbitan tahun 1972, hal. 107-108).

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, dan semakin terpojoknya Belanda oleh dunia internasional dalam rangka mempertahankan Papua dalam wilayah jajahannya, pada 1 Desember 1961, Belanda membentuk negara boneka Papua.

Pada tanggal tersebut Belanda memerintahkan masyarakat Papua untuk mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora.

Mereka menetapkan nama Papua sebagai Papua Barat.

Sedangkan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebuah badan khusus yang dibentuk PBB untuk menyiapkan act free choice di Papua pada tahun 1969 menggunakan dua nama untuk Papua, West New Guinea/West Irian.

Berikutnya, nama Irian diganti menjadi Irian Barat secara resmi sejak 1 Mei 1963 saat wilayah ini dikembalikan dari Kerajaan Belanda ke dalam pangkuan Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 1967, kontrak kerja sama PT Freeport Mc Morran dengan pemerintah Indonesia dilangsungkan.

Dalam kontrak ini Freeport gunakan nama Irian Barat, padahal secara resmi Papua belum resmi jadi bagian Indonesia.

Dunia internasional mengakui secara sah bahwa Papua adalah bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969.

Dan kemudian pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan peraturan Nomor 5 tahun 1973 nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya.

Memasuki era reformasi sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua.

Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan sebagian masyarakat tersebut.

Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000, pagi hari tanggal 1 Januari 2000, dia memaklumkaan bahwa nama Irian Jaya saat itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Kerajaan Tidore pada tahun 1800-an.

Tentang Papua:

Nama Daerah: Papua

Hari jadi: 1 Mei 1963 (direbut dari Belanda)

Ibu kota: Jayapura

Area:

- Total luas 316.553,07 km2

Populasi:

- Total: 3.265.202 jiwa (2017)

- Kepadatan: 10,31 jiwa/km2

Demografi:

- Etnis: Papua: 76,30%

Amungme, Arfak, Asmat, Dani, Damal, Yali, dll.

Pendatang: 23,70%

Jawa 8,38%

Asal:

Sulawesi 3,67%

Bugis 3,19%

Asal Maluku 2,97%

Makassar 1,48%

Minahasa 0,77%

Batak 0,58%

Suku Lainnya 2,18%

- Agama: Kristen Protestan 65,48%

Katolik 17,67%

Islam 15,89%

Hindu 0.09%

Buddha 0,04%

Lainnya 0,83%

- Bahasa: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan 268 bahasa daerah

Lagu daerah: Apuse

Yamko Rambe Yamko

Situs web: www.papua.go.id

Sumber berita: https://wartakota.tribunnews.com/2019/08/30/papua-makin-mencekam-presiden-jokowi-perintahkan-anak-buahnya-lakukan-tindakan-tegas-ini?page=all

Baca: LAGI Viral Upacara Tutup Peti Dilaksanakan di Pelataran Masjid, Pengakuan Pengurus Masjid

Baca: Instagram Sarlin Jones Pemenang Miss Grand Indonesia 2019 Ramai Setelah Ambil Mahkota Nadia Purwoko

Baca: Lowongan Kerja BUMN Lulusan SMA SMK D3 S1 Pertamina Banyak Posisi, Sisa 2 Hari, Link Daftar Online

Baca: 20 Ucapan Gambar Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 H Inggris & Indonesia via IG, WhatsApp, FB

Baca: Go Organik Indonesia dengan Unit Pengolah Pupuk Organik ( UPPO )

Baca: Petani Subang Optimis Terus Bertani di Musim Kemarau

Baca: Pengakuan Miss Grand Indonesia 2019 Sarlin Jones dari NTT, Gabriella Hutahaean - Cindy Yuliani Kalah

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Baca: Virgil Van Dijk, Bek Liverpool, Pemain Terbaik Eropa 2019. Dua Pesaingnya Bukan Sosok Sembarangan!

Baca: Intip Adik Ipar Ganti Pakaian, Nafsu, Kepergok Saat Memperkosa di Kamar Mandi

Baca: Minat Simpan Uang Dalam Bentuk Deposito? Cek Bunga Deposito 4 Bank Besar

Baca: Jumat Dinihari, Kota Jayapura Papua Mencekam, Warga Mengungsi ke Markas Angkatan Laut

Baca: Hasil Lengkap Drawing Liga Champions - Barcelona Masuk “Grup Neraka”, Liverpool dan Real Madrid?

Baca: Nurdin Abdullah: Sulawesi Selatan Akan Jadi Penyangga Kebutuhan Ibukota Negara di Kalimantan

Baca: Mamuju, Polman, Majene, Pasangkayu Bertarung di Semifinal GSI Sulawesi Barat 2019

Baca: Breaking News - Hasil Undian Liga Champions 2019-2020, Barcelona Masuk Grup Neraka

MRP Adakan Dialog Tertutup Dengan Mahasiswa Papua di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah pengurus Majelis Rakyat Papua (MRP) bertandang ke asrama mahasiswa Papua Chendrawasih IV, Jl Lanto Dg Pasewang, Makassar, Rabu (28/8/2019) sore.

Informasi yang diperoleh di lokasi, terdapat 12 pengurus MRP yang datang bertandang.

Ratusan Gas Elpiji 3 Kg Ditemukan di Warung dan Restoran di Pinrang

VIDEO : Penukaran Gas Elpiji Pemilik Warung dan Restoran di Pinrang

Tergeser dari Jabatan Ketua DPRD Mamasa, Mansyur Lakukan Hal ini saat Paripurna

Berkat Istri Pertama Pupung Sadili Skenario Pembunuhan Diungkap, Aulia Kesuma Gugup Saat Ditanya ini

Peringati HUT Polwan, Kapolres Enrekang Harap Polisi Wanita Indoensia Lebih Tangguh

Dari surat pemberitahuan ke pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, rombongan Tim MRP itu dipimpin Demas Tokoro SH.

Namun, pertemuan itu berlansung tertutup. Aparat kepolisian dan awak media di larang masuk ke asrama, lokasi pertemuan MRP dan mahasiswa Papua.

Belum diketahui apa yang dibahas dalam pertemuan itu.

Polisi dan awak media hanya dapat memantau dari luar pagar asrama.

Di pekarangan asrama sendiri, terlihat beberapa mahasiswa atau penghuni asrama yang berbincang.

Dalam surat pemberitahuan kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulsel, MRP menyebut akan melakukan dialog atau hearing dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, Kapolda dan Pangdam XIV Hasanuddin, kamis besok.

Kunjungan kerja ke Sulsel itu, bertujuan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Dalam rangka, membangun kerjasama dalam rangka memberikan proteksi dan menginventarisir keberadaan mahasiswa Papua yang sedang studi di Sulsel.

MRP sendiri mengklaim diri sebagai lembaga resperentasi kultur Masyarakat Papua.(tribun-timur.com).

Laporan wartawan tribun-timur.com, Muslimin Emba.

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Ratusan Gas Elpiji 3 Kg Ditemukan di Warung dan Restoran di Pinrang

VIDEO : Penukaran Gas Elpiji Pemilik Warung dan Restoran di Pinrang

Tergeser dari Jabatan Ketua DPRD Mamasa, Mansyur Lakukan Hal ini saat Paripurna

Berkat Istri Pertama Pupung Sadili Skenario Pembunuhan Diungkap, Aulia Kesuma Gugup Saat Ditanya ini

Peringati HUT Polwan, Kapolres Enrekang Harap Polisi Wanita Indoensia Lebih Tangguh