Anggaran Pilwali Makassar Dikurangi Rp 6 Miliar, TPS Tinggal 2.099

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melakukan rasionalisasi anggaran penyelenggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2019 sekitar Rp 6 miliar.

KPU sebelumnya mengusulkan anggaran penyelenggara pemilu 2020 mendatang senilai Rp 96 miliar, menurun menjadi Rp 90 miliar.

"Ini terjadi karena kami menyesuaikan regulasi SPM (Standar Pembiayaan Pilkada) 2019 yang diterbitkan KPU," kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi.

Jelang Pilwali, Kesehatan dan Honor Petugas Adhoc Jadi Perhatian KPU Makassar

Kemudian perubahan juga karena

ada nomenklatur yang dikoreksi.

Termasuk perampingan jumlah Tempat Pemungutan suara (TPS).

"Jadi total usulan kami sembilan puluh miliar sekian sekian,"lanjutnya.

Hadapi Pilwalkot 2020, KPU Makassar Koordinasi ke Disdukcapil Soal Data Penduduk

Jumlah TPS yang akan dikurangi ditaksir hingga 50 persen dibanding pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden 2019 lalu, TPS berjumlah 3.988 dan akan berkurang menjadi 2.099 TPS.

"Sebelumnya TPS kita proyeksi ada diangka 2.500 sekian sekian, kurang 100 dari Pilkada sebelumnya. Kami rampingkan menjadi 2.099 TPS," sebutnya.

Perampingan TPS, kata dia, paling besar mempengaruhi anggaran penyelenggaran pemilu.

KPU Makassar Cari 15.227 Petugas Adhoc untuk Pilwali 2020

"Kalau aspek TPS saja kami efisiensi sekitar lima miliar," sebutnya.

Kendati demikian usulan anggaran ini belum final. KPU masih akan melakukan pembahasan bersama Pemkot dan Bawaslu dalam waktu dekat ini.

Komisioner Program dan Data KPU Kota Makassar, Romy Harminto mengatakan, berkurangnya TPS karena jumlah pemilih bertambah disetiap TPS.

Antisipasi Pemilih Ganda Pilwalkot 2020, KPU Makassar Verifikasi DPK

"Sebelumnya jumlah pemilih maksimal 300 per TPS, sekarang naik menjadi 600 per TPS," kata Romy Harminto ditemui di KPU Kota Makassar, Kamis (05/09/2019).

Menurut Harminto, untuk penyusunan data pemilu 2020, KPU tetap akan merujuk pada data pemilih 2019.

Data itu akan disingkronkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4).

"Nanti setelah muncul DP4, kita akan kasi sikron Daftar Pemilih Sementara tahap pertama sebelum menyusun DPT. Dipastikan bulan Juni sudah selesai," sebutnya.

KPU Makassar Beberkan Anggaran Pilwali 2020, Segini Nilainya

KPU Makassar Cari 15.227 Petugas Adhoc untuk Pilwali 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar akan merekrut petugas penyelenggara pemilu untuk Pilwali Makassar 2020.

Tahapan perekrutan petugas adhoc dibuka Januari hingga Maret 2020.

Baca: Hadapi Pilwalkot 2020, KPU Makassar Koordinasi ke Disdukcapil Soal Data Penduduk

Baca: KPU Makassar Beberkan Anggaran Pilwali 2020, Segini Nilainya

Baca: Rival di Pilwali Makassar 2018, Begini Reaksi Appi-Danny saat Bertemu di Acara Ketua PPP Sulsel

Komisioner Program dan Data KPU Kota Makassar, Romy Harminto, mengatakan petugas penyelenggara pemilu yang dibutuhkan sekitar 15.227 orang.

Dengan rincian, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 14.693 orang ditambah 2 pengamanan yang ditunjuk. Panitia Pemungutan Suara (PPS) 459 orang dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 75 orang.

Menurutnya, untuk perekrutan petugas adhoc Pilwali 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya.

KPU akan melakukan perekrutan lewat sistem online.

Syarat petugas adhoc yang dibutuhkan KPU, harus mampu mengoperasikan komputer minimal paham excel.

"Penerimaan kali ini sangat selektif. Kita butuh petugas yang tidak gaptek. Karena kita belajar pada pemilu sebelumnya," ujarnya.

Selain itu,  syarat lain yang harus dipenuhi adalah kesehatan dan integritas terhadap KPU Sulsel.

Lanjut Romy, untuk honor petugas adhoc pilwali 2020 dipastikan mengalami kenaikan dibanding pilwali sebelumnya.

"Kemungkinan naik, tapi belum dipastikan berapa kenaikanya," jelasnya. 

Hadapi Pilwalkot 2020, KPU Makassar Koordinasi ke Disdukcapil Soal Data Penduduk

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kamis (8/8/2019).

Kunjungan KPU diterima lansung Kepala Disdukcapil Makassar, Nielma Palamba. Dari KPU hadir Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi , Komisioner KPU Endang Sari, Gunawan Mashar.

Jelang Iduladha, Harga Cabai di Maros Semakin Pedas

Harga Bahan Pokok Naik di Jeneponto, Begini Keluhan Warga

Dorong Ekspor Mangga, Badan Litbang Rekomendasikan Teknologi Hot Water Treatment dan Pelilinan

Jelang Iduladha, Harga Cabai Besar Melonjak di Kabupaten Wajo

Laga PSS Sleman vs PSM Makassar Dipercepat Sehari

Koordinasi digelar untuk persiapan menghadapi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang rencana digelar 2020 mendatang secara serentak.

"Ini hanya silaturahmi terkait kerjasama ke depannya menghadapi Pilwali 2020.
Karena Dukcapil adalah mitra utama KPU khususnya terkait data pemilih," kata komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari kepada Tribun, Kamis (8/8/2019).

Menurutnya koordinasi antara KPU dengan Disdukcapil sangat penting karena sudah tidak lama lagi memasuki tahapan Pilwali 2020.

Senada disampaikan Komisioner KPU Gunawan Manshar. Menurutnya petemuan itu hanya membahas masalah data pemilih, terutama pemilih pada pemilu kemarin.

"Semacam saling menginformasikan saja.Hanya pada komitmen untuk kerjasama dan sinkronisasi data," sebutnya.

Lanjut Endang untuk penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pilwali 2020 mendatang tetap merujuk pada DPT 2019 lalu.

Data itu akan disinkronkan terlebih dahulu dengan daftar penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) terakhir.

"Yang menjadi acuan DPT Pileg dan Pilpres untuk dikelola kembali dan juga DP4 dari Kemendagri Tapi sampai saat ini belum keluar aturan bakunya yang terbaru," sebutnya.

Tapi DPT tersebut kata dia akan dimuktahirkan dulu. Pemutahiran data pemilih kemungkinan dimulai Maret sampai akhir Juli, bila mengacu pada rancangan PKPU tahapan yang diuji publikkan oleh KPU RI.

Tapi ketetapan belum dapat pemberitahuan nya," tuturnya. (*)

Follow akun instagram Tribun Timur:

Jelang Iduladha, Harga Cabai di Maros Semakin Pedas

Harga Bahan Pokok Naik di Jeneponto, Begini Keluhan Warga

Dorong Ekspor Mangga, Badan Litbang Rekomendasikan Teknologi Hot Water Treatment dan Pelilinan

Jelang Iduladha, Harga Cabai Besar Melonjak di Kabupaten Wajo

Laga PSS Sleman vs PSM Makassar Dipercepat Sehari