Pilwali Makassar 2019
Jelang Pilwali, Kesehatan dan Honor Petugas Adhoc Jadi Perhatian KPU Makassar
Jelang Pilwali, Kesehatan dan Honor Petugas Adhoc Jadi Perhatian KPU Makassar. Pemilu 2019 lalu menjadi catatan sejarah bagi penyelenggara Pemilu.
Penulis: Hasan Basri | Editor: Suryana Anas
lihat foto
Jelang Pilwali, kesehatan dan Honor Petugas Adhoc Jadi Perhatian KPU Makassar
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --- Pelaksanan Pemilihan Umum 2019 lalu menjadi catatan sejarah bagi penyelenggara Pemilu.
Pasalnya banyak petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal karena diduga faktor kelelahan.
Hal ini pula yang diantisipasi bagi penyelenggara Pemilu di beberapa daerah.
Baca: Hadapi Pilwali, Hari Ini KPU Makassar Gelar Rapat Evaluasi Pemilu 2019
Baca: Di Bulukumba, Imam Besar Masjid New York Shamsi Ali Pimpin Doa untuk BJ Habibie
Baca: BJ Habibie Meninggal, Bupati Enrekang Berduka
Salah satunya Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kota Makassar.
Menurut Komisioner Program dan Data KPU Makassar, Romy Harminto untuk mengantisipasi kejadian berulang, aspke kesehatan akan dijadikan sebagai syarat utama dalam proses seleksi petugas penyelenggara pemilu mendatang.
"Termasuk kesehatan, kami akan merekrut petugas penyelenggara pemilu yang mempunyai kondisi kesehatan yang baik," kata dia.
Karena Ia menduga adanya petugas penyelenggara pemilu meninggal pada pemilu lalu, bukan hanya faktor kelelahan, tetapi riwayat penyakit yang dimiliki sebagian petugas.
Selain kondisi kesehatan, pada pemilu 2020 mendatang akan mempertikan honor bagi petugas adhoc.
Romy mengatakan untuk honore bagi petugas adhoc pilkada 2020 dipastikan akan mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. "Kemungkinan naik, tapi belum dipastikan berapa kenaikanya," jelasnya.
Sekedar diketahui KPU segera membuka perekrutan petugas penyelenggara Pemilu untuk Pilkada 2020 mendatang
Tahapan perekrutan petugas adhoc mulai dibuka pada Januari hingga Maret 2020 mendatang.
Rencana KPU akan merekrutt petuga penyelengara pemilu sekitar 15.227 orang.
Dengan rincian, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 14.693 orang ditambah 2 pengamanan yang ditunjuk. Panitia Pemungutan Suara (PPS) 459 orang dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 75 orang. (*)
KPU Makassar Gelar Rapat Evaluasi Pemilu 2019
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar kembali akan menyelenggarakan rapat evaluasi Pemilu 2019.
Evaluasi tersebut sebagai upaya untuk menghimpun masukan dan perbaikan dalam menghadapi perhelatan pemilihan Wali Kota Makassar 2020 mendatang.
Rapat ini rencana diadakan di Grand Asia Hotel Jl Boulevard, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Kamis (12/09/2019), hari ini.
Baca: BJ Habibie Meninggal Dunia, GM AirNav Makassar: Beliau Anak Bangsa yang Sangat Membanggakan
Baca: Kehilangan Sosok Inspirator, Andi Amran Sulaiman Ikut Mengangkat Hingga Salati Jenazah BJ Habibie
Baca: Bupati Gowa Sebut BJ Habibie Tokoh Panutan Bangsa
Menurut Komisioner KPU Makassar, Endang Sari rapat ini akan menghadirkan sejumlah penyelenggara pemilu.
KPU juga mengundang Badan Pengawas Pemilu dan beberapa partai di Kota Makassar serta relawan demokrasi.
"Rapat ini akan membahas evaluasi Pemilu 2019," kata Endang Sari kepada Tribun.
Endang berharap dengan rapat ini nantinya bisa menjadi evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi yang baik untuk perubahan dan perbaikan Pemilu mendatang.
Sekadar diketahui Kota Makassar kembali akan menyelenggarakan Pilwali Makassar pada 2020 mendatang.
Olehnya kata Endang dalam pertemuan tersebut juga akan menyampaikan terkait aturan terbaru dalam pelaksanaan pemilu tersebut.
Sebelumnya Komisioner Program dan Data KPU Kota Makassar, Romy Harminto, mengatakan akan melakukan perekrutan petugas adhoc dalam waktu dekat ini.
KPU membutuhkan petugas penyelenggara pemilu 15.227 orang. Dengan rincian, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 14.693 orang ditambah 2 pengamanan yang ditunjuk.
Panitia Pemungutan Suara (PPS) 459 orang dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 75 orang.
Menurutnya, untuk perekrutan petugas adhoc Pilwali 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya.
KPU akan melakukan perekrutan lewat sistem online.
Syarat petugas adhoc yang dibutuhkan KPU, harus mampu mengoperasikan komputer minimal paham excel.
"Penerimaan kali ini sangat selektif. Kita butuh petugas yang tidak gaptek. Karena kita belajar pada pemilu sebelumnya," ujarnya.
Selain itu, syarat lain yang harus dipenuhi adalah kesehatan dan integritas terhadap KPU Sulsel. (*)
Baca: Air Mata Gisel Eks Istri Gading Marten Tumpah Saat Blak-blakan Soal Hubungan dengan Ayah Gempi Kini
Baca: Debat Panas ILC TV One Bahas Revisi UU KPK, Fahri Hamzah Rebut Mikrofon, Karni Ilyas Beri Teguran
Baca: Kata-kata atau Quotes BJ Habibie Suami Ainun, Arie Untung Merinding di Instagram, Share di Facebook
Baca: PSM dan Persija Sama-sama Kalah, Ini Beda Alasan Pelatih Julio Banuelos dan Darije Kalezic
Baca: Bisa Ditiru, Jurus Ayah Didik BJ Habibie Sehingga Jadi Anak Jenius, Sangat Sederhana
Baca: Deretan Prestasi dan Penghargaan BJ Habibie dari Pemerintah Indonesia, Jerman, Italia, hingga Belgia
Baca: Cerita BJ Habibie Soal Kematian, Tak Takut Meninggal, Makam Ainun, hingga Pesan yang Bikin Merinding
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
1
Baca: Berikut Prediksi Cuaca BMKG di Pinrang Hari Ini, Pagi Hingga Malam
Baca: Daftar Kakak- Adik BJ Habibie, Silsilah, Lahir dari Keluarga Bukan Orang Biasa di Gorontalo dan Jawa
Baca: Bacaan Niat, Tata Cara dan Manfaat Puasa Senin Kamis, Bisa untuk Diet hingga Cegah Penyakit Kanker
Baca: Jadwal Pekan ke-5 Liga Inggris 2019-2020 - MU Hadapi Laga Sulit, Liverpool dan City Pesta Gol?
Baca: Cerita Daeng Tinggi yang Memilih Tinggal di Rumah Pohon, Endingnya Bikin Haru
Baca: Kalah dari PSIS Semarang, Pelatih PSM Makassar: Kurang Beruntung
Baca: Fakta! Ternyata BJ Habibie dan Gus Dur Wafat Rabu, Soekarno dan Soeharto Wafat Minggu, Cek Tanggal
Baca: VIDEO: Wali Kota Parepare Kehilangan Sosok Inspirasinya, BJ Habibie
Baca: Ribuan Warga Luwu Timur Nonton Pementasan I La Galigo Mbuli I Lipu Ontonna Luwu
