PMII Mamuju Unjuk Rasa Tolak Upaya Pelemahan KPK

PMII Mamuju Unjuk Rasa Tolak Upaya Pelemahan KPK di simpang empat Simbuang, Jl Marthadinata - Jl Jenderal Sudirman, Kelurahan Simboro, Mamuju

PMII Mamuju Unjuk Rasa Tolak Upaya Pelemahan KPK
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Unjuk rasa PMII Mamuju tolak upaya pelemahan KPK di simpang empat Simbuang, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Selasa (10/9/2019) nurhadi/tribun 

 PMII Mamuju Unjuk Rasa Tolak Upaya Pelemahan KPK

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju unjuk rasa di simpang empat Simbuang, Jl Marthadinata - Jl Jenderal Sudirman, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulbar, Selasa (10/9/3019).

Unjuk rasa tersebut dalam rangka penolakan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Massa aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua PMII Cabang Mamuju Muhammad Hasanal, berlangsung sejak Pukul 09.00 Wita. Mereka secara bergantian menyampaikan orasi terkait dengan tuntutannya.

Baca: Bupati Mamuju Jenguk Fauzan-Fauzin, Bayi Kembar Penderita Gizi Buruk dari Dusun Ganno

Baca: 6 Tahun, SSB Mitra Manakarra dan Akademi PSM di Mamuju Masuk Klub Top Indonesia

Baca: Tiga Pemain Akademi PSM di Mamuju Lolos Seleksi Garuda Select

Pantauan Tribun-Timur.com, massa pengunjuk rasa membawa atribut organisasi. Selain itu, mereka juga membentangkan spanduk di tengah jalan berisi tuntutannya dan keranda mayat.

"Turut berduka cita atas wafatnya jiwa anti korupsi #RIP KPK 2003 - 2019" begitu tulisan dalam spanduk pengunjuk rasa.

Ketua PMII Cabang Mamuju Muhammad Hasanal mengatakan, ada tiga tuntutan utama mereka dalam unjuk rasa menolak pememahan KPK.

Unjuk rasa PMII Mamuju tolak upaya pelemahan KPK di simpang empat Simbuang, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Selasa (10/9/2019) nurhadi/tribun
Unjuk rasa PMII Mamuju tolak upaya pelemahan KPK di simpang empat Simbuang, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Selasa (10/9/2019) nurhadi/tribun (TRIBUN TIMUR/NURHADI)

"Kami menolak pememahan KPK, kemudian meminta DPR RI untuk menghentikan rencana perubahan Undang-undang KPK yang dilakukan secara tergesa-gesa di akhir masa jabatan DPR RI Periode 2014-2019,"ujar Hasanal.

Selain itu, mereka juga memunta DPR RI tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang sudah jelas trak recordnya pernah mencederai atau menghalangi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

"Kami masih yakin KPK itu memiliki kinerja yang baik selama ini. Terbukti ratusan politisi yang terlibat kasus korupsi itu dapat diungkap dan diseret ke proses hukum,"katanya.

Halaman
1234
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved