Ingin Ketemu Gubernur Sulbar? Berikut Agendanya Hari Ini

"Terutama di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Humas sendiri kita tarik dari Kominfo ke sekretariat. Ia masuk di Biro Umum,"ucapnya.

Ia menuturkan, perubahan tersebut merupakan kebutuhan dalam pemerintahan. Misalnya pengadaan barang dan jasa yang dinilai menjadi tempat dan aktivitas yang rawan.

"Jadi kalau tidak dikelolah dengan baik dengan satu pintu itu bisa jadi terpecah dan bisa tidak efisien sehingga dibentuk Biro tersendiri,"kata dia.

Idris menuturkan, kemungkinan penetapan nomenklatur baru tersebut dilakukan pada tahun 2020 dan efektif pada tahun 2021.

"Tapi kita lebih awal menyusun. Sulbar harus lebih awal dari daerah lain,"tuturnya.

Ingin Pengelolaan Hutan Dikelola dengan Baik

Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menuturkan, dalam rangka pengelolaan hutan yang baik, dibutuhkan perencanaan yang matang dengan melibatkan instansi dan pihak terkait.

Hal itu disampaikan Sekprov pada pembukaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan tahun 2020, di ruang Kenari Grand Maleo Hotel, Jl Yos Sudarso, Mamuju, Selasa (3/9/2019) kemarin.

Pengelolaan Keuangan Desa Gowa Ditinjau Kemenko PMK RI

Vina Garut & Rayya Mulai Beda Pengakuan, Tertekan Tapi Sampai Punya 50 Video Berzina, Siapa Bohong?

Pemkab Banggai Sulteng Salurkan Zakat ASN Lewat Rumah Zakat

Hari Pelanggan Nasional, Astra Motor Makassar Bagikan Souvenir

Sudah 133 Pengendara Kena Tilang Selama Operasi Patuh di Jeneponto, Ini Rinciannya

"Diharapkan setiap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan, dapat dimusyawarahkan melalui koordinasi antar instansi, serta partisipasi para pihak pelaku pembangunan,"kata Idris.

Menurutnya, hal ini sangat penting, mengingat dokumen adalah dasar utama dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan pada tahun berikutnya.

Dikatakan, dalam pengelolaan sektor kehutanan dibutuhkan berbagai upaya, misalnya pemanfaatan kebijakan satu peta melalui penggunaan teknologi, agar memudahkan pengawasan terhadap area hutan.

"Dengan kebijakan itu dapat memudahkan melakukan kontrol terhadap area hutan, dimana dari ketinggian tertentu kita bisa memonitoring bagaimana kondisi hutan di daerah, kecamatan dan desa tertentu, bahkan dengan kebijakan itu, kita bisa secara live melihat jangan-jangan ada penebangan pohon di hutan,"terang Idris

Untuk itu, melalui kesempatan tersebut, Idris meminta Dinas Kehutanan Sulbar dan pihak terkait lainnya untuk mendemonstrasikan kebijakan tersebut di Sulbar.

"Saya titipkan kebijakan ini dapat didemonstrasikan di Sulbar, kalau bisa provinsi ini masuk level yang mendahului, bahkan unggul dalam hal tersebut di regional ini. Kominten saya, provinsi ini harus yang terbaik dalam pemanfaatan kebijakan satu peta ini di sektor kehutanan,"ujar mantan kepada LAN Makassar itu.

Selain itu, Idris juga menitipkan beberapa hal kepada jajaran kehutanan, diantaranya agar memasukkan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan rehabilitasi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), pengembangan hasil hutan bukan kayu dan aneka usaha kehutanan, perlindungan dan pengamanan hutan, serta percepatan operasional KPH agar bisa mandiri.