Wabup Luwu Timur Minta Perda Pajak Dikaji, Legislator Golkar: Ada Apa Ini?

Legislator Golkar ini menyayangkan Irwan meminta dibentuknya tim bersama pemerintah kabupaten dan perwakilan pedagang

Wabup Luwu Timur Minta Perda Pajak Dikaji, Legislator Golkar: Ada Apa Ini?
ivan/tribunlutim.com
Badawi Alwi 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Permintaan Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, agar Perda nomor 6 tahun 2010 tentang pajak restoran dikaji ulang mendapat sorotan dari anggota DPRD Luwu Timur, Badawi Alwi.

Legislator Golkar ini menyayangkan Irwan meminta dibentuknya tim bersama pemerintah kabupaten dan perwakilan pedagang mengkaji perda ini.

"Saya sayangkan sikap wakil bupati, seakan-seakan beliau tidak bertanggung jawab atas pendapatan daerah," kata Badawi kepada TribunLutim.com, Rabu (4/9/2019).

Ia mengatakan karena ulah Irwan yang meminta dikaji ulang perda tersebut, alat Mobile Payment Online System (MPOS) yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau dipake pengusaha rumah makan.

Menurutnya, alat MPOS adalah alat yang direkomendasikan KPK, untuk transparansi pajak.

"Pertanyaanya kenapa mau dikaji usulan perda ini dari eksekutif, ko dia yang mau kaji ulang, ada apa ini," tutur Badawi yang kembali oppo' di Pemilu 2019.

Badawi mencontohkan, pada penjual dangkot, sebelum MPOS dipasang cuma Rp 500 ribu yang masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tapi setelah memakai MPOS Rp 9 juta yang masuk PAD, artinya ada Rp 8.5 juta yang hilang lagi. Ini ulahnya Wakil Bupati Lutim," imbuhnya.

Diberitakan, Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam meminta dibentuknya tim bersama pemerintah kabupaten dan perwakilan pedagang.

Tim tersebut untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap implementasi peraturan daerah (Perda) nomor 6 tahun 2010 tentang pajak restoran atau rumah makan.

Halaman
12
Penulis: Ivan Ismar
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved