Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Usul Balitbanda Dihapus, Bagaimana Nasib Irman Yasin Limpo?

Salah satunya adalah Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbanda) Sulsel yang saat ini dijabat Irman Yasin Limpo.

Penulis: Hasan Basri | Editor: Ansar
hasan/tribuntimur.com
DPRD Sulsel menggelar rapat rancangan peraturan daerah tentang perubahan daerah Provinsi Sulsel nomor 10 tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan akan melakukan perampingan atau penghapusan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satunya adalah Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbanda) Sulsel yang saat ini dijabat Irman Yasin Limpo.

"Tidak ada lagi Balitbanda. Balitbanda akan digabung dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)," kata Ketua Pansus Andi Marzuki Wadeng usai rapat di DPRD Sulsel.

Satu Tahun Prof Andalan, Begini Harapan Ketua DPD REI Sulsel

Polisi Minta Tersangka Narkoba Rachmat Taqwa Quraisy Direhabilitasi

Terinspirasi Film Korea, Karyawati Bank Panin Cendrawasih Makassar Pakai Seragam Militer

Rapat ini menyangkut rancangan peraturan daerah tentang perubahan daerah Provinsi Sulsel nomor 10 tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerahm

Dia mengatakan perampingan atau penghapusan ini sesuai dengan rancangan usulan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

"Gubernur mengganggap cukup dengan Bappeda saja," kata dia.

Lalu bagaimana dengan posisi Irman Yasin Limpo. Ia katakan itu ada domain Gubernur karena tidak masuk dalam pembahasan Pansus.

Hanya saja ia meminta kepada Gubernur agar dalam pembahasan untuk tidak dipindah pindahkan orang, terutama memindahkan orang yang digabung.

"Jangan sampai Gubernur lagi menunjuk bukan saya tapi maunya pansus," tegasnya.

Selain Balitbanda, Pemprov juga mengusulkan perampungan OPD untuk Dinas Pekerjaan Umum.

"Dinas PU yang tadi tiga dinas, dan Gubernur maunya disatukan. Kita sepakati di Pansus jadi dua. Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukinan Pertanahan," sebutnya.

Satu Tahun Prof Andalan, Begini Harapan Ketua DPD REI Sulsel

Polisi Minta Tersangka Narkoba Rachmat Taqwa Quraisy Direhabilitasi

Terinspirasi Film Korea, Karyawati Bank Panin Cendrawasih Makassar Pakai Seragam Militer

Sementara Dinas Kependukan Catatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang awalnya satu dirampingkan menjadi dua.

"Dibagi dua tetapi tetap semua tipe A. Cuma bergeser saja," sebutnya.

Begitupun Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Holtikultura dan Perkebunan.

"Disepakati dalam pansus dinas pertanian ketahanan pangan berdiri sendir dan dinas tamaman pangan holtikurtura jadi satu," sebutnya

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved