Setahun Kepemimpinan NA-ASS, Ketua Pembina KP-GRD: Perlu Adanya Rekonsiliasi
Dilantik Presiden Joko Widodo pada 5 September 2018 lalu, kepemimpinan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman diwarnai sejumlah dinamikan yang menyita
Penulis: Muslimin Emba | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mines sehari, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman genap setahun menahkodahi Sulsel.
Dilantik Presiden Joko Widodo pada 5 September 2018 lalu, kepemimpinan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman diwarnai sejumlah dinamikan yang menyita perhatian publik.
Sebut saja soal isu dualisme kepemimpinan di tubuh Pemprov Sulsel.
19 Tahun Menikah, Mayangsari Akhirnya Pamer Foto Pernikahannya dengan Bambang Trihatmojo
Besok, Pengurus Karang Taruna Toraja Utara Bakal Kumpul di Rantepao
Siswa SMA 1 Pinrang Patah Tulang Setelah Berkelahi, Begini Reaksi Kepala Sekolah
Isu itu mencuat setelah keduanya menerbitkan SK berbeda terhadap mutasi pejabat.
Gubernur Nurdin Abdullah menerbitkan 79 SK mutasi. Sementara wagub Sudirman Sulaiman menerbitkan 193 SK.
Akibat penerbitan dua SK berbeda itu, DPRD Sulsel pun menyisnyalir ada dualisme kepemimpinan di tubuh Pemprov Sulsel yang berbuntut pada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.
Menanggapi fenomena itu, Ketua Dewan Pembina Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD), Amar Angriawan Asis pun berharap agar Gubernur NA mampu mengambil langkah rekonsiliasi.
"Gubernur (Nurdin Abdullah) harus mempu menyelesaikan konflik di internal pemerintahan, maupun di legislatif. Yang paling utama adalah menjalankan program-program yang telah menjadi hutang kampanye," kata Amar sapaan karibnyan.
Empat tahun kedepan, lanjut Amar, merupakan waktu yang singkat untuk Gubernur dan Wakil gubernur dalam membangun Sulawesi Selatan.
19 Tahun Menikah, Mayangsari Akhirnya Pamer Foto Pernikahannya dengan Bambang Trihatmojo
Besok, Pengurus Karang Taruna Toraja Utara Bakal Kumpul di Rantepao
Siswa SMA 1 Pinrang Patah Tulang Setelah Berkelahi, Begini Reaksi Kepala Sekolah
"Tentunya penempatan pejabat struktural dan fungsional harus sesuai kompetensi bidang agar tidak menjadi masalah dikemudian hari," harapnya.
Maka dari itu, kata dia, langkah rekonsiliasi diperlukan untuk kembali fokus melaksanakan program-program yang telah dan akan direncanakan.
"Sulsel damai dan sejuk adalah merupakan salah satu penunjang pembangunan yang berkualitas," jelasnya.(tribun-timur.com).
Laporan wartawan tribun-timur.com, Muslimin Emba.
Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
