Ketua PB-HPMT: Belum Terlihat Kinerja Nurdin Abdullah-Andi Sudirman

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setahun Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman genap setahun menahkodahi Sulsel.

Keduanya merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.

Dilantik Presiden Joko Widodo pada 5 September 2018 lalu, kepemimpinan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman diwarnai sejumlah dinamikan yang menyita perhatian publik.

PPP, Perindo, dan Hanura Bentuk Fraksi Gabungan di DPRD Sulsel

Kunjungi SMA 1 Makassar, Lies Minta Toilet Dapat Perhatian

VIDEO; Polres Enrekang Ungkap Kasus Pelaku Curanmor di Desa Temban

Ketua Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB-HPMT), Herdiawan DT menilai, selama setahun terakhir, belum terlihat kinerja yang signifikan dari pasangan NA-ASS tersebut.

"Sebagai gubernur Sulawesi Selatan (Nurdin Abdullah) yang sudah kurang lebih setahun berjalan, belum ada kinerja yang signifikan untuk kemajuan Sulsel,' katanya.

"Bahkan, saya menilai bahwa Nurdin Abdullah harus lebih fokus dulu menata dan membangun sinergitas internal di struktur birokrasi pemerintahan," kata Wawan sapaan karibnya.

Menurutnya, Sulsel dibawa kendali Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman selama setahun terakhir mengalami berbagai gejolak.

"Jujur saya harus sampaikan bahwa selama Nurdin Abdullah menjabat sebagai gubernur Sulsel, menuai banyak persoalan dan gejolak," katanya.

PPP, Perindo, dan Hanura Bentuk Fraksi Gabungan di DPRD Sulsel

Kunjungi SMA 1 Makassar, Lies Minta Toilet Dapat Perhatian

VIDEO; Polres Enrekang Ungkap Kasus Pelaku Curanmor di Desa Temban

"Baik, dalam struktur pemerintahan maupun kebijakannya sebagai orang nomor satu di Sulsel," ujarnya

Wawan yang mengaku, memilih Nurdin Abdullah pada saat kontestasi Pilgub 2018, kecewa dengan sikap dan kebijakannya dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Bahkan, ada indikasi nepotisme karena lebih mengutamakan kepentingan keluarga dari pada kepetingan masyarakat Sulsel," ujar Wawan.

Wawan sendiri beberapa kali melakukan aksi unjukrasa di depan DPRD Sulsel untuk mendukung Pansus Hak Angket.

Pansus Hak Angket tersebut muncul seketika adanya indikasi dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel.

Isu itu mencuat setelah keduanya menerbitkan SK berbeda terhadap mutasi pejabat.

Gubernur Nurdin Abdullah menerbitkan 79 SK mutasi. Sementara wagub Sudirman Sulaiman menerbitkan 193 SK.(tribun-timur.com).

Laporan wartawan tribun-timur.com, Muslimin Emba.

Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: