Iuran Dikabarkan Naik, BPJS Kesehatan Bulukumba Didemo
Aksi protes tersebut dilakukan dengan cara melakukan unjuk rasa di beberapa titik, Rabu (4/9/2019).
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, mendapat respon dari sekelompok pemuda di Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Seperti yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Bulukumba Peduli Rakyat (APBPR).
Aksi protes tersebut dilakukan dengan cara melakukan unjuk rasa di beberapa titik, Rabu (4/9/2019).
Seperti di kantor BPJS Kesehatan Bulukumba Jl Kenari, Kelurahan Loka, Kantor Bupati Bulukumba di Jl Jend Sudirman, dan juga di Kantor DPRD di Jl Sulthan Hasanuddin, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba.
PT Kurnia Jaya Karya Laporkan Warga Pasele Ini ke Polres Tana Toraja
Hari Pelanggan Nasional, Bos Telkomsel Langsung Layani Costumer di GraPARI Makassar
Kementan dan Kodam IV Diponegoro Gerakkan Tim Pompanisasi dan Tanam Padi Se-Jateng
Mereka menilai, kebijakan pemerintah sangat merugikan masyarakat, dan berbanding lurus dengan amanat undang-undang secara historis untuk mensejahterakan rakyat.
Jenderal Lapangan (Jendlap) Muh Basri Lampe, dalam orasinya menolak keras kenaikan iuran BPJS tersebut
Ia meminta DPRD Bulukumba, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang terbebani dengan kenaikan iuran tersebut.
"Ini sangat membebani masyarakat. Menaikkan iuran ini bukan solusi. Kami minta DPRD untuk memperjuangkan aspirasi rakyat," kata Basri Lampe.
VIDEO: Lihat Gaya Latihan Penjaga Gawang Gaslut Masamba
Selama Operasi Patuh di Wajo, Segini Pengendara Telah Ditilang
Selama Operasi Patuh di Wajo, Segini Pengendara Telah Ditilang
Bahkan jika iuran tetap dinaikkan, mereka meminta Pemda Bulukumba untuk memberlakukan Jamkesda, dan menolak BPJS Kesehatan. Seperti yang telah diberlakukan di Kabupaten Gowa.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Bulukumba, Diah Eka Rini, menjelaskan, secara nasional, ada defisit yang cukup besar di BPJS, termasuk diantaranya Bulukumba.
"Artinya lebih besar pasak dari pada tiang. Namun pemerintah juga sudah membantu. Salahsatu yang harus dilakukan adalah penyesuaian iuran," jelas Diah didepan pendemo.
Selain itu, jika peserta terlambat membayar iuran, tidak ada denda yang kenakan, selain hanya membayar biaya tunggakan. (TribunBulukumba.com)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi, IG: @arisandifirki
Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
