Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Baru, Waspada Cleptoracy
Literally meaning "the rule by thieves," is a form of political corruption in which the ruling government seeks personal gain
lihat foto
Baca: Kembali ke Pemprov Sulsel, Stadion Mattoanging Bakal Direnovasi Berat Mirip Stadion Ini? Mulai 2020
Baca: Kata Zodiak - 4 Bintang Ini Bakal Selalu Ketemu Hari Baik di Bulan September 2019, Virgo Superstar
Korupsi politik seperti ini paling banyak ditemukan di negara-negara berkembang saat ini, termasuk Indonesia.
Di negara kita, bisa dilihat dari eksistensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti awal berdirinya, KPK masih bekerja keras menjalankan fungsi-fungsinya.
Dan hari ini, tersangka tindak pidana korupsi silih ganti, masuk dan keluar kerangkeng KPK.
Data pada kpk.go.id, sejak 2004 menunjukkan, korupsi terjadi di hampir seluruh sektor publik.
Termasuk badan usaha miliki negara (BUMN), swasta dan korporasi-terbaru.
Satu contoh kasus direktur Krakatau Steel dengan gaji ratusan juta, disokong tunjangan, kendaraan dinas, asuransi, layanan kesehatan, dan fasilitas lainnya, tapi masih korup.
Pada pemerintahan, budaya cleptorasy ini terlihat dari keterlibatan pejabat baik eksekutif, pun legislatif.
Sebagai catatan tahun 2019-bisa jadi data sementara, ada sembilan walikota atau bupati ditangani KPK.
Pejabat eselon, delapan orang, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, juga delapan orang. Angka ini lebih tinggi dari profesi lainnya dalam lingkaran pejabat publik.
Baca: Bursa Transfer Liga Spanyol - Akhirnya Neymar Pilih? Barcelona or Real Madrid, Lihat Daftar Lengkap
Baca: Bursa Transfer Liga Italia - Daftar Masuk & Keluar Ditutup AC Milan & AS Roma, Pemain Arsenal & MU
Jumlah ini turun dibanding tahun 2018. Entah tahun 2020 nanti. Data KPK sejak 2004, menampilkan tren korupsi semenjak rezim demokrasi langsung di Indonesia hanya pasang surut belaka.
