Pembahasan APBD Perubahan 2020 Alot, DPRD "Bingung Ada Perbedaan Dokumen KUA PPAS - RKA
Penyebabnya karena ada perbedaan nilai nominal yang tercatat di rancangan KUA PPAS dengan dokumen Rancangan Anggaran Kerja (RKA) yang disampaikan Dina
Penulis: Hasan Basri | Editor: Syamsul Bahri
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pembahasan lanjutan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Flafon Anggaran Sementaran (KUA PPAS) perubahan 2019 dan APBD 2020 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Senin (02/09/2019), alot.
Penyebabnya karena ada perbedaan nilai nominal yang tercatat di rancangan KUA PPAS dengan dokumen Rancangan Anggaran Kerja (RKA) yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
Disdukcapil dan Satpol PP Luwu Timur Razia Rumah Kos, Ada Apa?
Sepekan Pasca Dilantik, Gabungan Aktivis Seruduk Kantor DPRD Jeneponto
Baru Dilantik, Wali Kota Harap Anggota DPRD Palopo Lakukan ini
Terjaring OTT Pungli, Kejari Maros Jadwalkan Periksa Camat Simbang Hari Ini
Nasib 3 Anak Tiri Mayangsari Usai Bambang Trihatmodjo Anak Presiden Soeharto Pergi, Ada Jual Kopi
"Belanja tidak langsungnya ada perbedaan data dari buku rancangan KUA PPAS yang dibuat oleh TPAD dengan dijelaskan Dinas Pendidikan," kata Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid.
Di rancangan KUA PPAS disebutkan nilai belanja tidak langsung tercatat hampir Rp 1,9 triliun, sedangkan disampaikan Dinas Pendidikan Rp 1,4 trilun.
"Itu penjelasanya tadi dari tiga komponen . Nanti kita minta sama dia untuk melaporkan secara tertulis soal ini. Kenapa ada perbedaan," sebut politis Golkar tersebut.
Termasuk adanya pengurangan atau defisit anggaran belanja tidak langsung Rp 29 miliar. "Kita minta itu jelaskan yang mana Rp 29 miliar karena besar sekali nilainya. Ki untuk dilaporkan di banggar,"ujarnya.
Kadir juga menyinggung soal dana silpa dana biaya operasional sekolah (bos 2018. Dana sisa anggaran tidak dilembalikan dan disetor ke kas pemda.
"Seharusnya disetor kas pemda, kenapa disimpan disana. Termasuk permintaan lagi Rp 67 milir. Itu yang kita pertanyakan lagi.
Selain Dinas Pendidikan, Dinas Sosial juga terjadi pengurangan belanja tidak langsung senilai Rp 1,4 miliar. Serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel. (*)
LIVE Facebook Deklarasi Damai untuk Papua di Monumen Mandala Makassar
Sementara Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengungkapkan, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah keluar dari Papua.
Hal ini dia sampaikan dalam Deklarasi Damai untuk Indonesia di depan Monumen Pembebasan Irian Barat, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel, Senin (2/9/2019).
"Eksodus pegawai BUMN sudah ada di Makassar, tadi saya ketemu dengan pagawai Telkomsel, tadi mereka ada di sini," katanya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan, sudah bertemu dengan Pegawai PT Taspen.
"Mereka saat ini tinggal sementara di Makassar dan bekerja di Makassar," katanya.
