Wabup Luwu Timur Minta Dibentuk Tim, Kaji Perda Pajak Restoran 10 Persen

Tim tersebut untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap implementasi peraturan daerah (Perda) nomor 6 tahun 2010 tentang pajak restoran atau rumah m

Wabup Luwu Timur Minta Dibentuk Tim, Kaji Perda Pajak Restoran 10 Persen
ivan/tribunlutim.com
Wabup Luwu Timur, Irwan Bachri Syam saat menemui pengusaha warung makan yang aksi di Kantor DPKD Luwu Timur, Jumat (30/8/2019). 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam meminta dibentuknya tim bersama pemerintah kabupaten dan perwakilan pedagang.

Tim tersebut untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap implementasi peraturan daerah (Perda) nomor 6 tahun 2010 tentang pajak restoran atau rumah makan.

Penerapan perda ini mendapat protes dan penolakan dari sejumlah pengusaha warung makan di wilayah Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili.

ACT - MRI Sulsel Gelar Volunteer Camp Batch 2 di Wajo

Maba Universitas Khairun Disuruh Minum Air Bekas Ludah dan Jalan Jongkok, Ini Profil Kampusnya

Tak Mampu Tahan Amarah, Paman dan Keponakan Duel, Keduanya Meninggal

Pengusaha warung makan juga memprotes pemasangan alat Mobile Payment Online System (MPOS) di dalam warung.

Buntutnya, pengusaha rumah makan di Kecamatan Malili, Luwu Timur aksi di depan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (30/8/2019).

Aksi didasari penolakan terhadap pemberlakukan perda yang didalamnya ada pajak 10 persen bagi rumah makan. Dimana konsumen yang dibebankan membayar pajak itu.

"Kita perlu kajian lebih dalam terkait implementasi perda ini. Saya harapkan kita bentuk tim bersama untuk mencari solusi," kata Irwan kepada TribunLutim.com, Sabtu (31/8/2019).

ACT - MRI Sulsel Gelar Volunteer Camp Batch 2 di Wajo

Maba Universitas Khairun Disuruh Minum Air Bekas Ludah dan Jalan Jongkok, Ini Profil Kampusnya

Tak Mampu Tahan Amarah, Paman dan Keponakan Duel, Keduanya Meninggal

"Salah satu solusi mungkin bisa kita buatkan klasifikasi usaha yang terkena pajak ataupun solusi lainnya," imbuhnya.

Pengusaha keberatan sebab pajak makan minum 10 persen dianggap memberatkan.

"Gara-gara pajak 10 persen, konsumen saya sampai banting uang Rp 3.000 di meja saya," kata pemilik warung dalam aksi itu.

"Kami merasa serba salah untuk menarik pajak tersebut," timpal pemilik warung lainnya dalam aksi itu.

Para pengusaha warung dan restoran tersebut memprotes pemberlakuan pajak 10 persen untuk restoran yang dianggap terlalu tinggi.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved