Ketua PKB Sulsel Gugat Kadernya dan Danny Pomanto ke Pengadilan, Ini Masalahnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar.

Gugatan ini ditujukan kepada A Bonita Latief Usman kader Partai PKB dengan Nomor KTA 73.71.12.1004 sebagai tergugat satu dan Danny Pomanto sebagai tergugat II.

Bonita dianggap telah merugikan PKB sebagai peserta pemilu 2019 karena merangkap jabatan sebagai Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya.

Akibatnya namanya dicorek dalam dftar calon retap Anggota DPRD Provinsi Sulse PKB Dapil Sulawesi Selatan 2 sesuai dengan surat keputusan m
omor : 150/PL.01.4-Kpt/Prov/XI/2018, tanggal 30 November 2018 lalu.

"Jadi dalam pemilu tahun 2019 kemarin, nomor urut 1 dapil Sulawesi Selatan 2 PKB untuk pengisian DPRD Provinsi Sulse Kosong. Tentu ini sangat merugikan PKB sebagai peserta Pemilu 2019," kata Rahim selaku Kuasa Hukum Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPW PKB Sulsel.

Rahim menceritakan A. Bonita awalnya mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Dapil Sulsel 2 pada Pemilu 2019 pada DPW PKB yang di Ketuai oleh penggugat Azahar Arsyad.

Setelah melengkapi semua persyaratan, dan melalui tahapan-tahapan pencalegan A.Bonita Latif Usman terdaftar sebagai Caleg DPRD Sulsel Dapil
2 nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Nomor :118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/X/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Sulsel pada pemilihan umum
2019, tanggal 20 September 2018.

Pada proses pendaftaran Caleg DPRD Bonita Latief Usman menandatangani surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Provinsi (Model BB-DPRD Provinsi) tanggal 15 juli 2018.

Surat pernyataan yang pada pokoknya menegaskan bahwa Hj.A.Bonita Latief Usman bersedia tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengwas dan karyawan BUMN, BUMD, serta badan lain yang keuangannya bersumber dari keuangan negara.

Lanjut Rahim pada 25 September 2018 DPW PKB Sulsel menerima surat permintaan klarifiksi dari KPU Provinsi Sulsel yang intinya meminta DPW PKB Sulsel untuk memberikan klarifiksi.

Klarifikasi itu sehubungan dengan adanya Caleg Bonita Latief Usman yang diangkat sebagai Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya.

"Akibat pengangkatan Bonita Latief Usman (Tergugat I) sebagai Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya, Hj. A. Bonita Latief Usman (Tergugat I) dicoret dari DCT," sebutnya.

Menurut Rahim proses seleksi dan pengangkatan Bonita Leatief Usman sebagai Sekretaris Badan Pengawas PD Pasar Makassar Raya bertentangan atau melanggar undang undang.

Yaitu pasal 38 huruf (k) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Jo. Pasal 6 huruf (k) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Dewan Pengawas.

Atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur, syarat untuk diangkat menjadi anggota dewan Pengawas adalah “tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Serta sebagai calon kepala daerah attau Calon Wakil Kepala daerah, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Rahim menambahkan saat ini gugatan teregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Perkara Nomor 311/Pdt.G/2019/PN.MKS.

"Selanjutnya kita akan mencoba pelajari terkait dengan proses seleksi dan proses pengangkatan Bonita Latif Usman selaku Sekretaria Bandan Pengawas PD. Pasar Makassar Raya,"sebutnya.

"Karena proses tersebut adalah proses resmi, tentu saja ada berkas-berkas resmi yang menjadi lampiran dalam proses tersebut," lanjutnya.

Ia menduga ada keterangan palsu yang ditempatkan dalam surat-surat resmi atau surat-surat yang dikategorikan sebagai akta otentik.

"Jika ada bukti awal, kita akan menempuh memproses di Kepolisian. Tentu saja ini bru sebatas dugaan;" tegasnya.

Sementara Danny Pomanto sendiri dimasukan dalam gugatan karena kala itu dia menjabat sebagai Wali Kota Makassar .

Wali Kota yang melaksanakan Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas PD. Pasar Makassar Raya.

Seleksi itu meliputi seleksi Adminstrasi, UKK, dan wawancara akhir yg diatur dalam pasal 4 Permendagri No 37 Tahun 2018.

"Seharusnya Bonita Latief Usman dinyatakan tidak lolos seleksi administratif. Tentu saja Walikota Makassar tau betul bahwa A. Bonita saat itu sebagai anggota PKB dan Caleg DPRD Sulsel," paparnya. 

Baca: Terungkap Kebohongan, Peran Giovanni Kelvin Rekan Aulia Kesuma di Pembunuhan Pupung Sadili dan Dana

Baca: Sweeping besar-besaran Operasi Patuh Mulai Hari Ini, Cek Daftar Pelanggaran dan Bedakan Surat Tilang

Baca: Fantastis! Nilai Utang Aulia Kesuma di Bank, Nekat Bunuh/Bakar Pupung Sadili Suaminya dan Anak Tiri

Baca: Ditahan Kasus Narkoba, Caleg Terpilih DPRD Makassar Tetap Ukur Jas untuk Pelantikan

Baca: Bukan Rp 500 Juta, Aulia Kesuma Istri Muda Bayar Segini 4 Pembakar Suami Pupung Sadili & Anak Tiri

Baca: Curhatan Elvira Soal Pacarnya Adi Pradana, Anak yang Dibakar Bersama Ayah oleh Aulia Kesuma Ibu Tiri

Baca: Dari Mana Roger Danuarta Biayai Nikahan Newah dangan Cut Meyriska? Pabrik Uangnya Tak Hanya Artis

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Baca: Smart SIM Diberlakukan Mulai September 2019, Bisa Dipakai Belanja, Berapa Tarif Pembuatannya?

Baca: Empat Hari Lagi Lowongan Kerja PT Pertamina Ditutup, Terima Tamatan SMA

Baca: Ling, Hero Assassin Mobile Legends Super Lincah dan Tak Butuh Mana

Baca: Prediksi Formasi Baru Persib Bandung jika 4 Pemain Baru Asingnya Bisa Main Lawan PSS Sleman

Baca: VIDEO Gubernur Papua Lukas Enembe Ditolak Masuk Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

Baca: Update Klasemen Liga 1 - Bali United Tak Terkejar, Persija Rugi, PSM Naik Posisi, Simak Gol-golnya

Baca: Anggota Paskibra Cantik ini Hilang Seusai Upacara Pengibaran Bendera 17 Agustus, Cek Kronologinya