Legislator Makassar Tuding Kadis PU Hambat Penetapan APBDP, Ini Masalahnya
Ami menilai hal tersebut terjadi karena Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) PU Makassar Muh Ansar, tak pernah hadir dalam rapat bersama Komisi
Penulis: Abdul Azis | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Andi Amirullah Djaya, mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 terancam tak disahkan.
Ami menilai hal tersebut terjadi karena Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) PU Makassar Muh Ansar, tak pernah hadir dalam rapat bersama Komisi C.
VIDEO : Dua Tahun Beraksi, Spesialis Congkel Sadel Motor Ini Dibekuk Jatanras Polres Maros
Menang di PN Jaksel: Mulan Jameela Cs Jadi Anggota Dewan dari Partai Geridra, Dilantik Prabowo?
Segini Anggaran Pelantikan, Jas dan Pin Emas DPRD Wajo
"Tadi tidak datang, kemarin malam dan tadi pagi demikian. Harusnya Pak Ansar hadir karena ini menyangkut kepentingan rakayat Makassar, pembahasannya juga cuma dua hari, kenapa dia tidak mau hadir," tegas Ami kepada Tribun di Gedung DPRD Makassar, Selasa (27/8/2019).
Ami menambahkan, kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar itu sangkat penting. Alasannya, ada hal penting yang ia harus jelaskan.
"Utang belanja PU sejak 2017 itu sekitar 20 miliar dan ini sampai 2019. Kita butuh kejelasan dari Pak Ansar selaku pemegang kuasa anggaran di dinas PU. Tapi sudah tiga kali kita panggil belum juga datang. Ada apa ini dengan Pak Ansar," jelasnya.
Besok 30 Anggota DPRD Mamasa Dilantik, Berikut Susunan Acaranya
Aulia Kesuma Perintahkan Bunuh Suami dan Anaknya, Segini Uang yang Diterima 4 Pembunuh Bayaran
Terkait tidak adanya komunikasi antara eksekutif dalam hal ini Dinas PU Makassar dengan pihak legislatif, Wakil Sekretaris DPD Partai Hanura Sulsel ini meminta dan berharap agar Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, mengevaluasi Ansar.
"Sangat diharapkan pelaksana tugas PU ini menjadi pertimbangan kepada PJ Walikota untuk bisa dicari penggantinya. Selaku Sekda kalau dia melakukan ini, berarti dia juga tidak memiliki etikat dalam pembahasan anggaran. Ini kan pembahasan anggaran untuk masyarakat Makassar," ujarnya dalam ketenangan pers di Komisi C.
Follow akun instagram Tribun Timur:
