Irjen Paulus Waterpauw Ungkap Skenario Pembuat Kerusuhan di Papua, Bukan PIhak Sembarangan Terlibat

TRIBUN-TIMUR.COM - Irjen Paulus Waterpauw dari Mabes Polri ungkap adanya skenario pembuat kerusuhan di Papua, nukan pIhak sembarangan yang terlibat.

Update kasus kerusuhan di Papua.

Mabes Polri mulai mengungkap peristiwa di balik tindakan anarkisme di Papua Barat.

Ternyata ditemukan adanya kejahatan berupa penjarahan sejumlah toko di Manokwari, Papua Barat, satu malam sebelum terjadi pembakaran kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR)) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) setempat, Senin (19/8/2019).

"Dari kejadian di Manokwari, sebelum kejadian pembakaran kantor DPR dan MRP Papua Barat, malam sebelumnya, sudah terjadi aksi penjarahan pengambilan barang-barang di beberapa toko," kata utusan Mabes Polri, Irjen Pol Paulus Waterpauw, saat ditemui di Jayapura, Papua, Sabtu (24/8/2019) malam.

Kata Irjen Pol Paulus Waterpauw sekaligus Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri, dirinya yang diutus Mabes Polri sebagai mediator sekaligus fasilitator antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang ada di Tanah Papua, terus membangun komunikasi dengan semua pihak.

"Kami terus bangun komunikasi, agar semua pihak melihat permasalahan yang terjadi secara jernih dan murni," ujarnya.

Irjen Pol Paulus Waterpauw merupakan putra asli Papua.

Ia lahir di Fakfak, 25 Oktober 1963.

Pernah menjabat Kapolda Papua (30 Juli 2015 – 18 April 2017), Kapolda Papua Barat (19 Desember 2014 – 30 Juli 2015), Kapolda Sumatra Utara (2 Juni 2017 – 13 Agustus 2018), serta Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (18 April 2017 – 2 Juni 2017).

Kata Irjen Pol Paulus Waterpauw, ada skenario di balik kerusuhan di Bumi Cenderawasih.

"Artinya, peristiwa yang terjadi di Tanah Papua diduga adalah skenario dari kelompok tertentu yang melawan pemerintah untuk membuat kekacauan. Ini kan tidak wajar, biasanya penjarahan terjadi saat momen bersamaan dengan aksi demo atau keributan, dimana biasanya memanfaatkan situasi, untuk melakukan aksi kriminal," ujar Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Ia melanjutkan, aktor di balik skenario membuat kekacauan di Tanah Papua, bukan kelompok sembarangan.

Namun, yang memiliki kemampuan besar.

"Ini bukan kerjaan orang biasa, tapi orang yang punya kemampuan. Di sini saya menduga ada kelompok keras yang melawan pemerintah dan mungkin berafiliasi dengan organisasi yang selama ini melawan negara di Indonesia. Bahkan indikasi itu sudah dapat di Malang, namun saya tak etis mengatakannya, karena saya tidak punya kewenangan mendalami seperti itu, tugas saya selain ikut menenangkan Papua juga mediator dan fasilitator untuk berbagai pihak," kata Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Terkait peristiwa rusuh di Manokwari, sudah ditetapkan 3 tersangka. Mereka terlibat dalam pembobolan ATM dan pembakaran. "Masih dikembangkan lagi untuk pelaku-pelaku lainnya," kata Paulus Waterpauw.

Untuk peristiwa di Fakfak, Polisi juga masih mendalami dengan mengunpulkan bukti serta keterangan beberapa saksi.

"Kami agak kesulitan untuk menangkap para pelaku dan menerapkan hukum positif di Fakfak karena termasuk konflik komunal, kami masih kumpulkan bukti dan keterangan saksi," kata Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Sementara peristiwa di Sorong, warga binaan Lapas Sorong yang sempat kabur, sudah sebagian yang kembali ke Lapas. "Sebagian tahanan sudah kembali, mereka kabur karena kebakaran," katanya lebih lanjut.

Mulai Kondusif

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga Papua dan Papua Barat memprotes tindakan kekerasan dan rasis terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Suarabaya, Jawa Timur.

Saat itu, Jumat (16/8/2019), sehari menjelang HUT RI, sejumlah orang dari ormas Pemuda Pancasila, dan FPI bersama pasukan TNI dan Polri mendatangi asrama mahasiswa di Surabaya.

Terjadi percekcokan diduga terkait bendera Merah Putih, sehingga memunculkan kata kasar-makian, menyebut nama binatang kepada mahasiswa Papua.

Akibatnya, ribuan orang unjuk rasa mendatangi kantor Gubernur Papua, di Jalan Soa Siu Dok 2 Jayapura, Senin (19/8). 

Sementara warga Papua Barat memprotes tindakan kekerasan dan rasis terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Suarabaya, melampiaskan denganc ara unjuk rasa yang disertai kekerasan, pembakaran dan perusakan.

Secara umum, kondisi Papua dan Papua Barat pascaterjadinya aksi anarkis massa di sejumlah kota, menyikapi dugaan tindakan rasis yang di alami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang Jawa Timur, semakin kondusif.

"Hari ini kondisi Papua dan Papua Barat aman kondusif tenang dan terkendali," ujar Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Menurut dia, negara sangat peduli dengan permasalahan ini dan diharapkan secepatnya tuntas.

"Sekarang persoalan ini langsung diatasi negara dengan mengutus Menkopolhukam, Kapolri dan Panglima TNI ke Papua Barat, sehingga masyarakat dapat langsung menyampaikan pesan-pesannya kepada presiden," ujar dia.

Untuk itu, semua pihak sebaiknya bersabar dengan langkah-langkah yang sudah dijalankan.

"Harapannya semua tetap sabar, tenang dan saling mengalah satu dengan yang lain dama menyikapi persoalan yang sudah terjadi," ucapnya.

Ia juga mengungkapkan, kasus dugaan rasis yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya sedang ditangani oleh Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya.

Saat hadir sebagai narasumber dalam program MataNajwa, Rabu (21/8) malam, Gubernur Papua Lukas Enembe angkat bicara terkait kondisi daerahnya pascakerusuhan di Papua Barat selama dua hari di Manokwari, Senin (19/8/2019) dan Fakfak, Rabu (21/8/2019).

Kasus  tersebut dipicu adanya penangkapan terhadap 43 mahasiswa Papua di Surabaya, dengan tudingan merusak bendera Indonesia, Jumat  (16/8/2019).

Lukas Enembe meminta aparat yang melontarkan ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua ditangkap.  Menurutnya, kasus rasisme terhadap warga Papua sudah berlangsung lama dan berulang. Ini menyangkut harkat dan martabat orang Papua.

"Karena itu bukan sekali mereka sampaikan. Sudah banyak kali di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Ya pasti mereka tidak terima. Selama orang Papua dihinakan, direndahkan martabatnya, itu pasti mereka ribut," kata Lukas Enembe.

Lebih lanjut, Lukas Enembe menyatakan saat ini sudah berkomunikasi dengan mahasiswa Papua di Surabaya yang pada akhir pekan lalu mendapatkan persekusi dan ujaran rasis.  Para mahasiswa itu, kata Lukas, sudah memberikan laporan kepadanya.

Namun, anggota Komisi I DPR RI Sukamta, hal tersebut tidak perlu.

"Saya kira yang diperlukan saat ini keseriusan Pemerintah dalam mengatasi akar persoalan yang ada di Papua agar tidak berlarut-larut kembali," kata Sukamta.

Sukamta mengharapkan Gubernur Papua Lukas Enembe semestinya ikut mendorong penyelesaian masalah secara nasional.

"Sebagai Gubernur mestinya harus percaya kemampuan Pemerintah. Sampaikan akar persoalan sesungguhnya di Papua serta usulan penyelesaian masalahnya. Saya kira yang seperti ini akan lebih konstruktif," jelasnya.(kontributor tribun network/bam)