Buntut Mutasi, Layanan KTP Takalar Dinonaktifkan Kemendagri
Pelayanan admistrasi kependudukan Kabupaten Takalar dinonaktifkan Kemendagri mulai Selasa (27/8/2019) hari ini.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Syamsul Bahri
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Kementerian Dalam Negeri kini memberikan sanksi terhadap mutasi yang dilakukan Bupati Takalar Syamsari Kitta.
Pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Takalar dinonaktifkan Kemendagri mulai Selasa (27/8/2019) hari ini.
Kepala Bappeda Sampaikan Selamat ke Aryati Puspa Abady, Ada Apa?
Jadwal CPNS 2019 Tunggu Presiden Jokowi Dilantik, Benarkah 23 Oktober? Intip Gaji Terbaru
Sosok Produser di Balik Film DYMHR Karya Anak Pinrang
BKKBN Sulsel Riview Program KKBPK Tingkat Provinsi Tahun 2019
Kadis PU Pangkep Jelaskan Soal Sejumlah Proyek Belum Dibangun di Kepulauan
Ratusan warga yang datang terpaksa dipulangkan. Seluruh pelayanan daring Takalar dinonaktifkan Kemendagri.
Sebelumnya, mutasi yang dilakukan Bupati Takalar sempat mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) beberapa waktu lalu.
Mutasi yang dilakukan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai tidak sesuai prosedur.
Hal itu tertuang dalam Surat KASN bernomor B-1180/KASN/6/2019 tertanggal 17 Juli 2019.
Surat KASN itu menyebutkan, mutasi terhadap Kepala Dinas Dukcapil mesti diawali usulan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Sebab, jabatan Kadis Dukcapil adalah pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan.
Kepala Dinas Dukcapil ketika itu, Faridah diberhentikan dari jabatannya, 10 Juli 2019 lalu. Ia digantikan oleh Wahab Muji.
Belakangan giliran Kemendagri yang mengeluarkan teguran kepada Bupati Takalar Syamsari Kitta.
Hal itu tertuang dalam Surat Kemendagri bernomor 820/5894/Dukcapil tertanggal 13 Agustus 2019.
Surat ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif.
"Melanggar pasal 83 A Undang-undang No 24 tahun 2013 dan Peraturan Mendagri No 76 Tahun 2015," demikian kata Zudan Arif dalam suratnya.
Bupati Takalar Syamsari Kitta diminta mengembalikan jabatan Hj Faridah ke posisi semula sebagai Kepala Dinas Dukcapil Takalar.
Pembatalan tersebut mesti dilakukan paling lambat 10 sepuluh hari setelah surat itu diterima sejak 13 Agustus 2019.
Akan tetapi, jabatan Kepala Dinas Dukcapil rupanya tetap dijabat oleh Wahab Muji hingga hari ini.
Jawaban Pemkab Takalar
Kepala Dinas Dukcapil Wahab Muji yang dikonfirmasi Tribun Timur, mengaku belum mendapat surat tertulis dari Kemendagri soal penonaktifan layanan kependudukan ini.
Meski demikian, Wahab menduga jika pemberhentian layanan kependudukan ini adalah buntut dari mutasi beberapa waktu lalu.
"Saya tidak disurati Kemendagri, BKD yang tahu persis. Tapi kayaknya begitu (mutasi)," katanya kepada Tribun.
Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Takalar Rahmansyah Lantara belum memberikan tanggapan soal penonaktifan layanan ini.
Hingga berita ini diterbitkan, Rahmansyah yang dikonfirmasi melalui telepon tidak memberikan respon.
Laporan Wartawan Tribun Timur @bungari95
Kepala Bappeda Sampaikan Selamat ke Aryati Puspa Abady, Ada Apa?
Jadwal CPNS 2019 Tunggu Presiden Jokowi Dilantik, Benarkah 23 Oktober? Intip Gaji Terbaru
Sosok Produser di Balik Film DYMHR Karya Anak Pinrang
BKKBN Sulsel Riview Program KKBPK Tingkat Provinsi Tahun 2019
Kadis PU Pangkep Jelaskan Soal Sejumlah Proyek Belum Dibangun di Kepulauan
Langganan Berita Pilihan
tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
